Penulis: Tim | Editor: Vincent Ngara
Selain itu, politisi Fraksi Perindo ini menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang menarik urusan soal kehutanan ke pusat.
“Saya meminta bahwa urusan penanganan kehutanan ini harus kembali ke daerah. Hal ini berpengaruh juga terhadap penanganan kerusakan hutan. Selama ini pusat sudah ambil alih, ini kan tidak bagus. Mereka di sana tidak tau bahwa, setiap kabupaten itu ada hutannya masing-masing,” tegas anggota DPRD Provinsi Komisi I tersebut.
Dia berharap bahwa, bukan hanya menyelamatkan hutan tetapi juga masyarakat yang melakukan perambahan hutan tersebut. Menurutnya, pemerintah harus benar-benar serius untuk menangani kerusakan hutan ini.
“Pemerintah harus juga menyelamatkan masyarakat, khusus yang melakukan perambahan hutan itu. Sebagai gantinya, harus ada tindakan pemberdayaan untuk masyarakat dan itu harus dilakukan oleh pemerintah,” tutup Johanes Mat Ngare.
Laporan: Waldus Budiman
