FAJARNTT.COM – Birokrasi yang masih berbelit dan proses perizinan yang dinilai belum sepenuhnya efisien menjadi sorotan utama Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Manggarai. Dalam upaya mendorong masuknya investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, Fraksi Golkar menegaskan pentingnya reformasi pelayanan investasi yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Menurut mereka, pembenahan sistem perizinan merupakan kunci utama untuk meningkatkan daya tarik Manggarai di tengah persaingan ketat antar daerah dalam merebut investor.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Golkar dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai, Senin (4/5/2026), saat membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Manggarai Tahun 2025–2050 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Melalui Sekretaris sekaligus Pelapor Fraksi, Tarsisius Janggal, Golkar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai atas inisiatif menghadirkan dua regulasi strategis yang dinilai penting dalam menentukan arah pembangunan industri dan investasi daerah.
Menurut Fraksi Golkar, sektor industri memiliki peran vital dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan potensi besar yang dimiliki Manggarai di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata, daerah ini dinilai membutuhkan perencanaan industri yang matang, terarah, dan berkelanjutan.
Meski demikian, Fraksi Golkar mengingatkan bahwa tantangan global dan persaingan investasi antar daerah semakin ketat. Karena itu, kesiapan daerah dari sisi regulasi, pelayanan publik, hingga infrastruktur pendukung menjadi faktor penentu keberhasilan menarik investor.
Selain sebagai sumber pembiayaan pembangunan, investasi juga diharapkan mampu menghadirkan transfer teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan memperkuat daya saing ekonomi lokal.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menilai masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu segera dibenahi. Di antaranya adalah sistem perizinan yang belum sepenuhnya terintegrasi, keterbatasan infrastruktur dasar, serta perlunya perlindungan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha lokal, khususnya UMKM.
Sebagai langkah strategis, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan sektor industri unggulan berbasis potensi lokal, seperti pengolahan kopi, kakao, cengkeh, hortikultura, perikanan, dan peternakan. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan produksi, akses listrik, air bersih, serta jaringan digital juga harus dipercepat guna mendukung iklim investasi yang lebih kompetitif.
Golkar juga menekankan pentingnya perencanaan kawasan industri yang matang dan komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk menghindari konflik tata ruang maupun persoalan lingkungan. Penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui akses pembiayaan, dukungan teknologi, perluasan pemasaran, dan kemitraan dengan industri besar juga menjadi perhatian utama.
Salah satu poin yang paling disoroti adalah perlunya penyederhanaan dan digitalisasi layanan perizinan. Fraksi Golkar menilai langkah tersebut penting untuk memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, serta memberikan kepastian waktu bagi investor. Di sisi lain, kemitraan wajib antara investor dan UMKM lokal perlu diperkuat agar investasi yang masuk mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Setelah menyampaikan berbagai catatan strategis, Fraksi Golkar menyatakan menerima kedua Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa pelayanan investasi yang cepat, mudah, dan transparan merupakan syarat utama untuk meningkatkan daya saing Manggarai dalam menarik investor. Pembenahan birokrasi, digitalisasi perizinan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas agar investasi dapat tumbuh secara sehat. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, kebijakan yang konsisten, serta perlindungan terhadap UMKM lokal, investasi diharapkan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Manggarai.*
