Penulis: Yulianus Onca | Editor: Redaksi
RUTENG, FAJARNTT.COM – Di tengah derasnya sorotan publik terkait proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, angkat bicara.
Bupati Hery Nabit menegaskan bahwa seluruh tahapan pengangkatan PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai telah berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul tudingan dari salah satu fraksi di DPRD yang menyebut adanya dugaan “kejahatan besar” dalam proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Bupati menilai tudingan itu terlalu prematur dan belum didasarkan pada hasil klarifikasi yang menyeluruh.
“Semua sudah diproses melalui mekanisme yang sesuai. Tidak ada kesengajaan apa pun dalam tahapan yang dilakukan. Jika terdapat hal-hal di luar prosedur, tentu akan kita lihat dan nilai kembali secara objektif,” tegas Bupati saat ditemui di ruang kerjanya di Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada Jumat, 13 Februari 2026.
Menurutnya, proses administrasi dan verifikasi dilakukan oleh perangkat daerah terkait secara berjenjang dan berdasarkan regulasi teknis yang berlaku.
Pemerintah daerah, kata dia, tidak memiliki ruang untuk melakukan intervensi yang menyimpang dari prosedur formal.
OPD Telah Memberikan Keterangan Resmi
Ia juga memastikan bahwa seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat telah memberikan keterangan resmi.
Langkah ini, lanjutnya, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas di hadapan publik.
“Semua OPD sudah memberikan keterangan. Jika diperlukan, kita akan lakukan pendalaman kembali. Kita ingin semua pihak terbuka dan berani memberikan klarifikasi,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati fungsi pengawasan DPRD sebagai mitra dalam sistem pemerintahan daerah.
Namun, ia mengingatkan agar setiap tudingan disampaikan berdasarkan data, fakta, dan hasil pemeriksaan yang objektif.
“Kami menghormati fungsi pengawasan DPRD. Namun menyebut adanya ‘kejahatan besar’ tanpa proses klarifikasi yang utuh adalah pernyataan yang tergesa-gesa. Semua tahapan telah berjalan sesuai mekanisme,” katanya.
Lebih jauh, Bupati memastikan bahwa pemerintah daerah siap mengikuti setiap proses klarifikasi oleh aparat penegak hukum apabila memang diperlukan.
Ia menegaskan tidak ada upaya untuk menutup-nutupi informasi atau menghambat proses hukum.
“Kalau proses klarifikasi sudah selesai dan ada temuan, tentu akan kita proses sesuai aturan. Kita menunggu hasilnya secara objektif dan profesional,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Manggarai, lanjut Bupati, berkomitmen menjaga integritas tata kelola kepegawaian dan memastikan setiap kebijakan yang diambil berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum terverifikasi.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah mendistribusikan rilis resmi kepada media. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Manggarai menyatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak simpang siur.
Dengan penegasan ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai berharap polemik terkait PPPK Paruh Waktu dapat disikapi secara objektif, dengan mengedepankan data dan proses klarifikasi yang sah, demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.(*)
