Penulis: Tim | Editor: Redaksi
RUTENG, FAJARNTT.COM – Nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Manggarai kini tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh atau berhadapan dengan prosedur rumit demi mendapatkan Surat Rekomendasi BBM subsidi.
Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perikanan resmi meluncurkan inovasi layanan publik berbasis digital bertajuk “NGOMBO IKANG”, yang dirancang khusus untuk mempermudah akses nelayan terhadap BBM jenis solar bersubsidi.
Program ini menjadi solusi nyata atas permasalahan klasik nelayan, yakni sulitnya memperoleh bahan bakar yang terjangkau akibat kendala administratif dan geografis.
“Inovasi ini hadir sebagai jawaban atas persoalan krusial yang dihadapi nelayan, yaitu akses terhadap BBM subsidi yang masih terbatas. Kita sederhanakan prosesnya tanpa mengurangi akuntabilitas,” kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai, Hendrikus Sukur, Kamis, 24 Juli 2025.
BBM: Kebutuhan Vital yang Tak Mudah Diakses
BBM, terutama solar bersubsidi, selama ini menjadi kebutuhan vital bagi nelayan kecil di Manggarai. Biaya untuk bahan bakar bahkan mencapai 70 persen dari total biaya operasional.
Ironisnya, meski subsidi tersedia, banyak nelayan kesulitan mendapatkannya karena Surat Rekomendasi sebagai syarat utama pembelian yang hanya bisa diurus di kantor Dinas Perikanan di Ruteng, yang jaraknya cukup jauh dari wilayah pesisir.
Akibatnya, sebagian nelayan terpaksa membeli BBM eceran dengan harga tinggi, atau bahkan tidak melaut karena kekurangan bahan bakar.
Sistem Digital yang Dekat dengan Nelayan
Melalui “NGOMBO IKANG”, Dinas Perikanan menghadirkan layanan berbasis digital yang memangkas prosedur panjang menjadi proses yang lebih ringkas, efisien, dan dekat dengan tempat tinggal nelayan.
Berikut alur layanan barunya:
Pertama, Pengurusan awal: Nelayan mendaftarkan diri langsung ke Dinas Perikanan untuk pendataan dasar.
Kedua, Perpanjangan surat rekomendasi: Dapat dilakukan secara daring, didampingi oleh petugas lapangan.
Ketiga, Verifikasi berkas: Dilakukan melalui email oleh admin dinas.
Keempat, Penerbitan surat: Menggunakan Web Xstar BPH Migas.
Kelima, Pengiriman surat rekomendasi: Dikirim melalui WhatsApp ke petugas lapangan, lalu diserahkan ke nelayan langsung di desa atau lokasi mereka.
“Kami tidak ingin nelayan kehilangan hari kerja hanya karena harus mengurus surat. Dengan sistem ini, semuanya bisa selesai lebih cepat, lebih dekat, dan tetap resmi,” jelas Hendrikus.
Dukungan Bupati: Pelayanan Harus Mudah dan Berdampak
Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, menyampaikan apresiasi terhadap langkah progresif ini.
Menurutnya, pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang mempermudah masyarakat bukan justru membebani.
“Nelayan adalah ujung tombak ketahanan pangan kita. Sudah selayaknya mereka dipermudah, bukan dipersulit. NGOMBO IKANG adalah inovasi yang tepat sasaran,” tegas Bupati Hery Nabit.
Ia juga menyoroti pentingnya pengumpulan data strategis yang bisa diperoleh dari sistem ini, mulai dari riwayat pembelian BBM subsidi hingga produksi ikan tangkap.
Data itu, menurutnya, akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan program yang lebih berpihak ke masyarakat pesisir.
Langkah Terukur: Dari Sosialisasi ke Evaluasi
Program NGOMBO IKANG dijalankan dalam tiga tahap utama:
Pertama, Perencanaan: Menyusun prosedur dan membangun sistem daring untuk pengajuan surat rekomendasi.
Kedua, Pelaksanaan: Sosialisasi kepada nelayan, lembaga penyalur, kepala desa dan camat wilayah pesisir, serta pelatihan bagi petugas lapangan.
Ketiga, Evaluasi: Menganalisis data pengguna layanan, volume BBM yang terserap, hingga produksi ikan yang tercatat melalui sistem rekomendasi.
Inovasi ini juga memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan publik dengan melakukan:
– Pembaruan data nelayan, kapal, dan alat tangkap,
– Penyesuaian rekomendasi dengan regulasi terbaru,
– Pencatatan volume pembelian BBM subsidi secara berkala,
– Monitoring produksi ikan bulanan.
Dampak Langsung: Cepat, Efisien, dan Memberdayakan
Dengan hadirnya inovasi ini, waktu pengurusan menjadi lebih singkat, biaya ditekan, dan pelayanan menjadi lebih dekat ke komunitas. Para nelayan juga mulai merasakan manfaat langsung dari perubahan ini.
“Dulu saya harus ke Ruteng bawa berkas dan tunggu beberapa hari. Sekarang tinggal kirim lewat HP, suratnya diantar ke rumah,” kata Markus, nelayan dari Reo Barat.
Di sisi lain, Dinas Perikanan juga memperoleh manfaat berupa:
– Data terstruktur dan real-time tentang distribusi BBM subsidi,
– Pemetaan wilayah tangkap dan produktivitas nelayan,
– Dasar perencanaan program bantuan atau intervensi lainnya di sektor perikanan.
Menuju Tata Kelola Perikanan yang Modern
NGOMBO IKANG bukan sekadar inovasi teknis, tetapi juga langkah transformasi dalam tata kelola sektor perikanan yang lebih efisien, partisipatif, dan berbasis data.
Pemerintah Kabupaten Manggarai berharap program ini bisa direplikasi di sektor pelayanan publik lainnya dan bahkan diadopsi oleh kabupaten/kota lain di NTT.
“Ini bukan akhir, tapi permulaan. Kami akan terus kembangkan model layanan ini agar nelayan makin berdaya, dan sektor perikanan kita tumbuh sehat,” tutup Hendrikus Sukur.(*)
