RUTENG, FAJARNTT. COM – Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, menegaskan pentingnya peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengawal aspirasi masyarakat agar benar-benar terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2027.
Dalam arahannya, Bupati Herybertus meminta para pimpinan OPD mengikuti seluruh rangkaian forum dan tidak meninggalkan kegiatan sebelum selesai. Menurutnya, forum konsultasi publik merupakan wadah penting untuk menyerap berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat.“Saya minta semua pimpinan OPD mengikuti forum ini sampai selesai. Jangan ada yang meninggalkan forum sebelum berakhir, karena di sinilah masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi yang harus kita dengarkan dan tindak lanjuti,” ujar Herybertus.
Ia menekankan bahwa banyak usulan masyarakat yang kerap tidak terakomodasi secara maksimal apabila tidak mendapat pengawalan dari perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis. Karena itu, setiap OPD diminta aktif mencatat, mengkaji, dan memperjuangkan usulan yang disampaikan masyarakat.
“Aspirasi masyarakat jangan berhenti di forum ini saja. OPD harus mengawal setiap usulan yang menjadi kebutuhan publik agar dapat masuk dalam dokumen perencanaan dan menjadi dasar penyusunan program pembangunan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, persoalan jalan dan infrastruktur dasar menjadi salah satu isu yang paling banyak disampaikan masyarakat. Bupati mengakui bahwa kebutuhan infrastruktur masih menjadi prioritas utama yang harus mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Jalan dan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Karena itu, berbagai masukan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan RKPD,” katanya.
Menurut Herybertus, kualitas dokumen RKPD akan sangat menentukan arah pembangunan Kabupaten Manggarai pada tahun-tahun mendatang. Oleh sebab itu, proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Forum konsultasi publik ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah ruang untuk memastikan pembangunan daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang tepat sasaran, khususnya dalam peningkatan kualitas jalan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik lainnya. (*)
