Kategori
DAERAH Timor

Emi Nomleni: Setiap Rupiah yang Dikelola Pemerintah Wajib Dipertanggungjawabkan

KUPANG, FAJARNTT.COM – Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia Nomleni, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI atas dedikasi, independensi, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah, secara khusus terhadap keuangan daerah NTT.

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI tentu bagi kita bukan sekadar proses administratif dan formalitas tahunan, tetapi merupakan amanah Pasal 23E UUD 1945 serta Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan yang menjadi instrumen penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas,” ucap Ketua DPRD Emi Nomleni.

Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutannya saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan oleh Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono kepada Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam Rapat Paripurna ke-76 pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Provinsi NTT, Kamis (4/6/2026).

Menurut Emi Nomleni, Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK RI Perwakilan NTT pada hari ini harus dimaknai sebagai cermin bersama untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTT.

“Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral, profesional maupun konstitusional. Dan DPRD Provinsi NTT memandang bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan. Tindak lanjut tersebut tidak boleh berhenti hanya pada pemenuhan administratif semata, melainkan harus diarahkan pada perbaikan sistem, penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencegahan terhadap potensi penyimpangan yang dapat terulang di masa mendatang,” jelas Emi Nomleni.

Emi Nomleni
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan oleh Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono kepada Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Ketua DPRD Emi Nomleni dalam Rapat Paripurna ke-76 pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Provinsi NTT, Kamis (4/6/2026). (Foto: Humas Pemprov NTT)

Ditemui awak media secara terpisah usai rapat paripurna, Gubernur NTT Melki Laka Lena mengungkapkan terima kasih kepada BPK RI atas Opini WTP tersebut.

“Terima kasih kepada BPK RI yang secara profesional telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Gubernur Melki.

Pencapaian Opini WTP ini, kata Gubernur, merupakan wujud nyata komitmen dan kerja keras Pemerintah Provinsi NTT bersama dukungan penuh DPRD NTT serta BPK. Prestasi ini, jelas Melki mencerminkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan patuh terhadap standar akuntansi pemerintahan.

Melki Laka Lena juga memastikan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel demi terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat.

“Dari Opini WTP ini juga ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh BPK-RI dan ini menjadi perhatian kami jajaran Pemprov NTT. Kami jajaran Pemprov NTT tentunya segera rapat untuk kita tindaklanjuti semua temuan BPK yang harus difollow up wajib hukumnya diselesaikan sesuai regulasi, arahan dan rekomendasi dari BPK yang disampaikan tadi,” jelas Gubernur Melki.

Dengan raihan opini WTP ini, Pemerintah Provinsi NTT diharapkan dapat terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur

Turut hadir dalam momen ini diantaranya Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Triyantoro, para Wakil Ketua beserta Anggota DPRD Provinsi NTT, Konsulat Timor Leste, unsur Forkopimda, para Tokoh Agama, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTT, para pejabat lingkup BPK RI dan BPK Provinsi NTT, perwakilan BUMD serta insan Pers.(*)

Kategori
DAERAH Timor

Pemprov NTT Raih Opini WTP Beruntun Tapi Ada Sejumlah Catatan dan Rekomendasi

KUPANG, FAJARNTT.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali meraih catatan positif dengan mendapatkan Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BKP RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan raihan Opini WTP ke-11 yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT secara beruntun sejak tahun 2015 lalu.

Raihan Opini WTP tersebut ditandai dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan oleh Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono kepada Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Ketua DPRD Provinsi NTT Emelia Nomleni dalam Rapat Paripurna ke-76 pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Provinsi NTT, Kamis (4/6/2026).

Turut hadir dalam momentum tersebut diantaranya Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Triyantoro, para Wakil Ketua beserta Anggota DPRD Provinsi NTT, Konsulat Timor Leste, unsur Forkopimda, para Tokoh Agama, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTT, para pejabat lingkup BPK RI dan BPK Provinsi NTT, perwakilan BUMD serta insan Pers.

Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Empat Kriteria

Dalam sambutannya Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono mengatakan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN), menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 telah sesuai dengan empat kriteria yaitu pertama kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akutansi pemerintahan, kedua kecukupan pengungkapan / informasi dalam pengambilan keputusan, ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta keempat efektivitas sistem pengendalian intern.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu, kami ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi NTT atas tercapainya keberhasilan Opini WTP ini, semoga dapat selalu dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Ini semua atas usaha keras, dan sinergi yang baik dari semua tingkat pimpinan dan jajaran Pemerintah Provinsi NTT, pimpinan DPRD serta jajarannya bersama BPK RI yang terus bekerja keras agar kualitas Laporan Keuangan semakin baik khususnya dalam menjalankan fungsi anggaran hingga fungsi pengawasan keuangan negara,” jelas Budi.

Budi Prijono dalam sambutannya juga menekankan meskipun Pemprov NTT kembali meraih opini WTP dalam pemeriksaan laporan keuangan, namun BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.(*)

Kategori
DAERAH Timor

Pemkab Manggarai Raih Opini WTP Delapan Kali

KUPANG, FAJARNTT.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dengan capaian tersebut, Kabupaten Manggarai berhasil meraih opini WTP untuk kedelapan kali secara berturut-turut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, pada Selasa, 26 Mei 2026.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, mewakili seluruh kepala daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan sambutan dalam acara penyerahan LHP dimaksud.

Dalam sambutannya, Bupati Herybertus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT beserta seluruh tim pemeriksa atas kerja keras, profesionalisme, dan dedikasi dalam menyelesaikan audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025.

“Atas nama seluruh kepala daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Perwakilan BPK RI beserta seluruh tim pemeriksa yang telah melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme,” ujar Bupati Hery Nabit.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan LKPD oleh BPK bukan sekadar kewajiban konstitusional tahunan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Menurutnya, proses audit memberikan manfaat strategis bagi pemerintah daerah untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan, menilai akuntabilitas penggunaan anggaran, menguji efektivitas sistem pengendalian intern, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini WTP Delapan Kali

Terkait keberhasilan Pemerintah Kabupaten Manggarai mempertahankan opini WTP untuk kedelapan kalinya, Bupati Hery menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus menjaga integritas dan kualitas tata kelola keuangan daerah.

“Predikat WTP bukan tujuan akhir, tetapi menjadi tanggung jawab moral bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK melalui penyusunan rencana aksi yang terukur dan tepat waktu.

Lebih lanjut, Herybertus mengakui bahwa tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin dinamis dan kompleks, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas. Namun demikian, keterbatasan fiskal tidak boleh mengorbankan aspek akuntabilitas keuangan, transparansi anggaran, efektivitas pengawasan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi fondasi utama tata kelola keuangan daerah.

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, pemerintah daerah tetap dituntut menjalankan program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ia berharap sinergi dan komunikasi konstruktif antara pemerintah daerah dan BPK RI Perwakilan NTT dapat terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan akuntabel.

“Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga kerja sama dan sinergi ini membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di daerah kami masing-masing,” tutupnya.

Turut mendampingi Bupati Manggarai dalam penerimaan LHP tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Agnes Menot, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai, Robertus Cassidy Bosko, dan Inspektur Daerah Kabupaten Manggarai Fransiska N. Ngarung.(*)