FAJARNTT.COM – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Manggarai menegaskan bahwa Manggarai harus naik kelas melalui penguatan sektor industri berbasis potensi unggulan daerah, khususnya pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Sikap tersebut disampaikan dalam pandangan umum Fraksi PKB terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis, yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Sidang Paripurna DPRD Manggarai Masa Sidang II Tahun 2026, Senin (4/5/2026).
Melalui pelapor fraksi, Vinsensius Supardi, PKB mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mengajukan kedua Ranperda tersebut sebagai upaya menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Meski demikian, Fraksi PKB mengingatkan agar kedua Ranperda tersebut tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen kebijakan yang mampu mendorong transformasi ekonomi masyarakat. Menurut PKB, sektor industri memiliki peran strategis dalam mengubah pola ekonomi yang selama ini bertumpu pada penjualan bahan mentah menjadi ekonomi berbasis nilai tambah.
“Ranperda ini tidak boleh sekadar menjadi formalitas regulasi. Ia harus menjadi instrumen kebijakan yang kuat, progresif, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Vinsensius Supardi.
PKB menilai arah industrialisasi di Manggarai harus dirancang secara jelas dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, serta sektor pariwisata dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
Fraksi PKB juga menolak model industrialisasi yang hanya menjadikan daerah sebagai lokasi produksi tanpa memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat.
“Kami menolak pola industrialisasi yang hanya memindahkan aktivitas produksi ke daerah, tetapi nilai tambahnya justru dinikmati di luar. Manggarai tidak boleh hanya menjadi tempat produksi tanpa kesejahteraan,” ujar Vinsensius.
Selain itu, PKB menekankan pentingnya keberpihakan terhadap industri kecil dan menengah (IKM) sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Dukungan berupa akses permodalan, pendampingan teknologi, peningkatan kapasitas usaha, hingga perlindungan dari persaingan tidak sehat dengan industri besar dinilai sangat diperlukan.
Dalam bidang ketenagakerjaan, PKB meminta agar setiap aktivitas industri memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal. Menurut mereka, industrialisasi harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan yang berkelanjutan.
Tak hanya itu, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan sistem logistik yang memadai sebagai fondasi utama untuk mendukung pertumbuhan industri di Manggarai.
Di sisi lain, perlindungan lingkungan menjadi perhatian serius yang tidak boleh diabaikan. PKB mengingatkan bahwa setiap aktivitas industri wajib memenuhi standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan diawasi secara ketat agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Sementara terkait Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, PKB menilai investasi yang masuk ke Manggarai harus difokuskan pada sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM. Mereka juga menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial investor terhadap masyarakat lokal, termasuk penghormatan terhadap hak masyarakat adat serta pemberdayaan tenaga kerja setempat.
PKB turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk optimalisasi sistem Online Single Submission (OSS) guna menciptakan iklim investasi yang transparan dan bebas dari praktik pungutan liar.
Fraksi PKB DPRD Manggarai menilai bahwa momentum pembahasan dua Ranperda strategis ini harus menjadi pintu masuk bagi Manggarai untuk naik kelas melalui industrialisasi yang berbasis pada potensi daerah.
Penguatan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan pariwisata diyakini mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, PKB menegaskan bahwa investasi dan pembangunan industri harus berpihak kepada rakyat, melibatkan pelaku usaha lokal, menjaga lingkungan, dan memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Manggarai.*
