RUTENG,FAJARNTT.COM – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kabupaten Manggarai menjelma menjadi lebih dari sekadar perayaan simbolik tahunan. Momentum ini berubah menjadi ruang refleksi yang kuat sekaligus panggilan moral bagi seluruh insan pers untuk kembali meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai dasar jurnalistik: independensi, integritas, dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran.

Melalui kegiatan Workshop Jurnalistik bertema “Demokrasi dan Kebebasan Pers” dengan subtema “Mewujudkan Literasi Digital Menuju Jurnalisme yang Independen dan Akuntabel,” Persatuan Jurnalis Manggarai (PRISMA) mengirim pesan tegas bahwa pers tidak boleh kehilangan arah di tengah tekanan zaman, arus informasi digital yang masif, dan tantangan integritas yang semakin kompleks.

Workshop yang digelar di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Senin (9/2/2026), ini menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan HPN 2026 yang mengusung tema nasional “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.”

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari insan pers, pemerintah daerah, aparat TNI dan Polri, organisasi mahasiswa, hingga pelajar tingkat SMA dan SMK. Kehadiran lintas generasi dan lintas sektor tersebut menegaskan bahwa keberadaan pers bukan hanya milik wartawan semata, tetapi merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi, transparansi pemerintahan, serta arah pembangunan daerah.

Workshop ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Manggarai, Fabianus Abu, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis sebagai penjaga arah pembangunan dan pengawas kekuasaan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Ia menekankan bahwa pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi kekuatan moral yang memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol publik.

“Pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi mitra strategis pemerintah yang berfungsi sebagai alarm, pengingat, sekaligus pengoreksi kebijakan publik. Pers memastikan pembangunan tidak hanya berjalan sesuai kehendak pemimpin, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Fabianus Abu.

Ia mengingatkan bahwa tanpa kehadiran pers yang kritis dan independen, pemerintahan berisiko kehilangan arah dan jauh dari prinsip transparansi serta akuntabilitas yang menjadi fondasi demokrasi.

“Keberadaan media sangat penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel. Tanpa koreksi dan masukan dari media, pembangunan tidak akan mencapai hasil yang maksimal,” lanjutnya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai, ia juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini telah berkontribusi dalam membangun kesadaran publik dan memperkuat demokrasi di daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai, kami menyampaikan terima kasih kepada insan pers yang telah menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi. Pers telah membantu membangun kesadaran publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ungkapnya.

Perspektif yang lebih luas mengenai peran pers dalam demokrasi disampaikan oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang, Djemi Amnifu, yang hadir secara daring.

Ia menegaskan bahwa pers adalah pilar utama demokrasi yang memiliki tanggung jawab historis dan moral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan publik mendapatkan informasi yang benar.

“Pers adalah bagian penting dari sistem demokrasi. Pers memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi, membangun opini publik, serta menjadi kontrol sosial terhadap kekuasaan. Tanpa pers yang independen, demokrasi akan kehilangan keseimbangannya,” jelas Djemi Amnifu.

Ia juga mengingatkan bahwa di era disrupsi digital, ketika informasi dapat menyebar begitu cepat tanpa verifikasi, peran jurnalisme profesional justru semakin vital sebagai sumber informasi yang kredibel dan dapat dipercaya.

“Di era disrupsi teknologi dan media sosial, peran pers justru semakin penting sebagai sumber informasi yang terverifikasi dan dapat dipercaya. Pers harus menjadi rujukan publik di tengah maraknya hoaks dan disinformasi,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa profesi wartawan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang merusak kepercayaan publik dan mencederai martabat jurnalistik.

“Wartawan profesional adalah mereka yang menjadikan kode etik jurnalistik sebagai rambu utama, bukan sekadar pelengkap. Tujuan jurnalisme bukan untuk mengejar viralitas, tetapi untuk menyampaikan kebenaran dan mencerahkan masyarakat,” tegas Djemi.

Ia bahkan menyoroti ancaman nyata dari praktik jurnalisme yang tidak profesional.

“Wartawan abal-abal adalah ancaman nyata yang merusak kepercayaan publik. Mereka menggunakan atribut pers untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan publik. Ini mencederai martabat profesi jurnalistik,” tambahnya.

Dukungan terhadap kemerdekaan pers juga ditegaskan oleh Kepolisian melalui Kasi Humas Polres Manggarai, AKP Putu Saba Nugraha, yang menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi kerja jurnalistik yang sah dan profesional.

“Polri memandang pers sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas demokrasi dan ketertiban masyarakat. Kami berkomitmen memberikan perlindungan hukum kepada wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kebebasan pers bukan sekadar konsep normatif, tetapi hak konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang.

“Kemerdekaan pers adalah hak asasi yang dijamin undang-undang. Setiap tindakan yang menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenai sanksi pidana. Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi kebebasan pers,” jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa Polri menjunjung tinggi kebebasan pers sebagai bagian dari demokrasi.

“Polri tidak memposisikan diri sebagai pembungkam kritik. Kami menjunjung tinggi kebebasan pers, sekaligus memastikan bahwa kebebasan tersebut dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kode etik jurnalistik,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Dekranasda Manggarai, Livinus Vitalis Livens Turuk, menyoroti dimensi strategis lain dari pers, yakni perannya sebagai penggerak ekonomi daerah melalui publikasi yang membangun kepercayaan terhadap potensi lokal, khususnya UMKM.

“Produk UMKM Manggarai tidak kalah kualitas, hanya kalah dikenal. Pers memiliki peran strategis dalam membangun narasi positif dan kepercayaan publik terhadap produk lokal,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kekuatan media dalam membangun opini publik dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Pers bukan hanya pelapor, tetapi penggerak ekonomi rakyat. Publikasi yang konsisten dapat membuka akses pasar baru dan meningkatkan daya saing UMKM Manggarai,” katanya.

Menurutnya, sinergi antara pers, pemerintah, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam membangun ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan.

“Sinergi antara pers, pemerintah, dan UMKM adalah kunci membangun ekonomi Manggarai yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dari perspektif etika dan tanggung jawab moral, Kepala Dinas Kesehatan Manggarai, Jefrin Harianto, mengingatkan bahwa kekuatan utama jurnalisme tidak hanya terletak pada kemampuan menulis, tetapi pada integritas moral yang menjadi fondasi kepercayaan publik.

“Integritas adalah kekuatan utama jurnalis. Semakin kuat integritas seorang jurnalis, semakin objektif dan bertanggung jawab keputusan jurnalistik yang dihasilkan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa verifikasi merupakan jantung dari jurnalisme profesional yang membedakannya dari sekadar penyebaran informasi.

“Verifikasi adalah jantung jurnalistik. Setiap informasi harus diverifikasi agar tidak menyesatkan masyarakat. Jurnalis memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap publik,” tegasnya.

Ia menutup dengan penegasan bahwa profesi jurnalis memiliki dimensi moral yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

“Jurnalis bukan hanya penyampai berita, tetapi penjaga kebenaran, penjaga moralitas, dan penjaga kemanusiaan,” ungkapnya.

Workshop jurnalistik ini menjadi penegasan kuat bahwa pers Manggarai tidak boleh terjebak dalam rutinitas seremonial tanpa makna. Lebih dari itu, momentum HPN 2026 menjadi alarm bagi dunia jurnalistik bahwa tantangan terhadap independensi dan integritas semakin nyata, dan hanya jurnalisme yang berani, profesional, dan setia pada kebenaran yang mampu menjaga kepercayaan publik.

Melalui forum refleksi ini, PRISMA menegaskan bahwa masa depan demokrasi Manggarai sangat bergantung pada keberanian pers untuk tetap berdiri tegak, tidak tunduk pada tekanan, tidak tergoda kepentingan, dan tidak kehilangan komitmen pada nilai-nilai etik jurnalistik. Di tengah derasnya arus disinformasi, tekanan kekuasaan, dan krisis kepercayaan publik terhadap media, insan pers dipanggil untuk kembali pada jati dirinya sebagai penjaga nurani publik, pengawas kekuasaan, dan suara bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk bersuara. Momentum HPN 2026 pun menjadi penanda bahwa independensi dan integritas pers bukan pilihan, melainkan keharusan yang tidak bisa ditawar.(*)