Penulis: Tim | Editor: Redaksi
MATARAM, FAJARNTT.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta, Senin, 28 Juli 2025.
Dalam pertemuan strategis ini, Gubernur Melki menyampaikan sejumlah rekomendasi solutif untuk memperkuat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di NTT secara berkelanjutan, adil, dan berpihak pada rakyat serta lingkungan.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil verifikasi dan validasi lapangan yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pemprov NTT di sejumlah Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), termasuk kegiatan dialog langsung dengan masyarakat yang terdampak oleh proyek geothermal di berbagai daerah.
Di hadapan jajaran manajemen PLN dan perwakilan pengembang seperti PT Sokoria Geothermal Indonesia, PT Daya Mas Nage Geothermal, dan PT Geo Dipa Energi, Gubernur Melki menegaskan pentingnya dialog partisipatif antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat di lokasi proyek.
“Intinya adalah pelaksanaan dialog antara pemprov, pemkab, desa, pengembang geothermal, dan masyarakat baik yang pro maupun kontra harus dilakukan secara masif dan terukur. Dialog ini sebaiknya berlangsung langsung di lokasi proyek agar tidak disusupi pihak luar yang tidak berkepentingan,” ujar Gubernur Melki.
Ia menekankan bahwa keberhasilan proyek geothermal sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat sejak awal.
Salah satu fokus utama Gubernur adalah WKP Mataloko. Berdasarkan temuan Satgas, terdapat indikasi retakan tanah yang berpotensi memunculkan manifestasi baru.
Untuk itu, ia merekomendasikan pemetaan keretakan secara ilmiah dengan teknologi presisi tinggi agar potensi risiko dapat diantisipasi lebih awal.
Sementara itu, untuk proyek PLTP Ulumbu unit 5-6 di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Gubernur Melki menyatakan dukungan penuh atas kelanjutan dan pengembangan proyek tersebut, yang dinilainya sangat penting bagi ketersediaan energi listrik di wilayah barat Flores.
“Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang cukup tentang apa itu geothermal, dampaknya terhadap manusia dan lingkungan, serta manfaat jangka panjangnya. Ketika masyarakat memahami dengan benar, resistensi akan berkurang,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pendekatan humanis dalam penyelesaian ganti rugi lahan, terutama di PLTP Atadei, Kabupaten Lembata.
Ia meminta agar pengembang melakukan pendekatan yang intensif dan adil kepada pemilik lahan, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Adapun untuk proyek PLTP Sokoria di Kabupaten Ende, Gubernur Melki menyebut sekitar 85% warga telah mendukung pembangunan karena manfaat langsung yang dirasakan, seperti ketersediaan listrik dan peluang kerja.
Namun ia meminta pengembang tetap aktif menyerap aspirasi warga lainnya yang masih memiliki kekhawatiran lingkungan.
“Tim pengembang perlu mengadopsi sistem pengaduan yang responsif, melakukan pemantauan partisipatif, dan memastikan program CSR menyentuh kebutuhan riil masyarakat seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan,” katanya.
Menanggapi rekomendasi tersebut, EVP Panas Bumi PT PLN (Persero), John Y.S. Rembet, menyatakan pihaknya telah menyusun rencana kerja menyesuaikan dengan temuan Satgas.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan akan dimulai dari area yang dinilai paling aman (green area) di Poco Leok, meliputi pembangunan akses jalan dan wellpad, setelah pelaksanaan FPIC (Free, Prior, Informed Consent) selesai.
Terkait Mataloko, John menyebut PLN akan segera melakukan studi risiko manifestasi baru dan tengah mengajukan anggaran untuk pembangunan geopark sebagai bagian dari upaya remediasi lingkungan.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Suroso Isnandar, menambahkan bahwa potensi geothermal di NTT, khususnya Pulau Flores, adalah anugerah besar yang dapat mendukung swasembada energi dan pertumbuhan ekonomi.
“Kami akan lakukan penyempurnaan dan perbaikan sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Ini penting demi keberhasilan proyek dan keberpihakan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, Yasir, menegaskan bahwa PLN berkomitmen mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial dalam setiap tahapan pengembangan PLTP.
“Pemantauan kualitas udara, air, getaran, dan kondisi sosial dilakukan secara berkala. Di PLTP Atadei, proses pembebasan lahan masih berlangsung dan CSR penyediaan air bersih sedang berjalan,” jelas Yasir.
Ia menambahkan bahwa kunjungan langsung Gubernur ke lokasi proyek menjadi bukti konkret dukungan pemerintah terhadap energi terbarukan yang berkelanjutan.
Kunjungan dan rekomendasi Gubernur Melki Laka Lena disambut positif dan dipandang sebagai langkah strategis dalam memastikan bahwa proyek-proyek geothermal di NTT tidak hanya berorientasi pada energi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.
Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pengembang, NTT tengah menapaki jalan menuju masa depan yang lebih terang baik secara harfiah melalui listrik, maupun secara sosial dan ekologis melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.(*)
