Penulis: Tim | Editor: Redaksi
RUTENG, FAJARNTT.COM – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan berbagai pembatasan belanja daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai tetap menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga pelayanan publik. Tanpa menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk berhenti bekerja, Bapenda Manggarai turun langsung ke jalan melakukan operasi penertiban pajak kendaraan bermotor.
Operasi gabungan ini dilaksanakan pada 3-5 November 2025 dan melibatkan Satlantas Polres Manggarai, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Badan Pendapatan Provinsi NTT. Kegiatan difokuskan di sejumlah ruas jalan utama di Kota Ruteng dan sekitarnya.
Kepala Bapenda Manggarai, Kanisius Nasak, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada terhentinya pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menopang pembangunan dan pelayanan publik.
“Situasi keuangan daerah memang sedang ketat, tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh ikut berhenti. Pajak kendaraan ini sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah,” ujar Kanisius saat ditemui di sela-sela kegiatan penertiban, Selasa (4/11/2025).
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran justru harus menjadi momentum bagi aparatur untuk bekerja lebih kreatif, sigap, dan bertanggung jawab.
Kanisius menegaskan bahwa kinerja aparatur tidak semestinya ditentukan oleh ketersediaan anggaran perjalanan dinas.
“Efisiensi bukan alasan untuk duduk diam. Justru di situ integritas dan komitmen pelayanan publik diuji,” katanya.
Menurut Kanisius, pajak bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan urat nadi pembangunan daerah. Seluruh aktivitas pemerintahan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan dasar, bergantung pada penerimaan pajak dan retribusi daerah.
“Kalau masyarakat taat pajak, pemerintah bisa berbuat lebih banyak. Tapi kalau pajak diabaikan, maka pembangunan pun ikut terhambat,” jelasnya.
Dalam operasi tersebut, petugas tidak hanya melakukan pemeriksaan kelengkapan dan status pajak kendaraan, tetapi juga menyediakan layanan Samsat keliling. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat untuk langsung membayar pajak kendaraan di lokasi razia.
“Kami tidak hadir untuk menghukum, tetapi untuk membantu dan mengedukasi. Kami ingin membangun kesadaran, bukan rasa takut,” tambah Kanisius.
Ia juga mengakui masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu. Banyak pemilik kendaraan yang menunda pembayaran hingga bertahun-tahun, sehingga beban pajak menjadi lebih berat.
“Kalau dibayar tepat waktu, pajaknya tidak terasa berat. Tapi kalau ditunda, baru terasa memberatkan. Ini yang ingin kami ubah,” tegasnya.
Kanisius menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bapenda dan petugas lapangan yang tetap bekerja dengan penuh semangat meski tanpa dukungan biaya perjalanan dinas.
Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan dedikasi dan integritas aparatur.
“Mereka bekerja bukan karena uang, tapi karena tanggung jawab. Ini bukti bahwa pelayanan publik bisa tetap berjalan meski dalam keterbatasan,” ujarnya.
Ke depan, Bapenda Manggarai bersama instansi terkait berencana terus melakukan operasi penertiban pajak secara rutin, disertai edukasi publik dan inovasi layanan pembayaran agar semakin mudah diakses masyarakat.
“Kepatuhan membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan cinta pada daerah. Dari situlah pembangunan Manggarai bisa terus berjalan,” pungkas Kanisius.(*)
