Penulis: Tim | Editor: Redaksi
RUTENG,FAJARNTT.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. Opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut diberikan setelah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan NTT, Triyantoro, S.E., M.M., CSFA, kepada Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit, S.E., M.A., dan Ketua DPRD Manggarai Paulus Peos di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT, Kupang, Selasa (24/6/2025).
Bupati Hery Nabit menyambut gembira sekaligus bangga atas raihan WTP ke-7 tersebut.
Menurutnya, capaian beruntun ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai terus mengalami perbaikan dan berjalan sesuai prinsip akuntansi yang benar.
“Opini WTP ini yang ke-7 kita raih secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan proses administrasi keuangan yang makin tertata mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang baik, sehingga pengambilan keputusan di bidang keuangan dan pelayanan publik juga makin baik,” ujar Bupati Hery Nabit.
Namun, ia menegaskan bahwa prestasi ini tidak boleh membuat seluruh jajaran berpuas diri.
Ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan peningkatan kinerja, khususnya bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi ujung tombak pengelolaan keuangan.
“Ada beberapa hal yang harus diperbaiki sesuai masukan dari Tim Pemeriksa BPK. Perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan pada Semester Kedua tahun 2025. Jadi, OPD tidak boleh lengah. Kita harus terus memperbaiki diri,” tegasnya.
Bupati dua periode ini juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan NTT atas kerja profesional dalam proses evaluasi dan pemeriksaan.
Sementara itu, Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos, turut memberikan apresiasi tinggi bagi pemerintah daerah atas capaian tersebut.
Menurutnya, mempertahankan WTP selama tujuh tahun berturut-turut bukan pekerjaan mudah, apalagi dalam dinamika tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks.
“Hal ini menunjukkan kinerja Pemkab Manggarai sangat baik. Tidak mudah mempertahankan opini WTP sebanyak tujuh kali,” ujar Paulus Peos.
DPRD, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong pemerintah daerah agar seluruh pengelolaan keuangan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus bekerja lebih baik, lebih tertib, dan lebih transparan.
Baik Pemerintah Kabupaten Manggarai maupun DPRD sepakat bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan formal. Lebih dari itu, WTP menjadi fondasi bagi pemanfaatan keuangan daerah secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan raihan WTP ke-7, Pemkab Manggarai dinilai berhasil menjaga konsistensi, stabilitas, dan profesionalitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat komitmen menjalankan visi pembangunan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.(*)
