Penulis: Tim | Editor: Redaksi
RUTENG,FAJARNTT.COM – Kabupaten Manggarai kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga November 2025, pertumbuhan ekonomi Manggarai mencapai 5,70%, menempatkannya sebagai daerah dengan kinerja ekonomi papan atas di provinsi tersebut.
Angka ini hanya berada di bawah Kabupaten Manggarai Barat yang mencatat pertumbuhan 8,02%, sekaligus mengungguli Kota Kupang dan sebagian besar kabupaten lainnya di NTT.
Capaian tersebut disampaikan oleh Kepala KPPN Ruteng, Akhmad Zainuddin, dalam konferensi pers di Aula Sinergi KPPN Ruteng, Rabu (27/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa kekuatan utama pertumbuhan Manggarai terletak pada stabilnya konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh antara 3,57% hingga 4,65%, menggambarkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga di tengah tekanan fiskal nasional.
“Daya beli masyarakat Manggarai masih cukup kuat, dan hal ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Akhmad.
Realisasi APBN Tinggi, Jadi Mesin Pendorong Ekonomi Daerah
Data KPPN Ruteng mencatat realisasi anggaran hingga 26 November 2025 mencapai Rp4,21 triliun atau 86,17% dari total pagu. Realisasi ini terdiri dari:
– Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Rp682,43 miliar (78,39%)
– Transfer ke Daerah (TKD): Rp3,52 triliun (87,86%)
Tingginya penyerapan belanja ini menunjukkan efektivitas program pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Akhmad menegaskan bahwa meski terjadi penurunan belanja K/L sebesar 3,31% karena adanya pagu blokir senilai Rp81,40 miliar, hal tersebut tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi regional Manggarai Raya dan Ngada.
Sementara itu, BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2025 di wilayah tersebut berada di kisaran 4,53% hingga 8,02%, menunjukkan stabilitas yang konsisten sepanjang tahun.
Perlindungan Sosial dan UMKM Jadi Penopang Permintaan Domestik
Untuk menjaga daya beli masyarakat tetap kuat, pemerintah telah menyalurkan sejumlah program perlindungan sosial dengan nilai signifikan hingga November 2025, di antaranya:
– Bansos Yatim Piatu: Rp3,13 miliar
– Program Keluarga Harapan (PKH): Rp238,45 miliar
– BPNT, BLT Dana Desa, serta berbagai program padat karya
Sementara itu, sektor UMKM mendapat stimulus melalui pembiayaan:
– UMi: Rp89,41 miliar untuk 17.507 debitur
– KUR: Rp501,84 miliar untuk 13.199 debitur
Kombinasi perlindungan sosial dan penguatan UMKM dinilai menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan serta membuka lapangan kerja baru.
Pemda Sambut Baik Capaian Ini
Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, menyambut baik capaian tersebut.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Manggarai yang berada di papan atas provinsi menunjukkan bahwa fondasi ekonomi daerah semakin kokoh.
“Pertumbuhan ekonomi Manggarai tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi dalam pergerakan nyata di sektor riil. Masyarakat tetap produktif, pelaku usaha bergerak, dan program pemerintah berjalan efektif,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata sebagai tiga pilar utama penggerak ekonomi Manggarai. Selain itu, penyederhanaan perizinan, percepatan layanan publik, serta peningkatan kualitas infrastruktur menjadi prioritas untuk menjaga daya saing daerah.
“Kami pastikan pertumbuhan ini dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan, akses usaha, dan layanan publik yang semakin baik,” ujarnya.
Menatap 2026, Momentum Harus Dijaga
Bupati Nabit menekankan bahwa meski pertumbuhan ekonomi Manggarai menunjukkan tren positif, tantangan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global dan tekanan fiskal nasional tetap perlu diwaspadai.
Karena itu, jelasnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal menjadi kunci mempertahankan momentum ini.
Dengan realisasi APBN yang efektif, program perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta dukungan terhadap UMKM dan sektor riil, Manggarai dinilai memiliki peluang kuat untuk mempertahankan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026.
“Kita optimis, tetapi tetap berhati-hati. Stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat akan menjadi fokus pemerintah ke depan,” tutupnya.(*)
