Penulis: Yulianus Onca | Editor: Redaksi
RUTENG,FAJARNTT.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Rapat Pamong Praja Tahun 2025 pada Senin, 29 Desember 2025, bertempat di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai.
Kegiatan ini dihadiri lengkap oleh seluruh unsur pemerintahan daerah hingga tingkat desa dan kelurahan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Petrus C. Masangkat, dalam pengecekan awal peserta menyampaikan bahwa kehadiran aparatur pemerintahan menjadi indikator keseriusan membangun tata kelola pemerintahan yang solid.
“Dari total 145 desa dan 26 kelurahan, seluruh kepala desa dan lurah hadir. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk menyukseskan agenda pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Rapat Pamong Praja Tahun 2025 ini dihadiri langsung oleh Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit, Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, Ketua DPRD Manggarai Paulus Peos, unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Lambertus Paput, S.Sos., para staf ahli bupati, serta para asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai.
Dalam arahannya, Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit menegaskan bahwa Rapat Pamong Praja bukan sekadar forum rutin, melainkan ruang konsolidasi untuk memastikan pemerintahan benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pemerintahan tidak boleh berhenti di atas kertas dan rapat-rapat. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, menjawab kebutuhan rakyat, dan menyelesaikan persoalan di tingkat bawah,” tegas Bupati Nabit.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan agar kebijakan yang dirumuskan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kalau kita tidak sejalan, program tidak akan efektif. Karena itu, koordinasi dan komunikasi harus diperkuat sampai ke tingkat desa,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hendrik F. Makanoneng, dalam laporan kegiatan menjelaskan bahwa tujuan utama Rapat Pamong Praja Tahun 2025 adalah menyatukan persepsi seluruh aparatur pemerintahan wilayah.
“Rapat ini bertujuan meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, serta desa dan kelurahan, menyamakan pemahaman terhadap kebijakan dan program prioritas daerah, sekaligus mengidentifikasi kendala penyelenggaraan pemerintahan di lapangan,” jelas Hendrik.
Ia menambahkan bahwa pamong praja memiliki peran strategis dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, sehingga dituntut bekerja secara profesional dan humanis.
“Aparatur pamong praja harus bekerja dengan pendekatan persuasif, preventif, dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendrik menegaskan bahwa forum ini juga menjadi ajang evaluasi kinerja pamong praja sepanjang tahun berjalan serta perumusan langkah strategis ke depan.
“Kita melakukan evaluasi pelaksanaan tugas, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan kapasitas aparatur agar penegakan peraturan daerah berjalan efektif dan berkeadilan,” katanya.
Dalam rapat tersebut juga ditekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Sinkronisasi ini mencakup berbagai sektor strategis, termasuk perumahan, permukiman, sosial, kesehatan, pertanian, hingga penanggulangan bencana.
Pemaparan singkat disampaikan oleh 14 pimpinan perangkat daerah, antara lain Inspektorat Daerah, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, DP3A, Disdukcapil, Dinas Pertanahan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, serta BPBD.
“Seluruh perangkat daerah memiliki peran masing-masing, tetapi tujuan kita satu, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manggarai,” tutup Hendrik.(*)
