Penulis: Yulianus Onca | Editor: Redaksi
RUTENG, FAJARNTT.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai kembali melakukan langkah strategis dalam penguatan birokrasi dengan melantik sebanyak 75 pejabat administrator berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor 152 Tahun 2026. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penataan organisasi sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik di tengah tantangan anggaran yang semakin ketat.
Dalam sambutannya, Bupati Manggarai, Hery Nabit, menegaskan bahwa jabatan administrator bukan sekadar posisi struktural, melainkan titik krusial yang menjembatani antara kebijakan pimpinan tinggi dan pelaksanaan teknis di lapangan. Ia menilai peran administrator sangat menentukan arah dan keberhasilan program pemerintah daerah.
“Jabatan administrator merupakan posisi strategis yang menghubungkan kegiatan teknis pelaksanaan dengan kebijakan pimpinan tinggi. Karena itu, saudara-saudara harus memiliki kematangan teknis yang mumpuni, mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi,” tegasnya.
Bupati Hery juga mengingatkan bahwa pelantikan, baik dalam bentuk promosi maupun mutasi, harus dimaknai sebagai amanah yang disyukuri dengan kerja nyata dan integritas tinggi.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab yang diemban para pejabat tidak hanya dinilai oleh pimpinan dan masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual.
“Jabatan baru ini harus disyukuri dengan tindakan nyata dan integritas tinggi, mengingat tanggung jawab yang dipikul disaksikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti posisi administrator yang berada di “tengah” struktur organisasi.
Menurutnya, pejabat administrator harus mampu meredam tekanan dari pimpinan sekaligus menjadi penyambung aspirasi dari bawahan. Kemampuan mengelola komunikasi dan emosi dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam posisi tersebut.
“Jangan sampai kemarahan atau kekerasan yang datang dari atas diterjemahkan langsung dalam bentuk kemarahan ke bawah. Tugas saudara adalah memastikan ‘pendaratan’ instruksi tersebut terasa enak sehingga terjadi perbaikan kinerja,” tegasnya lagi.
Dalam arahannya, Bupati juga mendorong terjadinya transformasi budaya kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyebutkan lima poin penting yang harus segera diwujudkan, yakni mengubah target kinerja menjadi tindakan nyata, kegiatan menjadi output yang jelas, rapat menjadi keputusan, keputusan menjadi tindak lanjut, dan kerja keras menjadi dampak nyata bagi masyarakat.
Menghadapi kondisi fiskal tahun 2026 yang disebutnya tidak menentu, Bupati Hery menegaskan bahwa tahun ini harus dijadikan momentum efisiensi dan pembenahan sistem internal. Fokus utama diarahkan pada penyempurnaan proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) di setiap perangkat daerah.
“Kita tahu bahwa dalam kondisi anggaran yang tidak menentu, target kerja dari atas tetap harus dicapai. Jadi anggaran dipotong, tapi kerja tetap tinggi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan sistem kerja harus dilakukan melalui koordinasi yang jelas, alur kontrol yang ketat, serta evaluasi harian terhadap berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan tugas.
Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bersama-sama membangun birokrasi yang berdampak nyata.
Ia menekankan pentingnya pelayanan publik yang semakin baik, koordinasi yang cepat tanpa penundaan, serta upaya berkelanjutan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Adapun sejumlah pejabat yang dilantik antara lain Theobaldus Junaidin sebagai Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD, Metodius Santosa Jemat sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Laurensius Adrianus Laoth sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Patrisius Purnama Piamat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, bersama puluhan pejabat lainnya yang mengisi berbagai posisi strategis di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.
Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil, di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan pemerintah.(*)
