RUTENG, FAJARNTT.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai kembali menegaskan komitmennya dalam merancang arah pembangunan daerah yang lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Manggarai Convention Center (MCC), Ruteng, Senin (16/3/2026), dengan menghadirkan ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, BUMD, akademisi, tokoh agama, organisasi kepemudaan, hingga perwakilan Forum Anak Kabupaten Manggarai.
Forum tahunan ini menjadi ruang strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan pandangan dan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, Musrenbang juga menjadi tahapan penting dalam penyusunan dokumen RKPD yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan Kabupaten Manggarai pada tahun 2027.
Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Baperida) Kabupaten Manggarai, Aripin Alexius, dalam laporannya menjelaskan bahwa Musrenbang tingkat kabupaten merupakan bagian dari proses panjang perencanaan pembangunan yang telah dimulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Ia menegaskan bahwa seluruh usulan yang dibahas dalam forum tersebut merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat secara berjenjang.
“Musrenbang ini merupakan forum untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan yang telah dihimpun dari tingkat desa dan kecamatan serta dari berbagai perangkat daerah. Semua masukan tersebut kemudian dibahas bersama untuk menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai tahun 2027,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Musrenbang tidak hanya bertujuan menyepakati program prioritas, tetapi juga memastikan sinkronisasi pembangunan daerah dengan provinsi maupun pemerintah pusat.
“Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk memastikan adanya sinkronisasi antara program pembangunan daerah dengan program pembangunan provinsi maupun nasional,” tambahnya.
Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Proses, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa Musrenbang merupakan instrumen penting dalam sistem perencanaan pembangunan yang memberi ruang luas bagi partisipasi masyarakat. Ia menilai keterlibatan berbagai elemen menjadi kekuatan utama dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Model perencanaan pembangunan yang partisipatif seperti Musrenbang ini masih menjadi model yang paling ideal karena melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk bersama-sama mendiskusikan masa depan daerah,” kata Paulus.
Ia juga menekankan pentingnya pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun berdasarkan hasil reses dan kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.
“Pokok-pokok pikiran DPRD ini merupakan hasil dari proses menjaring aspirasi masyarakat. Karena itu kami berharap agar pokir DPRD ini sungguh-sungguh diperhatikan dalam penyusunan program pembangunan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kerja sama seluruh elemen masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan.
“Pembangunan daerah tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Kita membutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik masyarakat, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, maupun berbagai mitra pembangunan lainnya,” ujar Bupati Nabit.
Bupati Nabit juga memaparkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai yang pada tahun 2025 mencapai 5,09 persen. Menurutnya, capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan ekonomi daerah, meski masih menyisakan tantangan besar.
“Pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2025 mencapai 5,09 persen. Ini merupakan capaian yang cukup baik karena dalam beberapa tahun terakhir kita belum pernah kembali menyentuh angka lima persen,” jelasnya.
Namun demikian, ia menyoroti bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu menurunkan angka kemiskinan yang masih berada di sekitar 18,1 persen atau setara dengan sekitar 65 ribu jiwa.
“Angka ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah kita masih sangat besar. Walaupun ekonomi kita tumbuh, tetapi kita harus memastikan bahwa pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain persoalan kemiskinan, Bupati Nabit juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan terhadap risiko bencana alam yang cukup tinggi di wilayah Manggarai, mengingat kondisi geografis yang rentan terhadap longsor dan cuaca ekstrem.
“Kita juga menghadapi tantangan besar terkait ketahanan sosial. Risiko bencana kita cukup tinggi dan ini harus menjadi perhatian dalam setiap perencanaan pembangunan,” katanya.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai menetapkan tema pembangunan tahun 2027 yakni “Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Sektor Unggulan.” Tema tersebut akan diwujudkan melalui empat prioritas utama, yaitu Manggarai Sejahtera, Manggarai Bersih, Manggarai Berkelanjutan, dan Manggarai Berdaya Saing.
Bupati Nabit menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah, namun perlu didorong ke arah hilirisasi agar memiliki nilai tambah yang lebih besar.
“Kalau hasil pertanian kita hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, maka nilai tambahnya kecil. Tetapi kalau kita mampu mengolahnya, maka nilainya bisa jauh lebih besar dan manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi besar ekonomi kreatif daerah, khususnya tenun Manggarai yang melibatkan ribuan perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga.
“Tenun Manggarai ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Karena itu perlu ada pemetaan dan penguatan kapasitas para penenun agar mereka bisa masuk ke pasar yang lebih luas,” katanya.
Di akhir sambutannya, Bupati Nabit kembali mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun Manggarai agar lebih maju dan berdaya saing.
“Kalau kita bekerja sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Tetapi kalau kita bekerja bersama, saya yakin Manggarai akan mampu menjadi daerah yang lebih maju dan berdaya saing,” pungkasnya.
Musrenbang RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2027 tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok, pemaparan materi dari berbagai narasumber, serta penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2027.(*)
