Penulis: Tim | Editor: Ana Halima
Sementara itu, pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan dari Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Ngasiman Djoyonegoro menilai pernyataan Jokowi yang memiliki informasi intelijen bukan pernyataan yang tidak berdasar.
Sebab, UU tentang Intelijen Negara mengatur BIN bertanggungjawab kepada presiden.
“Sepanjang presiden tidak membuka informasi yang dirahasiakan berdasarkan UU intelijen, maka pernyataan presiden masih dalam koridor UU Intelijen,” kata Ngasiman.
Ngasiman mengatakan intelijen punya kewenangan untuk mencari informasi tentang parpol yang berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam bernegara.
Menurutnya, kondisi ini sebagai bentuk deteksi dini. Wajar jika pergerakan intelijen menyasar para aktor partai politik dalam konteks Pemilu 2024.
Ia berkaca dari Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019 yang membuat polarisasi masyarakat. Menurut Ngasiman, butuh antisipasi dini guna mengantisipasi perpecahan di masyarakat.
“Supaya skenario-skenario yang mengarah pada perpecahan bangsa dalam kompetisi Pemilu 2024 bisa di antisipasi dan di cegah sejak dini,” kata Ngasiman.
