Arsip Tag: Pilkada Serentak 2020

Personel Brimob Pengamanan Pilkada dari Polda Bali Tiba di Labuan Bajo

LABUAN BAJO, FAJARNTT.COM – Personel Polda Bali dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2020 tahap pemungutan suara di-BKO (Bawah Kendali Operasi) Polres Manggarai Barat (Mabar) tiba di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa TenggaraTimur, Minggu (06/12/2020) sore sekitar pukul 16.40 WITA.

Kabag Ops Polres Manggarai Barat, AKP Roberth M. Bolle menyambut langsung kedatangan 100 personel Satuan Brimob Polda Bali yang menggunakan pesawat lion air dengan nomor penerbangan JT 3658.

Usai penjemputan, Kabag Ops memimpin apel pengecekan di Bandara Komodo, Labuan Bajo.

“Selamat datang di Bumi Komodo, Labuan Bajo, kepada 100 personel Satuan Brimob Polda Bali,” ujar AKP Roberth M. Bolle.

“Harapannya untuk rekan–rekan, agar selalu utamakan keselamatan dalam bertugas, serta tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19,” jelasnya.

Rekan–rekan Brimob Polda Bali, kata akan terbagi unuk penempatan di 3 kabupaten di daratan pulau Flores yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 yakni, kabupaten Manggarai Barat, kabupaten Manggarai serta kabupaten Ngada,” jelasnya.

Pihaknya sangat bersyukur karena mendapat dukungan personel pengamanan Pilkada dari Polda Bali.

“Mari kita bekerjasama dalam tugas pengamanan di TPS nanti, kita laksanakan secara maksimal agar Pilkada tahun 2020 ini berjalan dengan aman,” pungkas Kabag Ops Polres Mabar itu.

Turut hadir dalam penjemputan personel BKO, Kasat Lantas Polres Mabar, IPTU I Made Bagus Aditya Melyandika, S.T.K.,M.A., Danki Brimob Subden 4 Pelopor Labuan Bajo IPTU Raimundo De Jesus, S.H., Wadanki Brimob Subden 4 Pelopor Labuan Bajo, IPDA Faisal Khauf A., S.Tr.K.

Sebagai informasi, kehadiran personil Korps Brimob Polri, Brimob Polda Bali, dan Polda Jateng BKO Polda NTT dalam rangka mendukung pengamanan Pilkada Serentak.

Debat Publik Pilkada, Panggung Politik Cakada

Oleh : Yohanes Jimmy Nami

(Dosen Ilmu Politik Fisip Undana)

Semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan debat publik, momentum ini merupakan tahapan akhir kampanye sebelum memasuki masa tenang. Semua aktifitas kampanye berakhir atau bahkan ada pula yang “diakhiri” dengan melucuti berbagai atribut luar ruang yang masih terpampang pada ruang-ruang publik. Debat publik merupakan salah satu tahapan dalam kampanye pemilihan kepada daerah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang secara substantif bertujuan untuk mengukur visi misi dari masing-masing pasangan calon yang berkontestasi dan dikomparasi dengan realita sosial yang terjadi dimasyarakat. Pelaksanaan debat publik dimasa pandemi Covid-19 kemudian menjadi instrumen yang sangat strategis karena keterbatasan media kampanye serta pemberlakuan protokol kesehatan yang diterapkan secara masif pada berbagai daerah. Kondisi ini tentunya menyebabkan alur informasi tentang masing-masing pasangan calon maupun program kerjanya dalam menyelesaikan masalah yang ada didaerah distribusinya menjadi kurang maksimal.

Komunikasi Publik

Tahapan debat publik seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masing-masing paslon kepala daerah sebagai salah satu sarana untuk mengkomunikasikan berbagai rencana kerja yang telah disusun secara baik dan sistematis lalu dilakukan uji publik melalui mekanisme yang komunikatif serta interaktif atau adu gagasan antar Paslon. Jika pada tahapan kampanye tatap muka dimasa pandemi Covid-19 terdapat keterbatasan tertentu, misalkan saja banyak informasi dari Paslon Kada yang belum tersampaikan secara utuh, maka momentun debat seharusnya mejadi ruang presentasi yang ekspresif bagi berbagai macam gagasan serta mengklarifikasi berbagai isu – isu strategis yang menjadi wacana publik selama masa kampanye. Ruang ini harus dapat di manage secara maksimal agar kemudian berdampak pada menguatnya branding politik masing-masing Paslon Kada. Performa Paslon Kada harus benar-benar dapat meyakinkan publik, harus impresif. Masyarakat seharusnya tercerahkan sebagai dampak dari debat publik. Debat publik juga sangat strategis digunakan sebagai media yang orisinil, ketika berbagai macam informasi didapatkan secara langsung dari pemikiran masing-masing Paslon Kada tanpa perantara atau penyampaian melalui tim sukses maupun konsultan politik. Berbagai pesan politiknya disajikan secara langsung dan bisa diklarifikasi secara langsung kepada publik dari sumber utama, yaitu Paslon Kada itu sendiri.

Sosialisasi Program

Selain sebagai ruang komunikasi dengan masyarakat, debat juga menjadi momentum strategis untuk mensosialisasikan berbagai macam gagasan yang mungkin sebelumnya disampaikan secara normatif saja tanpa menyentuh inti persoalan. Materi debat publik masing-masing Paslon Kada tentunya tidak bisa secara gamblang diuraikan secara rijit karena dibatasi oleh waktu, namun paling tidak berbagai gagasan pokoknya dapat tersosialisasikan secara baik. Butuh penajaman-penajaman tertentu terhadap gagasan pokok yang disesuaikan dengan kenyataan empirik ditengah persoalan yang membelenggu masyarakat. Merujuk pada tujuan dari tahapan kampanye Pilkada yaitu mempengaruhi orang untuk memilih, debat publik hendaknya digunakan secara maksimal untuk merebut hati konstituen atau meyakinkan masyarakat, bahwa Paslon Kada tersebut adalah pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjadi kepala daerah berdasarkan gagasan-gagasannya terhadap pembangunan daerah saat ini. Oleh karena itu, momentum debat sedianya perlu dilakukan persiapan yang matang oleh masing-masing Paslon Kada jika ingin menghasilkan profit elektoral dari ruang adu gagasan tersebut. Konsep adu gagasan yang tertuang dalam segmen debat setidaknya dapat memberikan cakrawala baru bagi pemilih, serta sikap politiknya terhadap Paslon yang dianggap layak menjadi kepala daerah. Debat publik juga bisa saja dikapitalisasi sebagai ruang untuk mempengaruhi swing voters yang masih belum menentukan pilihan karena rasionalitas.

Selanjutnya

Laman: 1 2

Jelang Pilkada Mabar, PPK Kuwus Gelar Rakor Multistakeholder

Tinggalkan Balasan

LABUAN BAJO, FAJARNTT.COM – Jelang Pilkada 9 Desember mendatang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat menggelar Rapat Koordinasi multistakeholder di Aula Kecamatan Kuwus, pada Kamis, 5 November 2020, mulai pukul 09.00 WITA.

[irp]

Sekretaris Kecamatan Camat Kuwus, Gabriel Bagung pada kesempatan itu menghimbau kepada para Kepala Desa dan Lurah untuk memaksimalkan koordinasi antar stakeholder lewat media aplikasi pesan WhatsApp.

PPK Kuwus Menggelar Rapat Koordinasi Multistakeholder di Aula Kecamatan Kuwus (Foto : Olizh Jagom/FajarNtt.com)

Menurutnya, penggunaan grup aplikasi pesan WhatsApp bertujuan untuk semua informasi dapat dengan cepat diketahui dan cepat juga penanganannya.

“Kita sudah punya WA group, gunakan media itu,” ujarnya.

[irp]

Ia juga mengatakan, tugas utama ASN dan para Kepala Desa adalah menyukseskan Pilkada dan bukan menyukseskan kandidat tertentu.

“Kita memang punya hak untuk memilih, namun ada rambu-rambu, dan gerak-gerik kita selalu dipantau,” tutu Gaby sapaan akrab Gabriel Bagung.

Gaby juga meminta kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah mengambil bagian dalam menyukseskan Pilkada agar lancar, aman, damai, dan sehat serta terhindar dari ancaman Covid-19.

“Pastikan warga saat pemungutan suara, agar memperhatikan Protap Covid-19. Laksanakan itu 3 M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” ungkapnya.

Sesi Foto Bersama Usai Rapat Koordinasi Multistakehoder (Foto : Olizh Jagom/FajarNtt.com)

Pada Kesempatan yang sama, Kepala TU Puskesmas Golowelu, Marsel Sius selaku tim teknis protokol kesehatan juga menegaskan kepada semua pihak untuk berperan dalam upaya pemutusan mata rantai Covid-19.

“Ikuti semua protap, dengan begitu kita telah turut ambil bagian dalam upaya memutus mata rantai Covid-19 ini, juga yang paling penting adalah jaga stamina dengan konsumsi makanan yang bergizi dan tidur yang cukup,” jelasnya.

Laman: 1 2

Perilaku Politik di Satarmese, Agus Kabur : Saya Sedih dan Malu

Tinggalkan Balasan

RUTENG, FAJARNTT.COM – Tokoh asal Satarmese, Agustinus Kabur, mengaku ia merasa sedih dan malu melihat perilaku politik di Manggarai secara khusus di wilayah kecamatan Satarmese dalam menyambut pesta demokrasi Pilkada tahun 2020.

“Melihat situasi di Satar Loung tiga hari lalu, hati saya menangis. Seolah hilang budaya untuk menghargai satu sama lain. Coba lihat, ketika hari ini kegiatan kita diamankan polisi, itu menunjukan bahwa ada situasi yang tidak baik. Untuk kegiatan mulia ini harus datang polisi dan tentara. Sedih!,” ungkap Agus Kabur sapaan akrab Agustinus Kabur, dalam orasi politiknya saat kampanye di Watu Dali, Desa Legu, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, pada Kamis, 5 November 2020.

Agustinus Kabur, SH Saat Berorasi di Watu Dali, Desa Legu, Kecamatan Satarmese (Foto : Tim Redaksi)

Agus menjelaskan, kegiatan kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan kehadiran Paket DM ini membawa misi dan niat baik dengan menjelaskan tentang program mereka untuk pembangunan Manggarai di masa yang akan datang.

“Tidak perlu diganggu,” katanya.

(Foto : Tim Redaksi)

Agus pun menceritakan mengapa ia dan Partai Demokrat mendukung Paket Deno-Madur pada Pilkada 2020. Menurutnya, Deno-Madur telah membawa Manggarai ini menjadi maju seperti yang dirasakan rakyat saat ini.

“Kenapa demokrat tidak mau kasih keluarga sendiri untuk diusung. Saya mau katakan, pilih Bupati tidak mencari keluarga, tanpa dicari keluarga itu sudah ada. Jangan karena pilih Bupati kita membuang keluarga. Memilih pemimpin adalah memilih orang atau figur yang dinilai mampu membangun Manggarai agar menjadi lebih maju,” katanya lagi.

“Saya dan Pak Benny melihat Deno-Madur berhasil membangun Manggarai dan layak untuk dipilih kembali,” ungkapnya.

(Foto : Tim Redaksi)

Kakak kandung Benny Kabur Harman itu berharap, agar masyarakat Manggarai terutama di wilayah Satarmese sama seperti dirinya, memilih pemimpin bukan karena unsur keluarga tetapi karena program atau visi-misinya dalam membangun Manggarai.

[irp]

Sementara itu dalam orasinya calon Bupati Manggarai dari paket Deno-Madur, Dr. Deno Kamelus, SH., M.H., menjelaskan kehadirannya di tengah masyarakat adalah untuk menyampaikan tentang visi dan misi membangun Manggarai untuk lima tahun yang akan datang dengan niat yang baik.

“Kita juga jalan keliling untuk menghibur dan tidak boleh membuat orang takut. Hidup kita itu harus bahagia, rakyat juga demikian. Soal pilihan itu tergantung rakyat,” ungkap Deno.

(Foto : Tim Redaksi)

Perbedaan pilihan, kata Deno, adalah hal yang normal dan perlu dihargai sebagai wujud nilai demokrasi.

“Kita tidak boleh memaksa orang untuk memilih kita. Rakyat punya pilihan, Tuhan juga sudah tentukan siapa yang akan terpilih. Mengapa kita harus membuat suasana yang memunculkan kegaduhan di masyarakat,” lanjutnya.

Bupati yang berhasil mengantar Manggarai keluar dari status daerah tertinggal itu mengatakan, orang yang membuat kericuhan dan memprovokasi adalah orang sakit hati.

[irp]

Memilih Bupati, lanjut Deno, bertujuan untuk memilih pemimpin agar mengurus rakyat. Jangan hanya untuk jadi Bupati harus membuat situasi mencekam, mengancam, dan membuat rakyat menjadi takut.

“Tapi saya katakan, rakyat jangan takut sebab ada polisi dan tentara mereka pasti beri rasa aman. Toh, tugas pemerintah adalah hadir untuk memberikan rasa aman untuk rakyatnya,” ucap Deno disambut dengan tepuk tangan meriah oleh warga yang hadir.

Sebagai informasi, kegiatan kampanye tersebut berjalan dengan baik. Warga yang yang hadir dalam kampanye tersebut menyambut kehadiran Bupati Deno dan rombongan dengan penuh antusias.

Penulis : Tim Redaksi

Tales Yulianus : Postingan Akun Palsu di Medsos Bukan Representasi Paket DM

Tinggalkan Balasan

RUTENG, FAJARNTT.COM – Tales Yulianus menyampaikan bahwa banyaknya akun palsu yang bermunculan di media sosial facebook, yang kemudian mengambil bagian dalam diskusi tentang Pilkada Manggarai tahun 2020, perlu diberikan tanggapan serius atau klarifikasi terkait adanya akun-akun tersebut.

Menurut Ketua Relawan Muda DM Jilid II ini, akun yang tidak diketahui secara pasti pemilik atau pengelolanya itu cenderung menggunakan kata-kata kasar, menyerang kandidat secara personal atau membuat postingan yang sifatnya “mengadu domba” serta memprovokasi antar pendukung salah satu Paslon dengan Paslon lainnya.

Agar tidak menimbulkan kegaduhan dan menjawab pertanyaan publik terkait akun palsu tersebut, secara khusus yang mengaku diri sebagai pendukung paket Deno-Madur (DM), maka dengan ini relawan muda DM menegaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Paket DM, mulai dari Kandidat, tim kerja dan seluruh unsur relawan secara struktur tidak pernah menyuruh atau mengarahkan para anggota, pendukung atau simpatisan untuk menggunakan akun palsu dalam ruang diskusi di media sosial facebook atau media sosial lainnya.

2. Seluruh akun palsu yang tidak memiliki identitas jelas kemudian mengatasnamakan diri sebagai pendukung paket DM, bukanlah representasi dari kandidat, tim kerja DM, relawan DM atau komunitas pendukung lainnya.

[irp]

3. Apabila ada kandidat baik secara kelompok atau perorangan yang merasa diri dihina atau dikorbankan oleh karena tindakan yang dilakukan oleh akun palsu yang mengatasnamakan diri sebagai pendukung paket DM, maka penting untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

4. Ditegaskan, kepada siapapun yang merupakan pendukung paket DM, kemudian suatu ketika ditemukan atau terbukti menggunakan akun palsu untuk menyerang kandidat lain maka segala bentuk risiko hukum atau risiko lainnya ditanggung pribadi oleh yang bersangkutan.

5. Relawan Muda DM Jilid II, mendukung penuh aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya untuk mengusut tuntas dan membuka dalang atau aktor dibalik seluruh akun palsu yang meresahkan kandidat, pendukung kandidat atau masyarakat secara umum.(*)

Editor : Adi Jaya

Penjabat Bupati Manggarai: Pilkada Harus Damai, Jangan Saling Menghasut

Tinggalkan Balasan

RUTENG, FAJARNTT.COM – Penjabat Sementara Bupati Manggarai, Dr. Zeth Sony Libing mengharapkan pasangan calon mampu memastikan Pilkada Manggarai berjalan aman dan damai.

Harapan itu disampaikan saat sambutannya pada Misa Perutusan dan Deklarasi Pilkada Damai di Gereja Katedral Ruteng yang diselenggarakan Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Ruteng, pada Selasa, 27 Oktober 2020.

”Kita menginginkan Pilkada damai, gesekan-gesekan dan riak-riak kecil adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi, yang dapat dilakukan bersama adalah tindakan-tindakan antisipatif,” ungkapnya.

Penjabat Sementara Bupati Manggarai, Dr. Zeth Sony Libing (Foto : Humas Pemda Manggarai)

Dalam perayaan ekaristi yang dipimpin Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat itu, Ia juga menyampaikan kampanye yang baik adalah berusaha menjual keunggulan sendiri dan bukan menjelek-jelekkan atau menghina pasangan lain.

Menurutnya, suksesnya Pilkada tidak hanya dihitung sampai pada penyelenggaraan atau pelantikan, tetapi terutama bagaimana pemimpin terpilih nanti bekerja mensejahterakan daerah ini.

(Foto : Humas Pemda Manggarai)

Penjabat sementara Bupati itu berharap, pasangan calon hanya akan melakukan kampanye damai, tidak memprovokasi dan tidak menghasut, dan setiap pasangan calon bertanggung jawab atas perilaku pendukungnya.

“Dititik inilah, harapan besar kami titipkan di pundak kontestan dan seluruh tim, Pastikan bahwa pasangan calon hanya akan melakukan kampanye damai, tidak memprovokasi dan tidak menghasut serta setiap pasangan calon bertanggung jawab atas perilaku pendukungnya,” terangnya.

Usai misa perutusan, dilaksanakan deklarasi damai di depan pintu utama Gereja Katedral Ruteng, ditandai pelepasan balon dan burung merpati.

Sebagai informasi, rangkaian kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai, KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara serta utusan partai politik.(*)

Pilkada dan Independensi Pers

Oleh : Bernardus Tube Beding

( Pegiat Literasi dan Dosen PBSI Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng )

Tanggal 9 Desember 2020 mendatang, masyarakat di 270 daerah di Indonesia, yakni 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan mengadahkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Tentu, menjelang pesta demokrasi tersebut, suhu politik semakin bertambah panas, baik secara langsung maupun secara tidak langsung antar pendukung masing-masing pasangan calon (Paslon). Suhu politik demikian menantang urgenitas peran pers. Pers sebagai salah satu pilar demokrasi dituntut untuk menciptakan kondisi publik yang well-informed, yaitu menampilkan diri sebagai penegak norma-norma dasar demokrasi, keadilan, dan kebenaran demi kemajuan martabat demokrasi negara Indonesia.

Keberadaan pers bukan sekadar menyebarkan electorate information tentang prosedural teknis proses memberikan suara Pilkada ketika berada dalam bilik suara. Lebih dari itu, keberadaan pers sebagai wadah voters education, pendidikan bagi pemilih lewat pemberitaan-pemberitaan, khususnya relevansi pilkada bagi kepentingan masyarakat daerah pemilih sehingga mereka memperoleh informasi yang memadai hingga pada akhirnya dapat menentukan pilihan yang tepat.

Demi menyukseskan hal tersebut, pers dan komponen-komponen manusianya harus memiliki daya kritis agar tidak sampai terjebak dalam permainan para calon dengan membangun opini publik lewat aksi yang dikemas secara rapi dan halus seakan-akan bukan merupakan bentuk aksi kampanye. Kehadiran pers di tengah pesta demokrasi seperti Pilkada serentak tahun ini semestinya seperti watch dog (anjing penjaga, red) yang menajamkan kukunya, tidak saja menggonggong apabila melihat adanya pencuri, perusak, dan pelanggar, melainkan juga jika perlu menggigit manakala gonggongannya tidak dihiraukan atau dianggap angin lalu.

Persoalan sering terjadi ketika harapan tersebut berbenturan dengan realitas praksis (praktik bidang kehidupan dan kegiatan praktis manusia, red). Pers terlibat aktif dalam percaturan politik yang dimainkan oleh para politisi, meski mungkin ini jarang disadari oleh para pekerja pers sendiri. Misalnya, pers bisa saja secara sewenang-wenang menggunakan kekuatannya hanya untuk mendukung para politisi yang bersekongkol dengannya sambil mengorbankan pihak lain, seperti masyarakat yang tidak mendukung dan tidak sejalan dengannya. Bahkan, pers rela menjadi alat pemuas bisnis-bisnis raksasa, bahkan membiarkan pemasang iklan (tim pemenang Paslon) mengontrol isi redaksional sekaligus kebijakan redaksionalnya.

Hemat saya, keberpihakan pers terhadap calon-calon kepala daerah tertentu hanya akan merusak demokrasi yang sedang dibangun, sekaligus menjatuhkan martabat pers itu sendiri. Idealnya, pers ditempatkan sebagai penyangga demokrasi. Jika pers berpihak dalam proses politik pilkada, justru akan merusak hakikat demokrasi dan bisa mencoreng nama baiknya di tengah publik. Keberpihakan pers dalam politik praktis Pilkada akan mengganggu bahkan berakibat pada penghambatan aspirasi masyarakat.

Karena itu, di tengah hiruk-pikuk persiapan Pilkada serentak 2020 ini, independensi pers menjadi hal penting dan urgen. Independensi dalam konteks ini bukan berarti bahwa pers sama sekali tidak punya keberpihakan. Independensi pers lebih mengarah pada keberpihakan pers pada nilai-nilai kebenaran dan kebijakan publik. Independensi pers menjadikan keberadaannya sangat dan secara optimal mengawal proses Pilkada, memberi informasi yang benar kepada publik tentang hal-hal penting seputar Pilkada, agar publik bisa memperoleh informasi yang berimbang, tepat, dan akurat. (*)

Deklarasi BRADER, Manto Tapung : Jangan Ada Kata “Gagal”, Hidup Adalah Perjuangan

Tinggalkan Balasan

RUTENG, FAJARNTT.COM – Di depan Calon Bupati Paket DM Dr. Deno Kamelus, SH., MH., mantan Bupati Manggarai Anton Bagul Dagur, para petinggi Partai Pengusung Paket DM (Demokrat, Nasdem, PAN) serta warga Waso, 50-an orang muda yang terafiliasi dalam Barisan Relawan Deno-Madur (BRADER) Waso menyatakan dukungan kepada paket Deno-Madur (DM) di Kampung Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, pada Minggu, 11 Oktober 2020.

Barisan Relawan Deno-Madur (BRADER) Waso Menyatakan Dukungan Kepada Paket Deno-Madur (DM) di Kampung Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong (Foto : FJN)

Orator Paket DM, Mantovanny Tapung mengatakan bahwa kerja politik harus memiliki prinsip yang keras, tetapi dalam menjalankan prinsip itu tetap menunjukkan kelembutan atau kesantunan dalam cara mencapai tujuan politik, yang populer dalam ungkapan Latin : “Fortiter in Re, Suaviter in Modo” (Keras dalam prinsip, halus dalam tata cara). Kita tidak dianjurkan untuk mencapai tujuan politik dengan prinsip yang keras, tetapi dengan menggunakan cara yang keras pula, yang bertentangan dengan etika dan moral politik.

“Leluhur orang Manggarai telah mengajarkan kita untuk berusaha keras dalam hidup yang dikenal dengan ungkapan “dempul wuku, tela toni”. Sebagaimana hidup adalah perjuangan, politik juga membutuhkan perjuangan. Kita berjuang untuk memilih pemimpin yang baik, dan berusaha mencegah pemimpin yang buruk memimpin Manggarai. Untuk itu, semangat perjuangan yang sama juga harus kita terapkan dalam kerja politik Pemilukada ini. Kita harus memenangkan DM pada tanggal 9 Desember 2020, karena Pak Deno dan Pak Madur, sejuah ini menjadi putra-putra terbaik yang pantas diperjuangkan lagi untuk memimpin Manggarai satu periode lagi. Kita berjuangan dengan semangat yang kuat dan upaya yang keras, tetapi tetap dalam koridor kesantunan. Kita yakin, DM itu artinya Desember Menang!,” kata Manto sapaan akrab Mantovanny Tapung.

Semangat Kerja Politik

Untuk menegaskan semangat kerja politik seperti ini, Mantovanny yang juga adalah Dosen Ajaran Sosial Gereja di Unika Santu Paulus Ruteng mengutip pendapat dari ahli perang Tiongkok yang bernama Shun Tzu yang mengatakan : “Salah satu upaya untuk memenangkan peperangan, adalah menaklukkan musuh tanpa membuat pertempuran”.

“Dalam konteks Pemilukada, kita sedang berperang, tapi bukan sedang bertempur. Perang mengandalkan strategi, karena itu yang dibutuhkan adalah kecerdasan dan kemampuan mengelola taktik. Sementara dalam pertempuran, yang diandalkan adalah senjata, amunisi yang banyak, kekuatan otot dan mobilisasi massa (purak mukang). Dalam konteks pemilukada, pertempuran seperti gesekan fisik dan verbal di media sosial harus dihindari,” katanya lagi.

(Foto : FJN)

Lanjut Manto, karena itu, sangat disayangkan kalau adik-adik menjadikan momentum Pilkada ini untuk lebih mengandalkan otot dibandingkan upaya mengedepankan kecerdasan gagasan. Keterlibatan adik-adik dalam dalam bentuk sayap-sayap relawan sangat diapresiasi oleh banyak pihak. Geliat kaum muda seperti ini menjadi indikasi peradaban politik demokrasi di Manggarai sudah naik kelas. Karenanya, jadikan kesempatan ini untuk belajar. Belajar bahwa, politik adalah kerja otak, bukan kerja otot.

“Kalau ada di antara adik BRADER yang melakukan pola otot dalam kerja politik, cobalah dihindari dan berusaha untuk belajar menggunakan pengetahuan kita,” katanya lagi.

Hal-hal Penting

Menurut Manto, ada tiga hal penting untuk menopang kerja otak dalam politik, yakni : (1) pengetahuan yang baik tentang DM dan rekam jejaknya; (2) Pengalaman konsolidasi dan sinergi dengan teman-teman relawan dan pilar pemenangan yang lain agar efektif dan efisien dalam mencapai target kemenangan; (3) Semangat perjuangan (militansi).

“Jangan mudah menyerah. Harus semangat!. Jiwa orang muda selalu diliputi semangat. Tidak pernah mengenal kata gagal. Orang yang sering memproduksi kata “gagal” adalah mereka yang tidak memahami arti proses dan perjuangan hidup. Hidup adalah perjuangan atau vita est militia,” tuturnya.

(Foto : FJN)

Salang Tuak

Dalam konteks kemanggaraian, Mantovanny menarasikan; politik Pemilukada hanya momentum temporal karena jalurnya “salang tuak” (jalan sementara), tetapi hubungan darah antara kita tidak pernah hilang yang disebut “salang wae teku tedeng” (jalan sepanjang hayat).

“Karena itu, adik-adik perlu saling menghargai pilihan dari teman-teman yang berbeda pilihan. Kita dan mereka sedang sama-sama belajar politik, tetapi lebih dari itu, kita sedang berusaha untuk belajar menghargai perbedaan di antara kita. Sebab memang kita tidak pernah dilahirkan sama, meski ada yang mirip tetapi tetap tidak sama. Bahkan dalam satu keluarga saja, saat ini pilihan bisa berbeda. Tetapi kita tentu tidak mau karena perbedaan politik, menjadi tidak akur hanya karena perbedaan politik,” tuturnya lagi.

“Untuk memenangkan DM 9 Desember 2020, adik-adik harus menjadi sales (penjual) yang baik dan benar. Saat “menjual” DM, adik-adik harus pandai-pandai meyakinkan masyarakat dengan pendekatan dan pola yang baik. Kita tidak salah memilih dan menjual DM ke tengah masyarakat, karena sudah merupakan paket komplit, baik “chasing”nya, maupun isi dalamnya. Karena itu menjual DM, sebenarnya tidak terlalu sulit, dibandingkan menjual barang yang lain, yang mutu belum terukur dan terbukti baik. Sudah ada 18 narasi alasan memilih DM, tinggal adik-adik manfaatkan itu sebagai materi untuk menjual DM ke masyarakat Manggarai,” tutupnya.

Mengakhiri tatap muka, BRADER Waso membuat deklarasi mendukung DM yang dipimpin oleh koordinator BRADER, Ivan Roja dan Roni Semi. Dalam teks deklarasi yang dibacakan bersama, terdapat tiga poin penting, yakni :

Mendukung DM untuk 1 periode lagi;
Mendukung Pemilukada Damai dan Bersih pada 9 Desember 2020;
Hanya boleh memilih 1, karena kalau memilih dua-duanya, tidak sah.

Penulis : FJN

Jargon Pilkada Dibalik Bilik Ruang Sidang

Tinggalkan Balasan

Oleh : Ebert Ganggut

(Anggota DPRD Kabupaten Manggarai/Dapil 5 Kecamatan Rahong Utara dan Wae Ri’i)

Banyak orang menunggu ada nuansa lain dalam diskusi Pilkada Manggarai saat ini, suasananya terasa berbeda seperti kita sedang bermain Puzzle Game tergantung siapa yang pandai menganalisis hipotesisnya dengan baik. Tidak seorang pun dapat mengubah arah angin, tetapi perahu tidak akan tenggelam ataupun karam ketika nahkoda kapal dapat membentangkan layar perahunya dengan baik, itu adalah sikap seorang pemimpin.

Pemimpin yang baik ketika dia mampu memberikan jiwa dan raganya untuk kepentingan rakyat, memiliki karakter, dan komitmen yang kuat untuk terus berkarya menuju rumah kesejahteraan.

Kamelus Deno dan Viktor Madur sudah teruji, mereka memiliki Chemistry, perpaduan karakter akadamesi dan birokrasi tulen yang mampu memberikan ekspektasi selama memimpin Kabupaten Manggarai. Salah satu yang perlu dinarasikan adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat Mangggarai yang terus bergerak naik, itu dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik harga berlaku maupun harga konstan, data BPS menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat Mangggarai bergerak diposisi 5,05-5,09% mendekati target pertumbuhan ekonomi nasional yang bergerak pada posisi 5,08-5,11%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup baik di posisi 63,3 yang dapat diukur dari usia harapan hidup lama, sekolah dan pendapatan perkapita. Itu artinya bahwa rezim Deno-Madur selama ini telah mengimplementasikan visi, misi-nya untuk membangun infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM) masyarakat Manggarai walau masih ada kekurangan yang perlu dibenahi untuk masa-masa mendatang kepemimpinannya.

Penghargaan

Beberapa penghargaan dalam tata kelola pemerintahan merupakan sebuah dedikasi yang patut diapresiasi dan perlu dinarasikan sebagai simbol keberhasilan.

Dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara kantor wilayah NTT kategori penghargaan tingkat ke-2 penyalur dana desa paling optimal sampai tahap ke-3 tahun 2018.
Dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara kategori penghargaan tingkat ke-3 penyalur DAK fisik paling optimal sampai tahap ke-3 tahun 2018.
Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kategori penghargaan evaluasi akuntabilas kinerja instansi pemerintah untuk penilaian kinerja dan reformasi birokrasi tahun 2017 dan 2018 dengan predikat B (Baik).
Dari lembaga KPK mendapat peringkat ke 2 kategori pencegahan korupsi dengan menggunakan aplikasi monitoring center for preventive.
Dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan NTT meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 sehingga mendapat reward dari Kementerian Keuangan pada tahun 2020 senilai Rp. 39 miliar (Tiga Puluh Sembilan Milliar), dan pada tahun 2019 juga mendapat penilaian yang sama dari BPK RI perwakilan NTT dengan opini WTP.
Dari Departemen Keuangan, Cq Dirjen Perimbangan Keuangan kategori penghargaan program hibah air minum bersih masyarakat berpenghasilan rendah, dan merupakan satu-satunya perusahan daerah air minum bersih di NTT yang memiliki trust dengan pemerintah pusat dan dipandang sebagai perusahaan yang sehat hasil audit BPK RI perwakilan NTT tahun 2018, sehingga mendapatkan reward dari Kementrian Keuangan senilai Rp. 10 miliar (Sepuluh Milliar Rupiah) untuk memenuhi kebutuhan air minum bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dari Presiden RI melalui Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal kategori penghargaan percepatan kabupaten daerah tertinggal terentaskannya kemiskinan dari tahun 2015-2019 tanggal 31 Juli 2019.
Dari Kementerian Keuangan RI Dirjen Perbendaharaan Kanwil NTT kategori penghargaan pemerintah daerah terbaik ultra mikro (UMI) program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian sosial.
Mendapat penghargaan kategori daerah penghasil kopi terbaik dengan beberapa kegiatan diantaranya juara pentas kopi nasional di Banyuwangi pada bulan oktober tahun 2015, Mendapat gold dan bronze gourmet pada Festival Kopi Robusta di Perancis pada tahun 2018 dan SIGI Kopi Arabika Flores Manggarai bulan april tahun 2018.
Dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa kategori penghargaan apresiasi atas capaian IKU nilai kinerja pegawai DAK fisik dana desa tahun 2019.
Dari BKPP, kategori penghargaan kepada Inspektorat Kabupaten Manggarai atas prestasinya dalam pencapaian kapabilitas APIP level 3 tahun 2020.

Dari beberapa penghargaan seperti yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Manggarai dibawah kepemimpinan Deno-Madur telah banyak melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru.

Cermin Kinerja Pemerintah Daerah

Penghargaan yang diperoleh merupakan cerminan kinerja pemerintahan daerah termasuk didalamnya DPRD Kabupaten Manggarai. Lembaga DPRD adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas untuk memeberi daya dorong dan daya kontrol atas kebijakan pemerintah daerah baik saat pembahasan anggaran, pembentukan peraturan daerah maupun saat melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah.

Kepala daerah akan membahas RPJMD-nya bersama DPRD, RPJMD adalah rumah besar yang dipakai oleh kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun kedepan. Setiap tahun pemerintah daerah dan lembaga DPRD akan duduk bersama untuk membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. maka dengan demikian lembaga DPRD juga ikut berkontribusi memberikan daya dorong dalam konteks pembangunan daerah. Lembaga DPRD diberi kewenangan pula untuk memberikan daya kontrol atas apa yang sudah disepakati bersama dengan pemerintah daerah, daya kontrol yang dimaksud berupa arah dan kebijakan kepala daerah yang tertuang dalam RKPD tahunan sebagai penjabaran RPJMD yang memuat tentang kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan.

Data RKPD tahunan ini dipakai juga sebagai acuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah saat pertanggungjawaban LKPJ, dan dari beberapa catatan risalah tergambar bahwa rekomendasi DPRD Kabupaten Manggarai terhadap LKPJ kepala daerah Kabupaten Manggarai sampai pada RKT ke empat tidak bersifat destruktif atau boleh dibilang sangat konstruktif, begitu pula dengan pandangan fraksi-fraksi disetiap masa sidang selain memuat cataan-catatan kritis namun secara politik selalu menerima agenda-agenda dan kebijakan kepala daerah, itu artinya bahwa kepemimpinan Deno-Madur selama ini berjalan dengan baik.

Jargon “Bupati Gagal”

Tetapi dalam situasi Pilkada, banyak orang sekarang bersikap paradoksal membangun opini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bersifat absurd dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jargon “Bupati Gagal” yang selalu dikumandangkan oleh kelompok-kelompok tertentu sangat bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya, dan jika ini terus dirilis dapat menimbulkan asumsi berbeda yaitu kegagalan Bupati merupakan kegagalan pemerintahan daerah termasuk didalamnya lembaga DPRD Kabupaten Manggarai. Maka sesungguhnya sangat disayangkan kalau jargon “Bupati Gagal” dan tagar “Ganti Bupati” itu datangnya dari bilik ruang sidang. Pemerintah daerah tidak boleh satu langkah lebih maju dari DPRD dan DPRD tidak boleh satu langkah lebih mundur dari pemerintah daerah karena kedua lembaga ini adalah mitra sejajar untuk saling melengkapi membangun daerah ini.

Mari kita menakar Pilkada dengan lebih arif, kedepankan ide, gagasan dan strategi tanpa diksi dan narasi yang memprovokasi. Membangun Manggarai tidak segampang seperti yang kita bayangkan. Hari ini mungkin kita berbeda, tetapi perahu kita memiliki tujuan yang sama yaitu “Rumah Besar Manggarai”.

Sebagai rakyat Manggarai saya berharap Deno-Madur dapat terpilih kembali menjadi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dalam kontestasi Pilkada Manggarai 9 Desember 2020. Deno-Madur cukup mumpuni untuk membangun Manggarai 3,5 tahun kedepan sampai tahun 2024. Berbekal pengalaman dua periode menjadi Wakil Bupati dan satu periode menjadi Bupati yang dilatar belakangi dengan kekayaan intelektual yang cukup tentu masyarakat Manggarai masih membutuhkan hippocampus sang doktor ini. mari kita rebut hati rakyat dengan politik santun agar menghasilkan pemimpin yang santun. (*)

Albert Efendi : KPU Butuh Dokumen Otentik Dari Bawaslu Untuk Bersihkan DPS Bermasalah

Tinggalkan Balasan

RUTENG, FAJARNTT.COM – Menanggapi pemberitaan Bawaslu Manggarai terkait “Belasan Ribu DPS Bermasalah, Bawaslu Manggarai Pertanyakan Proses Coklit”, Koordinator Divisi Program, Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Manggarai, Albert K. Efendi menjelaskan bahwa, KPU Manggarai akan membersihkan data-data bermasalah tersebut.

“Pada prinsipnya, kalau ada masukan dari Bawaslu dan disertai dokumen otentik, jajaran kami akan bersihkan data-data yang dianggap bermasalah tersebut. Sambil melakukan pencermatan mandiri oleh PPS dan PPK,” jelas Ambek sapaan akrab Albert K. Efendi kepada Fajar NTT diruang kerjanya, Selasa (6/10/2020) sore.

Lanjut Albert, kami juga punya kepentingan yang sama, yaitu menyajikan data yang benar-benar bersih dari soal.

“Kalau sampai saat ini masih bermasalah, kami tetap berusaha menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kami juga meminta masyarakat memberi masukan kalau ada kesalahan data seperti itu, dengan membawa dokumen otentik seperti KTP, Suket atau KK,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut, Albert memastikan segala masukan saat pleno DPSHP di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten nanti kami tindak lanjuti dengan basis dokumen kependudukan yang ada.

“Kalau ada kurang cermatnya PPDP saat mencoklit atau kurang cermat dalam menginput data, kami berusaha memperbaiki di tiap tingkat jajaran kami,” terangnya.

Albert menambahkan bahwa KPU tetap melakukan perbaikan sampai data-data itu benar-benar bersih.

“Untuk pemilih yg terdata tanpa NKK atau NIK yg kami sebut data invalid, kami sudah inventarisir dan serahkan ke Disdukcapil Kabupaten Manggarai, karena mereka yg memiliki mekanisme dan perangkat kerja yang lengkap untuk melengkapi elemen-elemen data dimaksud,” tutur Albert.

“Pencermatan ini kami serahkan ke Disdukcapil, karena PPDP kami sudah tidak aktif lagi. Masalah ini sebagian besar karena saat pencoklitan, pemilih hanya menunjukkan KTP saja tidak disertai KK,” tuturnya lagi.

Hak Pilih Masyarakat

Mengakhiri wawancara dengan komisioner low profile itu, dirinya menegaskan bahwa untuk pemilih yang tidak punya NIK (dipastikan tidak punya dokumen kependudukan), tetapi riil adalah penduduk setempat setelah diafirmasi oleh pemerintah desa setempat atau ketua RT/ RW, kami telah bawa juga data-data itu ke Disdukcapil sebagai bahan informasi sekaligus meminta Disdukcapil melakukan perekaman KTP untuk mereka.

“Tujuan utamanya adalah agar hak pilih mereka bisa terselamatkan,” tegas Albert.

Sebelumnya diberitakan sedikitnya 11.733 pemilih dalam daftar pemilih sementara (DPS) Kabupaten Manggarai pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 ditemukan bermasalah.

Dari jumlah tersebut sebanyak 198 pemilih yang tidak memenuhi syarat yakni pemilih dibawah umur dan meninggal dunia masih terdapat dalam DPS KPU kabupaten Manggarai.

Demikian disampaikan oleh Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Lembaga Bawaslu kabupaten Manggarai Heribertus Harun, Selasa (6/10/2020).

Heri menjelaskan temuan tersebut merupakan hasil pencermatan berbasis aplikasi dan pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Manggarai bersama seluruh jajaran Pengawas Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

“Ditemukan belasan ribu data pemilih sementara (DPS) yang diumumkan KPU Manggarai bermasalah dengan varian masalah yang berbeda-beda,”katanya.

Pencermatan dan Penelitian

Mantan wartawan ini merincikan dari total DPS 220.594 pemilih, menyebar di 696 TPS seluruh kabupaten Manggarai. Hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Manggarai dalam melakukan pencermatan dan penelitian terdapat 11.733 yang bermasalah.

Permasalahan antara lain kata Hery, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) meninggal dunia sebanyak 143 orang, pemilih dibawah umur 55 orang. Hal lain katanya, pemilih yang tidak memiliki nomor kartu keluarga (NKK) sebanyak 3795, pemilih yang tidak ada nomor induk kependudukan (NIK) sebanyak 20 orang, pemilih tidak ada NIK dan NKK 19 orang.

“Inikan aneh, masa pemilih tidak ada NIK dan NKK, malah pihak KPU mengakomodir dalam DPS, proses coklit patut dipertanyakan,”ujarnya.

Selain itu kata Hery, permasalahan lain dalam DPS juga adalah pemilih kategori ganda nama dan NIK sebanyak 600 orang, pemilih ganda nama dan tanggal lahir sebanyak 451 orang, pemilih dengan kategori tidak memiliki alamat RT/RW dalam DPS sebanyak 6.812 orang.

Terhadap temuan tersebut, Bawaslu kabupaten Manggarai telah meneruskan hasil pengawasan dan pencermatan ke jajaran Pengawas Kecamatan serta Desa/kelurahan untuk dibersihkan dalam proses pleno rekapitulasi DPS hasil perbaikan.

“Jika belum bersih ditingkat Desa/Kelurahan maka berlanjut di pleno tingkat kecamatan,dan tuntas hingga kabupaten. Kami pastikan, data pemilih pilkada Manggarai harus jernih, sebab ini salah satu potensi masalah di hari pemilihan,” tegasnya.(*)