RUTENG, FAJARNTT.COM – DPRD Kabupaten Manggarai menegaskan pentingnya penguatan pengawasan anggaran dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Penegasan tersebut disampaikan melalui pandangan umum sembilan fraksi dalam Sidang Paripurna yang digelar Selasa malam (18/11/2025).
Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Manggarai, Agnes Menot, ini turut dihadiri Wakil Bupati Manggarai, Fabianus Abu, S.Pd., beserta jajaran pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD. Dalam kesempatan tersebut, sembilan fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, PKB, Gerindra, Golkar, NasDem, Hanura, PAN, dan Perindo, memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terkait arah kebijakan fiskal daerah.
Dalam pandangan umum yang disampaikan, seluruh fraksi secara konsisten menyoroti perlunya pengawasan anggaran yang lebih kuat sejak tahap perencanaan hingga implementasi program. DPRD menilai bahwa efektivitas anggaran akan sangat ditentukan oleh ketepatan penggunaan dan pengawasan yang terukur, agar setiap rupiah belanja daerah memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, fraksi-fraksi juga mendorong optimalisasi PAD melalui inovasi pengelolaan aset daerah, pemutakhiran data potensi penerimaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai yang lebih transparan dan akuntabel.
Beberapa catatan penting lainnya yang mengemuka antara lain perlunya proyeksi pendapatan daerah yang realistis, serta penajaman belanja prioritas pada sektor-sektor kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan program penanggulangan kemiskinan.
Wakil Ketua DPRD Manggarai, Agnes Menot, menegaskan bahwa pandangan umum fraksi merupakan bagian strategis dalam siklus pembahasan APBD.
“Masukan dan koreksi dari fraksi-fraksi menjadi dasar bagi kita semua untuk memperbaiki dokumen anggaran sehingga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Manggarai,” ujarnya dalam sidang.
Tahapan berikutnya dalam pembahasan Ranperda APBD 2026 adalah penyampaian jawaban Pemerintah Daerah atas seluruh masukan fraksi, sebelum pembahasan teknis dilakukan melalui rapat komisi dan Badan Anggaran (Banggar).
Sidang Paripurna ditutup oleh Wakil Ketua DPRD setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum secara lengkap.(*)
Eksplorasi konten lain dari FAJARNTT.COM
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
