Penulis: Vincent Ngara | Editor: Tim
RUTENG, FAJARNTT.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PRKPP) menargetkan pembangunan 300 titik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada tahun anggaran 2026.
Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, khususnya pada malam hari.
Kepala Dinas PRKPP Manggarai Yustinus M. Nanga menjelaskan, seluruh LPJU tersebut akan tersebar merata di 12 kecamatan, dengan prioritas lebih tinggi untuk wilayah ibukota kabupaten.
“Di tahun 2026 ini, kita ada program kerja yang sudah siapkan anggarannya itu, untuk pembangunan 300 titik Lampu Penerangan Jalan Umum dan itu nanti tersebar di seluruh kecamatan, dengan pembagiannya di setiap kecamatan di luar Langke Rembong itu 10 titik,” ujarnya saat ditemui awak media, pada Senin, 5 Januari 2026.
Pembangunan ini, menurut Kadis Yustinus, diarahkan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan menunjang mobilitas warga pada malam hari.
LPJU tersebut dinilai sebagai fasilitas dasar yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan pengguna jalan, kelancaran aktivitas ekonomi, serta ketertiban lingkungan.
Sarana Pendukung Mobilitas
Ia juga menegaskan, penerangan jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung mobilitas, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menciptakan ruang publik yang aman dan produktif bagi masyarakat.
Lebih lanjut, distribusi pembangunan LPJU tersebut dilakukan secara merata ke seluruh wilayah, namun tetap disesuaikan dengan skala kebutuhan.
Kecamatan Langke Rembong ditetapkan sebagai wilayah prioritas dengan alokasi 190 titik, mengingat fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan konsentrasi aktivitas masyarakat.
Sementara itu, 11 kecamatan lainnya masing-masing mendapat alokasi 10 titik, sehingga total keseluruhan mencapai 300 titik lampu.
“Kita prioritaskan dulu dalam kota itu 190 titik, sehingga di 11 kecamatan 10 titik, jadi totalnya 110 titik ditambah dengan 190 titik di kecamatan Langke Rembong, jadi totalnya 300 titik,” ujarnya.
Terkait sejumlah LPJU yang tidak lagi berfungsi, Kadis Yustinus menyebut bahwa mayoritas disebabkan kerusakan teknis. Namun, perbaikan belum bisa dilakukan optimal karena keterbatasan anggaran rutin pemeliharaan.
“Ya, harapannya di APBD perubahan nanti kita bisa anggarkan itu ke perbaikan. Memang yang paling banyaknya itu di kecamatan Langke Rembong, sebagai kota pusat kabupaten sehingga dia lebih banyak,” katanya.
Ia berharap, program ini tak hanya menjadi solusi atas keluhan warga soal gelapnya jalanan, tetapi juga menjadi langkah nyata membangun ruang publik yang lebih aman dan nyaman di seluruh wilayah.(*)
