Penulis: Tim | Editor: Redaksi
RUTENG,FAJARNTT.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Untuk mempercepat realisasi penerimaan pajak tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai menggelar rapat evaluasi PBB-P2 dan reevaluasi inovasi Mbaru di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Manggarai.
Kepala Bapenda Manggarai, Kanisius Nasak, menjelaskan bahwa pemangkasan dana transfer pusat mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif menggali potensi PAD yang ada.
“Pemangkasan dana transfer dari pusat menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Karena itu, kami berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor PBB-P2 dengan menggandeng semua unsur pemerintah di tingkat bawah,” jelas Kanisius.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan agar para camat, lurah, dan kepala desa dapat kembali menyosialisasikan pentingnya pajak kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
“Urusan pajak bukan hanya tanggung jawab Bapenda, tetapi tanggung jawab bersama. Pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan harus ikut berperan aktif,” tegasnya.
Kanisius juga menambahkan, sosialisasi bisa dilakukan secara sederhana dan dekat dengan masyarakat.
“Mumpung masih suasana bulan Rosario, bisa dibicarakan santai sambil ngopi setelah doa Rosario. Dengan cara seperti ini, kesadaran masyarakat membayar pajak bisa tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.
Kesempatan yang sama, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Lambertus Paput, S.Sos, dalam arahannya menegaskan pentingnya partisipasi semua pihak untuk mendukung peningkatan PAD melalui sektor pajak.
“Semua pimpinan wilayah baik camat, lurah, maupun kepala desa harus punya rasa tanggung jawab yang sama. Edukasi masyarakat tentang pentingnya PBB sangat penting karena hasilnya akan kembali ke mereka dalam bentuk pembangunan,” kata Lambertus.
Ia menyoroti bahwa saat ini dana transfer pusat ke Kabupaten Manggarai mengalami pengurangan signifikan.
“Dana dari pusat kini sebagian besar habis untuk belanja pegawai dan operasional. Sementara belanja pembangunan hanya bisa dilakukan kalau kita punya PAD yang kuat,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Lambertus Paput memberikan apresiasi kepada 10 desa yang berhasil mencapai realisasi PBB 100% per Oktober 2025, yaitu Desa Nggalak, Ceka Luju, Latung, Bangka Jong, Lalong, Bangka Tonggur, Pong Umpu, Wongka, Mata Wae, dan Lentang.
Selain itu, 8 kelurahan juga mendapat penghargaan karena realisasi penerimaan PBB-P2 sudah melampaui 50%. Di antaranya Kelurahan Wali, Bangka Leda, Lawir, Tenda, Carep, Mbaumuku, Mata Air, dan Bangka Nekang.
Lambertus berharap seluruh wilayah dapat menuntaskan realisasi pajak sebelum batas waktu 26 Desember 2025.
“Saya harap semua camat, lurah, dan kepala desa bekerja keras agar PBB 2025 bisa lunas 100 persen. Ini menjadi bukti keseriusan kita membangun Manggarai dari sumber daya sendiri,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, para kepala wilayah meminta Bapenda untuk menyiapkan buku panduan teknis pemungutan PBB-P2 agar petugas di lapangan bisa bekerja lebih terarah dan efektif.(*)
