Penulis: Tim | Editor: Redaksi
RUTENG, FAJARNTT.COM – Wakil Bupati Manggarai, Fabianus Abu, kembali menunjukkan komitmennya untuk “tancap gas” jelang keberangkatannya ke Magelang pada 26 Februari 2025.
Bersama Asisten I Setda Manggarai, Frumencius LTK, Wabup Fabi terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait guna menyelesaikan sejumlah persoalan administrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Manggarai.
Pada Rabu (25/2), pasca kunjungan kerja bersama Komisi B DPRD Manggarai ke PT DaFA Teknoagro Mandiri, Wabup Fabi melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Agenda utama pertemuan ini meliputi pembahasan kuota blangko KTP, nasib operator Dukcapil yang tidak lolos seleksi PPPK, serta dukungan dana DAK Non-Fisik untuk Dinas Dukcapil Manggarai.
Pada pertemuan tersebut, Sekretaris Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui Kasubdit Monitoring & Evaluasi, Heru Santoso, memberikan ucapan selamat kepada Wabup Fabi.
“Pak Fabi merupakan wakil bupati pertama yang berkunjung ke sini pasca pelantikan. Sebagai bentuk apresiasi, kami menyerahkan blangko KTP yang langsung dapat dibawa pulang,” ujar Heru.
Terkait operator Dukcapil yang tidak lolos seleksi PPPK Tahap I, dijelaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Kemenpan RB. Sedangkan untuk dukungan DAK Non-Fisik, program ini sudah ditiadakan sejak 2021.
Merespons kuota blangko KTP, Asisten I Frumencius langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Dukcapil Manggarai, Yakobus Banggut, untuk menyiapkan dokumen-dokumen sesuai prosedur formal.
Hasilnya, Pemkab Manggarai mendapatkan alokasi 6.000 blangko KTP elektronik, jumlah yang jauh di atas rata-rata kuota tahunan daerah lain, yang biasanya hanya 1.000-2.000 blangko.
“Angka ini sangat fantastis dan patut disyukuri, apalagi kunjungan kerja ini dilakukan secara mendadak,” jelas Frumencius.
Wabup Fabi menyampaikan kegembiraannya atas capaian ini.
“Puji Tuhan, kunjungan hari ini membuahkan hasil nyata untuk masyarakat Manggarai. Blangko KTP ini akan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, terutama bagi warga yang belum memiliki identitas resmi. Ini juga menjadi bukti bahwa komunikasi aktif antara Pemda dan kementerian bisa membawa manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Wabup Fabi.
Menutup kegiatan, Walter Edward Malau, PJ Bina Adminduk Provinsi Sumatera Utara, menawarkan opsi pengajuan tambahan melalui mekanisme Hibah Blangko KTP, yang didanai APBD dengan harga Rp10.182 per blangko. Hal ini juga sejalan dengan upaya pendefinitifan 52 desa di Manggarai, yang akan membutuhkan sinkronisasi data kependudukan antara desa induk dan desa pemekaran.(*)
