Penulis: Nurjana | Editor: Redaksi
LABUAN,FAJARNTT.COM – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Modo, Kecamatan Lembor Selatan, Manggarai Barat, menunjukkan perkembangan signifikan setelah lahan seluas 7,2 hektare resmi dihibahkan dan masuk sebagai aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
Kepala Dinas Sosial Manggarai Barat, Marselinus Jebarus, menjelaskan bahwa proses awal dilakukan melalui pendekatan dengan pemilik tanah adat sebelum tanah tersebut diserahkan ke pemerintah daerah.
“Kita melakukan pendekatan dengan tuan tanah, lalu tuan tanah menghibahkan ke Pemda Manggarai Barat. Totalnya sekitar 7,2 hektare dan seluruh dokumen hibah sudah masuk sebagai aset daerah,” kata Marselinus.
Hibah tersebut diberikan oleh Tua Gendang Desa Modo, Aventinus, dan sudah dituangkan dalam berita acara bermaterai serta diserahkan resmi ke bagian aset pemerintah daerah.
Proses lanjutan dilakukan melalui koordinasi berulang dengan OPD terkait. Pada awal Juni, tim dari Cipta Karya melakukan pemotretan drone untuk memastikan batas dan kondisi lahan. Setelah itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama pemerintah daerah melakukan pengukuran dan pemasangan pilar lahan.
Menurut Marselinus, proses sertifikasi lahan kini menunggu penyelesaian dari pihak BPN.
“Kami berpikir proses di BPN ini mudah, tetapi sampai hari ini koordinasi tetap dilakukan. Kita menunggu sertifikat itu keluar,” ujarnya.
Sertifikat tersebut menjadi syarat utama sebelum pemerintah daerah mengajukan permohonan kunjungan tim dari Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta guna menilai kelayakan lahan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kalau sertifikatnya sudah keluar, saya akan ke Jakarta untuk minta tim turun lihat lokasi, apakah layak atau tidak untuk pembangunan sekolah rakyat,” jelasnya.
Marselinus menyebut bahwa lokasi tanah sangat strategis karena tidak berada pada sengketa atau kepemilikan pribadi yang telah terbagi.
Lahan ini, jelas Marselinus, merupakan tanah adat yang belum dibagi dan secara penuh disiapkan masyarakat untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
Dalam rencana tata ruang, lokasi tersebut akan dibangun unit pendidikan SD, SMP, hingga SMA/SMK. Untuk jenjang SMA/SMK, pemerintah daerah akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Prioritas diarahkan pada pembangunan SMK berbasis pertanian.
“Wilayah Desa Modo punya prospek pertanian yang kuat. Air lancar, komoditas kopi dan cengke tumbuh baik. Kemungkinan besar anak-anak akan didorong ke jurusan pertanian tingkat SMK,” ungkap Marselinus.
Penerimaan siswa nantinya dilakukan secara online berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data ini menampilkan kategori kesejahteraan orang tua pada desil kemiskinan. Di Manggarai Barat terdapat sekitar 22.000 warga pada desil 1 dan 2 yang masuk kategori miskin ekstrem. Anak-anak dari kelompok inilah yang menjadi sasaran utama Sekolah Rakyat.
“Sekolah rakyat adalah sekolah berbasis orang-orang miskin. Desil satu dan dua adalah kategori miskin ekstrem. Anak-anak yang tidak punya apa-apa, yang orang tuanya sangat terbatas daya dukungnya. Mereka yang kita prioritaskan,” ujar Marselinus.
Sekolah Rakyat akan beroperasi dalam model asrama, serupa seminari atau pondok pesantren, dan ditargetkan mulai berjalan pada 2026. Pemerintah berharap sertifikat tanah dapat terbit pada awal Januari agar pendaftaran murid baru segera dibuka.
Minat pembangunan Sekolah Rakyat juga datang dari wilayah lain seperti Rego dan Pacar di bagian utara Manggarai Barat. Beberapa tokoh masyarakat telah menyiapkan lahan hingga lima hektare sebagai tawaran lokasi pembangunan berikutnya.
“Rata-rata Manggarai Barat berada pada desil 1 sampai 5. Karena itu kebutuhan pendidikan berbasis afirmasi sangat mendesak. Target kita tahun 2026 program ini sudah harus jalan,” tegas Marselinus.
