PLN dan Gubernur NTT Bergerak Bersama: Geothermal Jadi Solusi Listrik dan Ekonomi Warga

Penulis: Tim | Editor: Redaksi

KUPANG, FAJARNTT.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan PT PLN (Persero) menunjukkan keseriusan dalam mendukung transisi energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di wilayah Flores.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa proyek geothermal bukan hanya menjadi jawaban atas tantangan energi bersih, tetapi juga pintu masuk bagi peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

Hal ini ditegaskan Gubernur Melki dalam pertemuan bersama jajaran manajemen PT PLN (Persero) dan perwakilan Bank Pembangunan Jerman (KfW) pada Senin, 19 Mei 2025.

“Selama prinsip tata kelola yang baik dipatuhi, pembangunan PLTP akan terus didukung pemerintah. Ini bukan proyek biasa. Ini adalah gerbang menuju masa depan Flores yang mandiri energi dan sejahtera,” ujar Gubernur Melki dalam pertemuan tersebut.

Ia menggarisbawahi lima prinsip utama yang menjadi dasar dukungan pemerintah terhadap proyek geothermal, yakni:

• Perlindungan terhadap lingkungan hidup,
• Standar teknis pembangunan yang sesuai kaidah internasional,
• Dukungan sosial melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL),
• Pembagian manfaat yang adil dan transparan, dan
• Keselamatan kerja yang harus dijamin.

Menurut Gubernur Melki, proyek panas bumi bukan hanya persoalan listrik, tetapi juga menjadi momentum untuk menata relasi pembangunan dengan kearifan lokal dan aspirasi masyarakat adat.

“Kita bisa menikmati energi bersih tanpa merusak alam dan budaya. Panas bumi adalah peluang, bukan ancaman,” tegasnya.

Komitmen PLN untuk Proyek yang Transparan dan Berkelanjutan

Dalam kesempatan yang sama, General Manager PLN Wilayah NTT, Yasir, menjelaskan bahwa pengembangan PLTP di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Ulumbu dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan menjunjung tinggi aspek hukum dan sosial.

“Total WKP Ulumbu seluas 18.280 hektare, namun lahan yang benar-benar dibutuhkan untuk pembangunan hanya sekitar 10,3 hektare. Kami pastikan semua proses dilakukan sesuai regulasi, terutama terkait pembebasan lahan,” kata Yasir.

Hingga pertengahan 2025, proses pembebasan lahan untuk wellpad D, E, F, G, dan J telah tuntas.

Sementara itu, lanjut Yasir, proses pembebasan untuk wellpad H, I, dan akses jalan menuju Desa Lungar masih berlangsung. Semuanya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021.

Lebih lanjut, Yasir menerangkan bahwa PLN juga menggandeng lembaga internasional seperti KfW untuk memastikan proyek berjalan sesuai standar keberlanjutan dan prinsip-prinsip good governance. Proses konsultasi publik dan pelibatan masyarakat terus dilakukan secara berkala.

Warga Rasakan Langsung Manfaat Panas Bumi

Lebih dari sekadar proyek energi, pengembangan PLTP Ulumbu membawa dampak nyata bagi kehidupan ekonomi warga di sekitar proyek. Salah satunya, Vinsensius Godat, warga Gendang Mesir, Poco Leok, yang menyerahkan lahannya seluas 4.427 meter persegi untuk pembangunan wellpad F.

“Setelah menerima uang ganti rugi, saya langsung beli lahan baru untuk bertani. Tahun 2024, saya panen dua kali dan hasilnya luar biasa, sampai 74 karung padi,” ujar Vinsensius, yang mengaku hidupnya kini lebih stabil secara ekonomi.

Cerita serupa juga datang dari Aloisius Nodat, warga Poco Leok lainnya. Ia memanfaatkan uang kompensasi dari dua bidang tanah miliknya untuk membeli lahan di Ruteng dan membangun usaha kos-kosan.

“Saya sekarang punya sepuluh kamar kos di Langke Rembong. Itu semua dari hasil tanah yang saya serahkan untuk proyek panas bumi. Kalau dikelola dengan baik, ganti rugi bisa jadi peluang usaha,” ucap Aloisius.

Keduanya sepakat bahwa proyek geothermal tidak hanya membawa listrik, tapi juga membuka jalan bagi peningkatan taraf hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Antusiasme Masyarakat Didukung Proses Terbuka

Proses konsultasi publik yang dilakukan PLN dan KfW menjadi ruang dialog yang positif antara masyarakat dan pengembang.

Salah satu warga, Hendrikus Hadu, pemilik lahan seluas 542 meter persegi, mengatakan bahwa ia kini merasa lebih yakin dengan proyek tersebut setelah mengikuti pertemuan dengan pihak PLN dan KfW.

“Saya sudah renovasi rumah dan beli sepeda motor dari ganti rugi. Yang penting prosesnya transparan dan masyarakat dilibatkan. Kalau itu untuk kepentingan umum, kita harus mendukung,” katanya.

Flores Menuju Pulau Energi Terbarukan

PLTP Ulumbu Unit 1 dan 2 yang telah beroperasi sejak 2012 menjadi bukti awal bahwa Flores bisa memimpin transisi energi di kawasan timur Indonesia. Ke depan, proyek ekspansi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas listrik sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dan pekerja lokal.

Gubernur Melki menyampaikan harapannya agar proyek-proyek energi terbarukan tidak berhenti pada urusan teknis, tetapi juga membawa perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kita tidak ingin hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Flores harus jadi tuan rumah di kampung sendiri. Energi panas bumi harus dikelola secara adil dan bermanfaat untuk rakyat,” pungkasnya.(*)