Penulis: Tim | Editor: Redaksi
JAKARTA, FAJARNTT.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengeluarkan surat edaran internal yang melarang seluruh kadernya terlibat dalam bisnis dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan tersebut ditegaskan sebagai langkah menjaga program strategis pemerintah tetap bersih dari kepentingan individu maupun praktik komersialisasi politik.
Politikus PDIP, Guntur Romli, membenarkan adanya surat edaran tersebut. Ia menyebut dokumen internal itu diterbitkan untuk memperjelas sikap partai sekaligus merespons polemik yang berkembang terkait keterlibatan partai politik dalam pengelolaan dapur MBG.
“Betul, surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG,” kata Guntur, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, PDIP memandang Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan negara yang sepenuhnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, sehingga tidak boleh dimanfaatkan sebagai peluang usaha oleh kader partai ataupun kelompok tertentu.
“Adanya larangan tersebut sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” tegasnya.
Guntur menjelaskan, surat edaran itu juga menjadi respons langsung terhadap pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati, yang sebelumnya menyebut seluruh partai politik memiliki dapur MBG atau SPPG.
PDIP, kata dia, menilai pernyataan tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa partai politik ikut mengambil keuntungan dari program sosial pemerintah.
“Surat tersebut juga untuk menjawab tuduhan bahwa seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Dengan demikian, partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG,” pungkas Guntur.
Langkah PDIP ini sekaligus menjadi sinyal politik bahwa pengawasan terhadap implementasi Program MBG semakin menguat di tengah sorotan publik mengenai potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program bantuan pangan nasional tersebut.(*)
