Penulis: Tim | Editor: Redaksi
RUTENG, FAJARNTT.COM – Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai mengambil langkah tidak biasa. Kantor Bapenda tampak lengang pada Jumat siang (7/11), bukan karena pelayanan berhenti, melainkan seluruh pegawai dan pejabat turun langsung ke lapangan untuk menagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari rumah ke rumah warga.
Langkah jemput bola ini dilakukan untuk mengejar target penerimaan PBB menjelang batas akhir pembayaran yang ditetapkan pada 26 Desember 2025. Para pegawai Bapenda menyebar ke sejumlah kelurahan di Kecamatan Langke Rembong, menyambangi warga satu per satu guna memastikan kewajiban pajak dapat ditunaikan tepat waktu.
Kepala Bapenda Manggarai, Kanis Nasak, menjelaskan bahwa kegiatan turun langsung ke lapangan tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memastikan akurasi data sekaligus mengetahui secara langsung kendala yang dihadapi masyarakat.
“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Tim memeriksa bukti pembayaran yang sudah dilakukan dan mencocokkannya dengan data tunggakan yang ada di kantor,” jelas Kanis Nasak melalui pesan WhatsApp kepada Fajar NTT, Jumat (7/11).
Ia mengatakan, seluruh pegawai dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan disebar ke berbagai wilayah pemukiman. Beberapa tim menyasar Kelurahan Carep, sebagian ke Kelurahan Karot, bahkan ada yang menjangkau hingga wilayah Laci Carep.
“Semua turun. Kantor memang sepi hari ini karena seluruh pegawai berada di lapangan untuk melakukan penagihan langsung dari rumah ke rumah,” ungkapnya.
Menurut Kanis, kegiatan ini tidak semata-mata bertujuan menagih pajak, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak daerah.
Ia menegaskan bahwa PBB merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di Manggarai.
“Pajak yang dibayar masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan. Karena itu kami ingin kesadaran membayar pajak tepat waktu terus tumbuh,” ujarnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan, para petugas Bapenda mendatangi rumah warga dengan membawa data tunggakan, formulir verifikasi, serta bukti pembayaran. Sejumlah warga menyambut positif langkah tersebut karena dinilai lebih komunikatif dan membantu.
Alan, warga Kelurahan Karot, mengaku sempat terkejut saat petugas datang menanyakan status pembayaran PBB miliknya.
“Saya sempat lupa kalau belum bayar. Petugas datang baik-baik dan langsung membantu menunjukkan cara pembayaran. Menurut saya ini langkah yang bagus,” katanya.
Sementara itu, beberapa warga lain menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran PBB disebabkan oleh kesulitan ekonomi maupun kurangnya informasi mengenai jatuh tempo pajak. Seluruh masukan tersebut dicatat oleh petugas untuk dilaporkan kembali ke kantor sebagai bahan evaluasi.
Selain melakukan penagihan, tim Bapenda juga melakukan pencocokan data wajib pajak dengan bukti pembayaran di lapangan. Upaya ini dilakukan untuk menghindari data ganda atau kesalahan pencatatan yang berpotensi menimbulkan selisih dalam laporan pendapatan daerah.
Melalui pendekatan humanis dan persuasif, Bapenda Manggarai berharap masyarakat tidak lagi memandang pajak sebagai beban, melainkan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
Menutup keterangannya, Kanis Nasak mengimbau seluruh wajib pajak yang belum melunasi PBB agar segera melakukan pembayaran sebelum batas waktu berakhir.
“Kami tidak ingin menunggu sampai akhir tahun. Lebih cepat dibayar, lebih baik, agar pembangunan di Manggarai bisa berjalan lancar,” tegasnya.
Dengan strategi jemput bola ini, Bapenda Manggarai menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kantor boleh lengang, namun semangat pelayanan justru hadir langsung di tengah warga.(*)
