RUTENG, FAJARNTT.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai.
Forum strategis ini dibuka langsung oleh Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit, didampingi Wakil Bupati Fabianus Abu, dan dihadiri jajaran pimpinan daerah serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
Dalam sambutannya, Bupati Hery Nabit menegaskan bahwa Musrenbangkab tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan daerah di tengah situasi fiskal yang menantang.
Ia mengapresiasi seluruh camat, lurah, serta pemerintah desa yang telah menyelesaikan rangkaian Musrenbang di tingkat bawah secara baik.
“Ini Musrenbang kelima bagi saya, dan saya melihat antusiasme yang luar biasa, termasuk dari anggota DPRD yang hadir,” ujarnya.
Bupati Hery secara khusus menyinggung dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memotong beberapa alokasi anggaran, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur. Untuk Manggarai, pemotongan DAK jalan mencapai Rp34 miliar, sebuah angka yang cukup signifikan bagi daerah dengan kebutuhan infrastruktur yang masih tinggi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan jalan, irigasi, fasilitas pelayanan publik, dan program prioritas lain, sekalipun harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal.
Musrenbangkab juga menjadi ruang evaluasi atas pencapaian pembangunan daerah. Bupati Hery memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Manggarai menunjukkan tren positif, naik dari 3,7% (2023) menjadi proyeksi 4–5% di tahun 2025. Namun, tantangan besar masih membayangi, terutama angka kemiskinan yang tetap berada di 19% atau setara dengan 68.000 jiwa.
Ia menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran melalui pendekatan mikro serta perbaikan tata kelola data kemiskinan yang harus sinkron antara BPS, camat, dan lurah, agar program penanggulangan kemiskinan lebih efektif.
Bupati Hery memaparkan bahwa sektor pendidikan juga mengalami peningkatan melalui indikator Rapor Pendidikan yang kini mencapai skor 70, sebuah capaian yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembelajaran di berbagai tingkatan.
Di sisi lain, kata dia, Manggarai juga menargetkan posisi strategis sebagai pemasok energi untuk Pulau Flores. Dengan potensi panas bumi hingga 40 MW, daerah ini diharapkan mampu menjadi salah satu sentra energi bersih dalam satu dekade mendatang.
Sementara itu, Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos, menegaskan bahwa DPRD memiliki komitmen penuh untuk mendukung arah pembangunan pemerintah daerah.
Ia menyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD telah menyerap aspirasi masyarakat selama masa reses dan merangkum 345 pokok pikiran (pokir) sebagai bahan penting dalam penyusunan RKPD.
“Kami telah menyerap aspirasi masyarakat melalui reses dan menghasilkan 345 pokok pikiran yang akan mempercepat pembangunan daerah,” tegasnya.
Pokok-pokok pikiran tersebut kemudian diserahkan secara simbolis kepada Bupati Manggarai sebagai bentuk sinergi eksekutif dan legislatif dalam agenda pembangunan.
Forum Musrenbangkab turut menghadirkan Plt. Kepala Baperida Kabupaten Manggarai dan secara virtual Plt. Kepala Baperida Provinsi NTT untuk mempresentasikan rancangan awal RKPD 2026.
Pemaparan ini menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Acara ini juga dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekda, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pemerintah desa yang mengikuti kegiatan secara virtual.(*)
Eksplorasi konten lain dari FAJARNTT.COM
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
