RUTENG, FAJARNTT.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perikanan meluncurkan inovasi layanan publik bertajuk “NGOMBO IKANG” (Inovasi Pelayanan Rekomendasi untuk Pembelian BBM Subsidi Bagi Nelayan).
Program ini dihadirkan sebagai terobosan untuk menyederhanakan proses pengurusan Surat Rekomendasi BBM bersubsidi, yang selama ini dinilai rumit dan menyita waktu para nelayan di wilayah pesisir.
Program “NGOMBO IKANG” dinilai menjadi jawaban atas keluhan yang kerap disuarakan para pelaku usaha perikanan tangkap terkait sulitnya akses terhadap BBM jenis solar subsidi, yang menjadi kebutuhan utama mereka dalam menjalankan aktivitas melaut.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai, Hendrikus Sukur saat diwawancarai media ini pada Kamis, 24 Juli 2025.
“Selama ini, pengurusan surat rekomendasi BBM subsidi hanya bisa dilakukan langsung di kantor Dinas Perikanan Kabupaten. Hal ini jadi kendala besar bagi nelayan karena jarak dan waktu tempuh, belum lagi biaya transportasi yang harus dikeluarkan,” ujar Hendrikus Sukur.
Masalah Klasik Nelayan
BBM, khususnya solar bersubsidi, merupakan komponen paling krusial dalam struktur biaya operasional nelayan. Data menunjukkan bahwa hingga 70 persen biaya operasional nelayan terserap untuk kebutuhan BBM. Ketika akses terhadap BBM subsidi terganjal birokrasi atau logistik, maka produktivitas nelayan pun ikut terganggu.
Padahal, sektor perikanan tangkap menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir. Selain menyerap tenaga kerja, sektor ini juga menyediakan sumber protein hewani yang terjangkau dan menopang ketahanan pangan daerah.
Namun demikian, berbagai tantangan seperti kemiskinan, stunting, dan tingginya biaya operasional akibat mahalnya BBM masih menjadi beban berat. Pemerintah pusat memang sudah memberikan subsidi, tetapi pada praktiknya banyak nelayan tidak mampu mengakses fasilitas tersebut karena prosedur administrasi yang panjang.
Solusi Digital yang Dekat dengan Nelayan
Dengan “NGOMBO IKANG”, Pemkab Manggarai memperkenalkan pendekatan digital dan kolaboratif yang memudahkan akses dan memperpendek rantai birokrasi. Program ini bekerja dalam dua skema:
Pertama, Pengurusan awal: Nelayan datang langsung ke Dinas Perikanan untuk pendataan dasar dan pembuatan akun rekomendasi.
Kedua, Perpanjangan berkala: Dilakukan secara daring melalui link inovasi NGOMBO IKANG, dengan pendampingan dari petugas lapangan.
Prosesnya kini telah terintegrasi secara elektronik:
– Pengajuan berkas melalui sistem daring,
– Verifikasi oleh admin melalui email,
– Penerbitan surat rekomendasi melalui Web Xstar BPH Migas,
– Pengiriman surat rekomendasi kepada nelayan melalui WhatsApp oleh petugas lapangan.
“Dengan skema ini, surat rekomendasi bisa sampai langsung ke nelayan tanpa mereka harus meninggalkan lokasi kerja atau desa mereka. Ini sangat memangkas waktu, biaya, dan tenaga,” jelas Hendrikus Sukur.
Bupati Manggarai: Nelayan Harus Dipermudah
Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, menyambut baik peluncuran inovasi ini. Ia menilai, pelayanan publik tidak boleh menjadi beban tambahan bagi masyarakat kecil.
“Nelayan kita adalah pejuang pangan. Mereka menghadapi risiko di laut setiap hari. Maka tugas pemerintah adalah memastikan mereka tidak dipersulit di darat. NGOMBO IKANG adalah contoh nyata pelayanan publik yang relevan dan solutif,” tegas Hery Nabit.
Ia juga menyebut, lewat integrasi digital ini, Pemkab Manggarai bisa memiliki data akurat tentang penyerapan subsidi dan produksi ikan setiap bulannya, yang menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan ekonomi daerah.
“Data adalah bahan baku kebijakan. Setiap liter BBM subsidi yang keluar harus berdampak nyata. Kita ingin agar setiap rupiah subsidi pemerintah benar-benar menggerakkan ekonomi nelayan,” tambahnya.
Tiga Tahap dan Serangkaian Pembaruan
Inovasi “NGOMBO IKANG” dibangun melalui pendekatan bertahap:
Pertama, Tahap Perencanaan: Meliputi inventarisasi aturan, pembuatan prosedur standar, serta pembuatan link layanan daring.
Kedua, Tahap Pelaksanaan: Mulai dari sosialisasi kepada camat, kepala desa/lurah wilayah pesisir, lembaga penyalur, hingga proses pengajuan dan penerbitan surat rekomendasi.
Ketiga, Tahap Evaluasi: Melibatkan rekapitulasi data rekomendasi, analisis pelayanan, pemantauan penyerapan subsidi, hingga penghitungan produksi perikanan tangkap.
Di samping itu, sejumlah pembaruan penting ikut digulirkan:
– Peningkatan kapasitas petugas lapangan dan bidang kenelayanan Dinas Perikanan,
– Pembaruan data nelayan, armada, dan alat tangkap,
– Penyesuaian surat rekomendasi sesuai regulasi terbaru,
– Pencatatan pembelian BBM secara berkala,
– Pengawalan terhadap data produksi ikan.
Dampak Langsung Bagi Nelayan dan Pemerintah
Inovasi ini menghadirkan dampak nyata bagi semua pihak. Bagi nelayan, mereka kini bisa lebih mudah memperoleh BBM bersubsidi, tanpa harus mengorbankan waktu kerja atau biaya transportasi ke ibukota kabupaten.
Bagi pemerintah, ini adalah momentum penting untuk menyempurnakan database perikanan dan membangun tata kelola subsidi yang lebih transparan dan tepat sasaran.
“Dulu kami harus ke Ruteng untuk dapat surat rekomendasi. Sekarang, cukup tunggu di desa, dan surat bisa dikirim lewat HP. Ini luar biasa membantu,” tutur Roni, seorang nelayan dari Reo.
Menuju Perikanan yang Tangguh dan Terdigitalisas
Lewat “NGOMBO IKANG”, Pemerintah Kabupaten Manggarai tak sekadar mempermudah birokrasi, tapi juga menguatkan pilar data, transparansi, dan efisiensi pelayanan.
Program ini membuktikan bahwa inovasi pelayanan publik tidak harus mahal atau rumit, yang penting adalah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ke depan, Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai berkomitmen untuk terus menyempurnakan layanan, memperluas jangkauan inovasi, dan menjadikan “NGOMBO IKANG” sebagai model pelayanan publik adaptif yang dapat direplikasi oleh daerah lain.(*)
