Penulis: Tim | Editor: Redaksi
RUTENG,FAJARNTT.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai kembali menggelar Sidang Paripurna ke-3 dalam rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sidang yang berlangsung pada Rabu malam, 19 November 2025 tersebut mengagendakan penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Pengantar Nota Keuangan Ranperda APBD 2026.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos, dan dihadiri Wakil Bupati Manggarai, Fabianus Abu, S.Pd., anggota DPRD, Penjabat Sekretaris Daerah, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Suasana sidang berlangsung tertib dan dinamis, mencerminkan keseriusan kedua lembaga dalam membahas dokumen anggaran strategis daerah.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Manggarai, Wakil Bupati Fabianus Abu menyampaikan jawaban resmi pemerintah atas berbagai catatan, kritik, dan masukan dari sembilan fraksi DPRD. Ia menegaskan bahwa pandangan fraksi-fraksi menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Ranperda APBD 2026.
“Pemerintah Kabupaten Manggarai menyampaikan terima kasih atas pandangan umum, saran, serta kritik konstruktif dari seluruh fraksi DPRD. Seluruh masukan tersebut akan menjadi perhatian serius dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan penganggaran daerah Tahun Anggaran 2026,” ujar Fabianus Abu dalam sidang paripurna.
Ia menjelaskan, jawaban pemerintah mencakup strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penajaman prioritas belanja daerah, serta penguatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurutnya, kebijakan anggaran ke depan harus benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“APBD 2026 diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, memperkuat pelayanan dasar, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Fabianus menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Manggarai,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos, menyampaikan apresiasi atas respons pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Ia menilai jawaban yang disampaikan menjadi dasar penting untuk melanjutkan pembahasan RAPBD ke tahap berikutnya.
“Kami mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah. Sinergi antara DPRD dan pemerintah sangat dibutuhkan agar APBD 2026 benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Paulus Peos.
Dengan digelarnya Sidang Paripurna ke-3 ini, pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 resmi memasuki tahapan lanjutan. DPRD Kabupaten Manggarai dijadwalkan akan melanjutkan pembahasan Rancangan APBD bersama OPD mulai hari berikutnya hingga beberapa hari ke depan.
Sidang paripurna ditutup dengan penegasan bahwa seluruh tahapan pembahasan RAPBD tetap berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.(*)
