Pemerintah Anggarkan Rp 757,8 Triliun untuk Pendidikan dalam RAPBN 2026
- account_circle Tim
- calendar_month Jumat, 5 Sep 2025
- print Cetak
Pemerintah Anggarkan Rp 757,8 Triliun untuk Pendidikan dalam RAPBN 2026. (Foto: Kemenkeu)
JAKARTA, FAJARNTT.COM – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia mengalokasikan anggaran ratusan triliun untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Dalam rapat pembahasan anggaran antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran DPR RI diputuskan untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 757,8 triliun untuk pendidikan.
Skema anggaran tersebut terbagi ke dalam beberapa pembagian antara lain, 274,7 triliun untuk mendukung kesejahteraan tenaga guru, dosen, dan tenaga pendidik baik PNS dan Non-PNS. Lalu, sebesar Rp 301, 2 triliun untuk membiayai siswa dan mahasiswa, dan untuk membiayai sekolah atau kampus, dianggrkan sebesar Rp 150,1 triliun.
Alokasi anggaran untuk membiayai kualitas pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2025, dari angka Rp 690,1 triliun menjadi Rp 757,8 triliun.
“Anggaran pendidikan sesuai dengan yang disampaikan DPR dan amanat konstitusi kita 20% dijaga terhadap keseluruhan belanja,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR di Jakarta, pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Menkeu menjelaskan, alokasi anggaran ini dibagi ke dalam tiga fokus utama penerima manfaat langsung yaitu siswa/mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana-prasarana dan operasional pendidikan.
Sebesar Rp301,2 triliun dari total anggaran akan langsung dinikmati oleh siswa dan mahasiswa melalui berbagai program bantuan dan beasiswa, termasuk KIP Kuliah dan Bidikmisi sebesar Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa tingkat SD, SMP, dan SMA, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebesar Rp25 triliun untuk pembiayaan 4.000 mahasiswa, kegiatan riset, serta program pendidikan strategis lainnya, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp223 triliun untuk 82,9 juta orang.
Anggaran untuk Tenaga Pendidik
Sementara itu, anggaran untuk tenaga pendidik juga meningkat menjadi Rp274,7 triliun. Hal ini meliputi berbagai tunjangan profesi dari Tunjangan Profesi Guru Non-PNS sebesar Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, tunjangan Profesi Dosen Non-PNS sebesar Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen, TPG ASN Daerah sebesar Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru, serta TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik sebesar Rp120,3 triliun.
“Jadi ini adalah guru yang bukan pegawai negeri pun mendapatkan TPG dari APBN, yaitu sebanyak 754.747 guru yang sebetulnya statusnya non PNS tapi tetap TPG dibayar oleh APBN. Demikian juga dengan dosen yang non PNS,” jelas Menkeu.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp150,1 triliun untuk peningkatan dan perawatan fasilitas pendidikan serta operasional sekolah dan kampus, antara lain Program Sekolah Rakyat sebesar Rp24,9 triliun dengan rincian Rp20 triliun untuk pembangunan 200 lokasi dan Rp4,9 triliun untuk operasional, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa, Bantuan Operasional PAUD sebesar Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa, renovasi Madrasah dan Sekolah sebesar Rp22,5 triliun untuk 850 madrasah dan 11.686 sekolah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp9,4 triliun untuk 201 PTN dan lembaga pendidikan tinggi, dan pembangunan Sekolah Unggulan Garuda sebesar Rp3 triliun untuk 9 lokasi.
Sebagai bagian dari desentralisasi fungsi pendidikan, anggaran sebesar Rp253,4 triliun disalurkan melalui transfer ke daerah (TKDD) digunakan untuk tunjangan guru negeri dan swasta, bantuan operasional sekolah, PAUD, dan kesetaraan.
“Ini agar daerah di dalam melaksanakan desentralisasi yaitu fungsi pendidikan tetap bisa berjalan Rp253,4 triliun termasuk untuk tunjangan guru negeri maupun swasta, biaya operasi sekolah, biaya operasi untuk PAUD dan biaya operasi kesetaraan serta tambahan penghasilan guru tetap yang bisa dirasakan oleh masyarakat langsung,” pungkas Menkeu.(*)
- Penulis: Tim
Saat ini belum ada komentar