Penulis: Tim | Editor: Redaksi
RUTENG, FAJARNTT.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Rembuk Stunting tahun 2026 di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai, Rabu (26/3/2025).
Kegiatan ini resmi dibuka oleh Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit, SE., MA, dan dihadiri Wakil Bupati Fabianus Abu, Sekda Drs. Jahang Fansi Aldus, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, DPRD, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi disabilitas, serta para camat dan undangan lainnya. Plt. Kepala Baperida Provinsi NTT turut mengikuti kegiatan melalui sambungan virtual.
Dalam sambutannya, Bupati Hery langsung menyinggung kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi nasional.
Ia mengungkapkan bahwa berbagai pos anggaran strategis, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sejumlah alokasi spesifik, mengalami pemotongan drastis hingga mencapai total sekitar Rp69–70 miliar.
Bupati merinci, DAK bidang jalan senilai Rp34 miliar dan DAK irigasi Rp6 miliar tidak lagi tersedia. Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik grant untuk bina marga sebesar Rp36 miliar juga ikut terpangkas.
“Kalau mengikuti proses efisiensi itu, kita tidak bisa membangun jalan, tidak bisa membangun irigasi seperti yang ada dalam DAK. Tetapi tuntutan masyarakat tidak begitu. Pemerintah tidak bisa tidak membangun irigasi dan memperbaiki jalan rusak,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan pemotongan dan penataan ulang anggaran agar sejumlah program prioritas tetap berjalan.
Hingga beberapa hari sebelum Musrenbang, Pemkab Manggarai baru berhasil mengumpulkan kembali sekitar Rp55-56 miliar dari total anggaran yang dipangkas. Masih ada sekitar Rp14-15 miliar yang belum dapat direstorasi. Meski demikian, Bupati Hery memastikan pelayanan publik dan pembangunan fisik tidak boleh berhenti.
“Forum ini menjadi tempat bagi kami untuk menjelaskan proses yang sedang terjadi terkait keuangan daerah. Tetap ada pelayanan publik, tetap ada pembangunan, meski anggarannya harus ditata ulang,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan bahwa beberapa kegiatan fisik maupun nonfisik tidak dapat berjalan pada awal tahun 2026 karena APBD harus disesuaikan kembali setelah pemotongan.
Namun ia menekankan bahwa pemerintah tetap berupaya memastikan proyek strategis tidak tertunda terlalu lama.
Selain isu anggaran, Bupati Hery memaparkan capaian ekonomi yang menunjukkan tren positif.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Manggarai meningkat dari 3,7 persen pada 2023 dan diproyeksikan mencapai 4-5 persen pada 2025. Meski begitu, tantangan kemiskinan masih besar dengan angka 19 persen atau sekitar 68.000 jiwa. Bupati menekankan pentingnya pendekatan mikro dan penyelarasan data antara BPS, kecamatan, desa, dan kelurahan untuk mempercepat penurunan kemiskinan.
Pada sektor pendidikan, skor rapor pendidikan daerah disebut telah mencapai angka 70. Bupati meminta agar Musrenbang menjadi ruang diskusi terbuka semua pihak termasuk DPRD untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Dasa Cita Pemerintah Provinsi NTT.
Di sesi Rembuk Stunting, Bupati menyoroti keberhasilan penurunan angka stunting di Manggarai. Dari 21 persen pada 2021, angka tersebut turun menjadi 9 persen pada Februari 2026 berdasarkan hasil pengukuran dua kali setahun. Dengan posisi itu, Bupati menyebut target 0 persen dalam RPJMD mendatang sebagai target realistis.
Ia juga menjelaskan perbedaan angka survei SSGI 2023 yang menempatkan Manggarai pada angka 33 persen.
“Kalau 9 persen ada nama dan alamat. Kalau 33 persen tidak ada, karena itu survei. Tapi siapa tahu surveinya benar, siapa tahu kader kita yang salah timbang. Dua-duanya kita terima. Intinya, kita belum tuntas tangani stunting,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos, SP, menegaskan bahwa Musrenbang Kabupaten merupakan tahapan penting dalam penyusunan APBD 2026.
Ia menyampaikan bahwa seluruh 35 anggota DPRD telah melakukan penjaringan aspirasi dan berhasil menginput 345 usulan pokok pikiran ke aplikasi SIPD, meski sempat mengalami kendala teknis.
Ia berharap TAPD dapat memandang pokok pikiran DPRD sebagai kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan daerah.
“Mungkin tidak semua bisa diakomodasi karena keterbatasan fiskal, tetapi elok kalau semua anggota DPRD ada pokirnya yang diadopsi dalam APBD 2026,” ujarnya.
Mengakhiri rangkaian kegiatan, Ketua DPRD Paulus Peos menyerahkan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dan Wakil Bupati Manggarai sebagai bagian dari sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.(*)
