RUTENG, FAJAR NTT – Praktisi Hukum, Chandra Antara, SH mengatakan apa yang dilakukan oleh Anus, Rio Senta, dan Meldy Hagur bukan merupakan perbuatan pidana penyuapan atau perbuatan melawan hukum melainkan peristiwa biasa yang tidak diberi akibat oleh hukum.
“Merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1980 Tentang Penyuapan Juncto Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada satupun unsur-unsur yang bisa menjerat mereka (Anus, Rio, dan Meldy) dengan dugaan telah melakukan praktik suap,” kata Antara kepada media ini melalui pesan WhatsApp, Kamis (15/9/2022) siang.
Sebagaimana diketahui, polemik dugaan suap yang dilakukan oleh kontraktor Adrianus Fridus (Anus) asal Desa Ketang, Kecamatan Lelak yang melibatkan Rio Senta, tenaga harian lepas (THL) yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dan Meldy Hagur istri bupati manggarai mengundang perhatian publik.
Dugaan suap yang melibatkan istri orang nomor satu di kabupaten Manggarai itu, saat ini tengah didalami oleh Kepolisian Resort Manggarai. Hingga hari ini pun publik masih bertanya-tanya, apakah memang benar ada indikasi penyuapan?.
Menurut Antara, penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (giften/beloften) yang diberikan atau diterima.
Setidaknya, beber Antara, ada tiga unsur yang mendasar dari delik suap menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1980 Tentang Penyuapan, yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan, bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyuapan merupakan bagian dari korupsi dengan unsur-unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
“Anus, Rio Senta dan Meldy Hagur tidak bisa dijerat dengan UU aquo, pasalnya Rio senta yang diduga menerima uang dari Anus tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing sebagai subjek hukum, karena Rio Senta bukan pegawai negeri sipil (PNS), bukan pejabat yang memiliki kewenangan, bukan juga penyelenggara negara, sehingga tidak bisa dijerat dengan pasal penyuapan atau korupsi,” ujarnya.
Praktisi Hukum itu melanjutkan pegawai pemerintah saat ini hanya ada dua yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
“Keberadaan THL sebenarnya itu tidak boleh karena aturannya sudah melarang. Dalam konteks dugaan penyuapan pada kasus ini, penegak hukum cukup sulit untuk bisa membuktikan bahwa perbuatan Anus, Rio Senta, dan Meldy Hagur adalah perbuatan melawan hukum karena pembentuk undang-undang membatasi kedudukan hukum seseorang dengan jabatan dan kewenangan,” tutup Antara.
Meldy Hagur Buka Suara
Setelah mangkir dari panggilan penyidik beberapa waktu yang lalu akhirnya Istri Bupati Manggarai, Meldyanti Hagur menghadap penyidik (15/9) untuk memberikan klarifikasi atas dugaan penyuapan yang mencatut namanya di Ruangan Reskrim Polres Manggarai.
Meldy hadir didampingi Kuasa Hukum Gabriel Kou guna memberikan klarifikasi atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penyuapan.
Kepada awak media, Meldy mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik ia sudah memberikan keterangan kepada polisi.
“Yang pasti sebagai warga negara yang taat hukum, saya sudah memenuhi undangan kepolisian untuk memberikan keterangan, terkait isu yang beredar belakangan ini. Dan saya harap keterangan saya bisa menyelesaikan persoalan ini dengan lebih cepat,” ujar Meldy.
Kemudian melalui kuasa hukumnya menyampaikan hadir di kepolisian hanya untuk memberikan klarifikasi.
“Perlu dijelaskan, kehadiran hari ini untuk memberikan klarifikasi yah,” kata Gabriel.
Ia juga mengatakan bahwa tidak benar pengakuan yang disampaikan oleh Anus, bahwa telah terjadi pertemuan sebelumnya di Rumah Jabatan Bupati Manggarai dengan kliennya (Meldyanti Hagur).
“Tidak benar, dan saya katakan, bisa dibuktikan bahwa itu bohong,” tegas Gabriel.
Penulis merupakan salah satu pendiri media siber FAJARNTT.COM. Selain aktif sebagai Jurnalis, juga Web Developer pada Rumah Media Cyber. Beberapa media siber berhasil terbit berkat sentuhan tangannya.
Eksplorasi konten lain dari FAJARNTT.COM
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
