Menko Polhukam: Pemilu Bukan untuk Mendapatkan Pemimpin Ideal

Penulis: Tim | Editor: Ana Halima

JAKARTA, FAJARNTT.COM – Menko Polhukam (Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) Mahfud MD mengatakan pemilu bukan untuk memilih pemimpin ideal, tapi mencegah orang jahat jadi pemimpin.

“Pemilu itu harus dilaksanakan bukan karena kita ingin mendapatkan pemimpin yang ideal, baik,” kata Mahfud dalam ‘Forum Diskusi Pemilu‘ yang di siarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, pada Rabu 13 September 2023.

“Tapi Pemilu dilaksanakan untuk mencegah orang jahat menjadi pemimpin, untuk mencegah orang jahat menjadi wakil rakyat. Itulah perlunya Pemilu,” imbuh Mahfud.

Mahfud menyampaikan itu mengutip pernyataan dari Franz Magnis-Suseno sebagai pengingat dan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang Pemilu.

Mahfud juga menyinggung demokrasi dan pemilu apabila berjalan sendiri tanpa aturan akan menjadi liar.

Oleh sebab itu, di bentuklah penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk memastikan pelaksanaan Pemilu mengikuti asas Luber Jurdil.

Dalam proses dan tahapan menuju Pemilu, Mahfud mengingatkan akan ada sejumlah narasi dari partai politik dan elitenya yang mungkin saja mengarah ke polarisasi dan membawa politik identitas.

“Publik pun harus menyadari ketika ada elite politik yang sengaja memanfaatkan terjadinya polarisasi dengan politik identitas untuk mencapai kekuasaan,” kata Mahfud

“Maka mereka cenderung hanya akan memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya,” ungkapnya.

Politik Identitas

Mahfud menjelaskan bahwa menggunakan politik identitas merupakan suatu cara yang berdasar pada ikatan primordial serta untuk memojokkan atau mendiskriminasi sejumlah pihak baik itu minoritas maupun bukan.

Politik identitas menurutnya berbeda dengan identitas politik.

Ia menganggap dalam berkontestasi, para peserta pemilu harus memiliki identitas politik.

“Boleh ndak politik identitas? Itu definisinya dulu pahami. Politik identitas itu memang tidak boleh kalau sebuah identitas politik di gunakan untuk memecah belah bangsa,” ujar Mahfud.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga bicara soal politik identitas.

Menurutnya, tidak patuh memilih calon pemimpin yang punya riwayat menggunakan politik identitas untuk memecah belah umat.

Ia tidak merujuk ke salah satu nama. Akan tetapi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membela Anies Baswedan yang di anggap banyak kalangan punya riwayat memecah belah umat di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Muhaimin mengklaim Anies sama sepertinya yang mengutamakan UUD 1945 serta Pancasila dalam berpolitik.

NasDem dan PKB telah mendeklarasikan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sebagai pasangan bakal calon presiden-wakil presiden. (*)

Sumber: CNN Indonesia