Penulis: Tim | Editor: Redaksi
RUTENG,FAJARNTT.COM – Bupati Manggarai periode 2025–2030, Herybertus G.L. Nabit, angkat bicara terkait polemik kunjungan Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama unsur Forkopimda dan perwakilan masyarakat Poco Leok ke PLTP Lahendong, Kota Tomohon, Sulawesi Utara.
Bupati dua periode yang baru dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 itu memastikan kunjungan tersebut sepenuhnya merupakan inisiatif sekaligus pembiayaan dari PT PLN (Persero), bukan menggunakan dana APBD Manggarai Tahun Anggaran 2025.
“Kunjungan ini atas inisiatif dan pembiayaan dari PT PLN, tidak dengan biaya dari APBD Kabupaten Manggarai TA 2025,” tegas Hery Nabit melalui pesan singkat, Kamis, 13 Februari 2025.
Terkait adanya kritik yang mengaitkan perjalanan dinas tersebut dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD, Bupati Hery menyebut hal itu tidak relevan.
Ia menjelaskan bahwa Inpres tersebut mengatur belanja pada Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, Kejaksaan, lembaga negara, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sementara PT PLN bukan entitas yang termasuk dalam objek pengaturan Inpres.
“Karena itu saya menyesalkan komentar dari beberapa pihak yang mengkritik kunjungan ini dikaitkan dengan proses efisiensi sesuai perintah Inpres. Lebih buruk lagi, menyatakan seolah-olah sudah terjadi ketidaktaatan terhadap perintah Presiden,” ujar Hery.
Bupati Manggarai mengajak semua pihak agar tidak menyebarkan opini yang menyesatkan publik.
“Mari memberi komentar yang mencerahkan masyarakat dengan berdasar pada fakta, bukan asumsi. Apalagi atas dasar kebencian dan rasa sakit hati,” tegasnya.
Saat ditanya soal manfaat kunjungan, Bupati Hery mengaku bergembira dapat melihat secara langsung praktik baik pengelolaan PLTP Lahendong, salah satu proyek panas bumi paling sukses di Indonesia.
“Kami semakin yakin akan berjuang sekuat tenaga untuk meneruskan upaya perluasan Geothermal Ulumbu,” ujarnya.
Menurutnya, pengalaman di Sulawesi Utara memberi pelajaran penting bahwa pengelolaan geothermal dapat berjalan aman jika menerapkan manajemen yang terbuka, komunikatif, tidak saling curiga, dan melibatkan para ahli kompeten.
Ia menambahkan, sebagian penolakan terhadap perluasan Geothermal di Manggarai terjadi karena kurangnya pemahaman publik mengenai operasional PLTP.
“Kunjungan yang membawa serta masyarakat ini justru membuka mata banyak pihak bahwa operasional PLTP tidak berdampak buruk seperti yang selama ini mereka gembar-gemborkan,” tutup Bupati Hery.(*)
