Pemda Manggarai Kawal Revitalisasi Sekolah, DPRD Harap Program Berlanjut 2026

RUTENG, FAJARNTT.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) memastikan program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 berjalan sesuai aturan.

Program yang bersumber dari APBN ini mayoritas menyasar sekolah dasar Katolik (SDK) di bawah Yayasan Persekolahan Umat Katolik (Yasukma) Ruteng.

Anggota DPRD Manggarai dari Fraksi Demokrat, Largus Nala, menyampaikan apresiasi kepada Pemda Manggarai dan Yasukma Ruteng karena mampu mengawal program ini hingga sekolah-sekolah Katolik kembali mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

“Banyak sekolah Katolik di Manggarai yang kondisinya sudah tidak layak, bahkan reot. Saya apresiasi Yasukma dan Pemda Manggarai karena berhasil membawa program revitalisasi ke SDK. Tapi harapan saya, ini tidak berhenti di tahun 2025 saja. Dinas PPO harus terus mendorong agar pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana untuk sekolah Katolik di tahun 2026,” tegas Largus Nala, Rabu (3/9/2025).

Menurutnya, DPRD juga siap mendukung dari sisi pengawasan agar pelaksanaan program ini benar-benar memberi dampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Ia menambahkan, pendidikan dasar di Manggarai, khususnya sekolah-sekolah swasta Katolik, selama ini berperan besar dalam mencetak generasi bangsa, sehingga pantas mendapat perhatian serius.

SDK Dominasi Penerima Program

Terpisah, Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai, Wensislaus Sedan, menjelaskan bahwa dari 24 sekolah penerima program revitalisasi pada tahun 2025, mayoritas adalah sekolah dasar Katolik.

“Dari 16 SD yang menerima, sembilan di antaranya SDK. Ini menunjukkan peran sekolah Katolik sangat penting dalam layanan pendidikan dasar di Manggarai. Pemerintah pusat memberi kepercayaan karena memang sekolah-sekolah itu membutuhkan perbaikan infrastruktur,” ujar Wensislaus saat ditemui media ini pada Rabu sore (3/9).

Ia menambahkan, sekolah-sekolah penerima tidak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui usulan yang dikawal oleh yayasan dan diverifikasi oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, dari total sembilan SDK penerima, tiga di antaranya berada di Kota Ruteng dengan total anggaran mencapai Rp2,8 miliar.

“SDK Ruteng VI memperoleh Rp1,8 miliar, SDK Ka Redong Rp1,095 miliar, dan SDK Kumba I Rp615 juta,” jelasnya.

Menurut Wensislaus, pemilihan SDK sebagai penerima juga mempertimbangkan jumlah siswa yang cukup besar dan kondisi sarana prasarana yang sangat membutuhkan perbaikan.

SDK Kumba I: Pembangunan Libatkan Masyarakat

Kepala SDK Kumba I, Saverinus Jemaat, S.Pd, menuturkan, bantuan Rp615 juta yang diterima sekolahnya dialokasikan untuk rehabilitasi tiga ruang kelas, pembangunan dua unit toilet baru dengan total sepuluh bilik, dan rehabilitasi satu unit toilet lama dengan enam bilik.

“Peserta didik kami berjumlah 502 orang. Dengan jumlah sebanyak itu, kondisi sarana prasarana memang mendesak untuk diperbaiki. Ruang kelas sebagian sudah tidak layak, toilet juga sangat terbatas. Karena itu, program ini datang tepat waktu dan kami sangat berterima kasih,” jelas Saverinus.

Saverinus juga menekankan bahwa seluruh pekerjaan dilakukan secara swakelola.

Ia menjelaskan pihak sekolah membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang terdiri dari guru, tenaga kependidikan, dan didukung orang tua siswa.

“Tukang bangunan berasal dari masyarakat sekitar, sehingga program ini sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi warga,” bener Saverinus.

“Swakelola membuat kami merasa memiliki program ini. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat, hasil pembangunan lebih transparan, biayanya efisien, dan kualitasnya bisa kami pantau langsung,” tambahnya.

Ia berharap ke depan SDK Kumba I tetap mendapat perhatian karena masih ada ruang kelas yang belum tersentuh program tahun ini.

SDK Ka Redong: Siswa Belajar Sore Karena Kelas Direhab

Hal serupa juga disampaikan Kepala SDK Ka Redong, Elisabeth N. Tulis. Sekolahnya menerima Rp1,095 miliar yang digunakan untuk merehabilitasi enam ruang kelas, renovasi ruang guru dan ruang administrasi, pembangunan tiga unit toilet baru, rehabilitasi toilet lama, serta pembangunan ruang UKS.

“Dengan jumlah peserta didik 437 orang, ruang kelas sangat penting. Karena enam ruang kelas kami sedang direhab, anak-anak harus belajar pada sore hari. Memang ada tantangan, tapi ini kami anggap sebagai pengorbanan sementara demi kenyamanan jangka panjang,”ujar Elisabeth.

Ia menambahkan bahwa seluruh elemen sekolah, mulai dari guru, yayasan, hingga orang tua murid, terlibat aktif dalam mengawal program tersebut.

Menurutnya, tidak semua sekolah mendapat kesempatan serupa, sehingga SDK Ka Redong merasa sangat beruntung.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat, Pemda Manggarai, dan Yasukma Ruteng. Program ini bukan hanya soal bangunan, tapi juga investasi masa depan anak-anak. Karena dengan fasilitas yang memadai, mutu pembelajaran juga meningkat,” pungkasnya.

Pemda Manggarai Fokus pada Pendampingan Teknis

Kepala Dinas PPO Manggarai, Wensislaus Sedan, menegaskan bahwa Pemda Manggarai memiliki peran penting sebagai pendamping dan pengawas teknis dalam pelaksanaan program ini.

“Pekerjaan dilakukan secara swakelola melalui P2SP di sekolah masing-masing. Kami dari dinas hanya mendampingi secara teknis, memonitor, dan memastikan semua berjalan sesuai aturan. Prinsip kami adalah transparansi, akuntabilitas, dan mutu hasil pekerjaan,” kata Wensislaus.

Ia menambahkan, Pemda Manggarai terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan yayasan agar program revitalisasi sekolah bisa diperluas di tahun-tahun mendatang.

Menurutnya, kebutuhan perbaikan sarana pendidikan di Manggarai masih sangat banyak, sehingga tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran saja.

Harapan DPRD: Lanjut ke 2026

Largus Nala menekankan bahwa program revitalisasi harus berkelanjutan. Ia menilai, peran Pemda Manggarai dalam mengawal dan memfasilitasi yayasan sangat penting agar program pusat bisa kembali masuk pada tahun berikutnya.

“Masih banyak sekolah Katolik di pelosok Manggarai yang kondisinya sangat memprihatinkan. Kalau koordinasi dengan pusat dijaga, saya yakin tahun 2026 Manggarai akan kembali mendapat alokasi. DPRD siap mendorong dan mengawal agar hal itu terwujud,” tutupnya.(*)