FAJARNTT.COM – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Manggarai menegaskan bahwa keberhasilan menarik investasi tidak hanya bergantung pada kemudahan perizinan, tetapi juga ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dasar. Dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai, Fraksi PAN menyoroti kondisi jalan, ketersediaan air bersih, dan jaringan listrik sebagai faktor utama yang harus dibenahi pemerintah daerah jika ingin meningkatkan daya tarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PAN saat memberikan pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis, yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Melalui Sekretaris Fraksi, Yosef Hasmi, PAN menilai kedua regulasi tersebut memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi Manggarai di masa depan.
Fraksi PAN mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang berupaya menghadirkan regulasi untuk mendorong pertumbuhan industri dan investasi. Namun, mereka mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus didukung dengan kesiapan infrastruktur yang memadai agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain menyoroti infrastruktur, Fraksi PAN juga mendorong penguatan hilirisasi komoditas unggulan daerah. Produk seperti kopi arabika, kakao, kemiri, bambu, hasil peternakan, hingga tenun ikat dinilai masih banyak dipasarkan dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah ekonomi yang diperoleh masyarakat belum maksimal. Karena itu, PAN mendorong adanya kebijakan yang memperkuat industri pengolahan berbasis potensi lokal.
Fraksi juga menilai perlunya penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui kemudahan akses permodalan, pembentukan lembaga keuangan mikro industri, serta dukungan pembiayaan berbasis koperasi dan BUMDes. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah.
Dalam bidang sumber daya manusia, PAN menekankan perlunya pelatihan berbasis kebutuhan industri dan program inkubasi usaha bagi generasi muda. Menurut mereka, peningkatan kualitas SDM harus berjalan seiring dengan upaya menarik investasi agar masyarakat lokal mampu menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi.
Fraksi PAN juga menyoroti perlunya reformasi sistem perizinan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Mereka menilai pelayanan perizinan yang masih lambat dapat menjadi hambatan bagi investor untuk menanamkan modal di Manggarai. Selain itu, investor juga diharapkan memprioritaskan tenaga kerja lokal serta menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi setempat.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PAN menyatakan menerima kedua Ranperda untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya. Mereka berharap regulasi yang dihasilkan nantinya mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan bagi Kabupaten Manggarai.
Fraksi PAN menegaskan bahwa investasi tidak akan tumbuh optimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Jalan yang baik, ketersediaan air bersih, dan jaringan listrik yang merata merupakan fondasi utama untuk menarik investor dan mempercepat pembangunan industri. Karena itu, PAN mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas, sekaligus memperkuat hilirisasi, peningkatan kualitas SDM, dan kemitraan dengan pelaku usaha lokal agar manfaat investasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Manggarai.*
