
Penulis: Tim | Editor: Redaksi
JAKARTA, FAJARNTT.COM – Pemerintah bersama PT PLN (Persero) secara resmi meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Dokumen strategis ini tidak hanya dirancang sebagai pedoman pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendorong investasi besar-besaran, menciptakan jutaan lapangan kerja, memperkuat ekonomi mikro, dan menghadirkan energi bersih yang menjangkau pelosok negeri.
Peluncuran RUPTL dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Senin (26/5) di Jakarta.
Dalam pernyataannya, Bahlil menyebut RUPTL ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menempatkan kedaulatan energi sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional.

“Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran, sejak awal menegaskan pentingnya kedaulatan energi dan transisi menuju energi bersih. RUPTL ini akan menjadi acuan penting dalam implementasi penyediaan kelistrikan nasional berbasis kekuatan sumber daya dalam negeri,” ujar Bahlil.
Investasi Triliunan Rupiah, 1,7 Juta Lapangan Kerja Baru
Salah satu poin penting dalam RUPTL terbaru ini adalah potensi investasi yang sangat besar, yakni mencapai Rp2.967,4 triliun selama 10 tahun ke depan. Angka ini terbagi dalam tiga sektor utama:
- Pembangkit listrik: Rp2.133,7 triliun,
- Penyaluran atau transmisi listrik: Rp565,3 triliun, dan
- Distribusi, listrik desa, dan infrastruktur lainnya: Rp268,4 triliun
Investasi ini diyakini akan memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan sebanyak 1,7 juta lapangan kerja, yang terdiri dari:
- 836 ribu tenaga kerja di sektor pembangkitan,
- 881 ribu tenaga kerja di sektor transmisi dan gardu induk
Menariknya, sebanyak 91 persen dari total lapangan kerja tersebut merupakan green jobs, atau pekerjaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Lapangan kerja yang tercipta melalui RUPTL ini tidak hanya besar secara kuantitas, tapi juga berkualitas. Ini adalah kerja hijau yang memberi masa depan,” tegas Bahlil.
Program Listrik Desa: 780 Ribu Rumah Tangga 3T Jadi Sasaran
RUPTL 2025–2034 juga memberi perhatian serius pada pemerataan energi, khususnya melalui Program Listrik Desa (Lisdes).
Dalam periode ini, pemerintah menargetkan penyaluran listrik ke 780 ribu rumah tangga di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) yang selama ini belum menikmati akses listrik secara layak.
Melalui program ini, diharapkan masyarakat di pedalaman dan wilayah terpencil, termasuk di daerah pegunungan, kepulauan, dan perbatasan, dapat menikmati manfaat listrik sebagai penopang kehidupan dan perekonomian. Listrik tidak hanya dinikmati di pusat kota, tetapi juga menjadi hak masyarakat desa.
“Kalau listrik sudah masuk desa, usaha mikro bisa berkembang, warung bisa buka malam, anak-anak bisa belajar dengan layak. Ini bukan soal kabel dan tiang listrik, ini soal keadilan sosial dan pemerataan pembangunan,” tambah Bahlil.
PLN Tegaskan Komitmen Jalankan RUPTL dan Transisi Energi
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan kesiapan penuh perusahaannya dalam melaksanakan mandat besar RUPTL ini.
Ia menegaskan bahwa PLN akan menjalankan proyek-proyek kelistrikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap target nasional dan internasional, seperti Paris Agreement dan Net Zero Emissions (NZE) 2060.
“Kami di PLN sangat serius. Melalui RUPTL ini, kami akan menjalankan transisi energi, menciptakan lapangan kerja hijau, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi angka kemiskinan,” ujar Darmawan.
Darmawan menambahkan bahwa seluruh program dalam RUPTL didesain untuk menjawab tantangan masa depan, termasuk digitalisasi layanan, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan di seluruh penjuru Indonesia.
Harapan untuk Daerah: Sinergi Pusat dan Lokal
RUPTL 2025–2034 membuka ruang partisipasi pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Kepala daerah didorong untuk aktif mengidentifikasi wilayah yang belum terlistriki, menyampaikan usulan melalui PLN, serta bersinergi dalam mempercepat perizinan dan pengadaan lahan proyek.
Bagi daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Papua, hingga Maluku Utara, RUPTL ini menjadi peluang besar untuk keluar dari ketertinggalan akses energi.
Listrik yang masuk ke desa akan mempercepat pembangunan sektor pertanian, perikanan, industri rumah tangga, hingga sektor pariwisata berbasis lokal.
Sekilas Tentang PLN
PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor ketenagalistrikan. Dalam beberapa tahun terakhir, PLN mengusung Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan pilihan utama masyarakat untuk solusi energi. PLN terus berinovasi dalam pelayanan, mengedepankan digitalisasi, dan berkomitmen mendukung transisi energi nasional menuju target Net Zero Emissions.(*)

CATATAN REDAKSI: apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada redaksi kami EMAIL.
Sebagaimana diatur dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.