Penulis: Tim | Editor: Redaksi
RUTENG,FAJARNTT.COM – Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) wilayah perkotaan di Kabupaten Manggarai hingga pertengahan Agustus 2025 masih jauh dari target.
Kondisi yang berulang dari tahun ke tahun ini mendorong Pemerintah Kabupaten Manggarai mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan penagihan door to door langsung ke rumah warga.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Manggarai bersama 26 lurah dan camat di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai, Rabu (20/8/2025). Rakor dipimpin Plh Sekda Manggarai, Lambertus Paput, bersama Kepala Bapenda Kanisius Nasak.
Kepala Bapenda Manggarai, Kanisius Nasak, mengakui progres realisasi PBB di wilayah perkotaan sangat lamban.
“Progres realisasi PBB wilayah perkotaan sangat lamban, sehingga kami kumpulkan lurah dan camat supaya sama-sama bergerak,” tegas Kanisius.
Namun, ia menyesalkan ketidakhadiran sejumlah camat dan lurah dalam rapat penting tersebut.
“Ketidakhadiran mereka bisa memutus semangat untuk mempercepat realisasi PBB,” ujarnya.
Sekda Tegaskan Tugas Lurah
Dalam rapat, sejumlah lurah sempat mengusulkan agar Bapenda menempatkan pegawainya di kelurahan untuk menagih PBB.
Namun, usulan tersebut ditolak oleh Plh Sekda Manggarai, Lambertus Paput.
“Lurah dan pegawainya itu perpanjangan tangan pemerintah kabupaten. Bapenda tidak bisa disuruh lakukan penagihan ke kelurahan. Tugas mereka koordinasi, bukan turun langsung,” tegas Lambertus.
Ia meminta lurah proaktif menghadapi kendala yang ada.
“Kalau ada masalah, lakukan pendataan, identifikasi soal, temukan solusinya. Kalau SDM kurang, ajukan usulan penambahan. Jangan kesalahan dilemparkan ke pihak lain,” katanya.
Lambertus juga membagikan pengalamannya saat masih menjadi camat.
“Masalah di lapangan itu pasti ada, tetapi jangan sampai kita berhenti di masalah. Tugas kita menyelesaikan masalah,”ucapnya.
Strategi Baru: Penagihan Door to Door
Hasil rakor memutuskan strategi baru untuk mempercepat realisasi PBB. Pada akhir Agustus, Bapenda bersama lurah dan staf kelurahan akan turun langsung menagih ke rumah-rumah wajib pajak.
“Kami bersama lurah dan staf akan turun tagih PBB dari rumah ke rumah, by name by address penunggak PBB,”jelas Kanisius.
Langkah ini, menurutnya, tidak hanya untuk mengamankan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat.
“Ini bukan sekadar tagih, tetapi juga sosialisasi. Wajib pajak harus sadar bahwa kewajiban kepada negara itu harus dipenuhi,” tambahnya.
Tambang Jadi Sorotan
Selain PBB perkotaan, rakor juga menyinggung sektor tambang. Kanisius mengungkapkan sejumlah camat, termasuk Reok dan Ruteng, menyatakan siap menempatkan pegawai di mulut tambang untuk memperkuat pengawasan.
“Minggu ini kami usulkan ke Bupati. Harapannya, apa yang sudah kami sosialisasikan ke penambang bisa segera membuahkan hasil,” pungkas Kanisius.
Mandeknya PBB perkotaan menunjukkan persoalan klasik Manggarai yang belum terselesaikan: rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pendataan, serta kurangnya komitmen aparat di tingkat kelurahan.
Instruksi penagihan door to door bisa menjadi solusi jangka pendek, namun keberhasilan tetap bergantung pada keseriusan lurah dan perangkatnya untuk bekerja konsisten hingga akhir tahun anggaran.(*)
