Penulis: Tim | Editor: Ana Halima
Kewenangan MK hanya untuk menentukan apakah suatu UU bertentangan atau tidak dengan UUD 1945.
“MK tidak memiliki kewenangan legislasi membuat suatu materi muatan suatu UUD yang berbeda dengan muatan materi pokok UU itu,” terang Hasto.
“Kewenangan MK adalah menguji apakah suatu UU bertentangan dengan konstitusi,” ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Johan Budi mengkritik MK karena terlalu lama memutuskan gugatan tersebut.
Batas Usia Capres dan Cawapres
Dalam rapat bersama Kesekjenan MK di Komisi III DPR akhir Agustus lalu, Johan mempertanyakan MK karena terkesan lambat dalam memutuskan gugatan batas usia capres dan cawapres.
“Apakah anggarannya kurang sehingga ada putusan-putusan JR (judicial review) yang berakibat cukup pro dan kontra di publik itu tidak di putus oleh MK?” kata Johan.
CATATAN REDAKSI: apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada redaksi kami EMAIL.
Sebagaimana diatur dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
