Melarang dan Mengusir Wartawan, Komisioner KPU Manggarai Bisa Dilaporkan ke DKPP

Penulis: Petrus Selestinus | Editor: Petrus Selestinus

Melapor ke DKPP

Wartawan yang diusir bisa saja melaporkan Penyelenggara Pilkada atau KPU Manggarai ke DKPP karena melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang juga melanggar hukum, termasuk UU Pers. Apa yang hendak ditutup-tutupi oleh Komisioner? tidak jelas. Atau jangan-jangan, KPU sudah menjadi corong salah satu Paslon?.

TPDI mendukung upaya Wartawan menempuh upaya hukum termasuk mengadukan Komisioner KPU ke DKPP dan institusi hukum lainnya, karena tindakan Komisioner KPU Manggarai jelas melanggar hukum, etika, dan pedoman perilaku Komisioner KPU, yang berimplikasi hukum yaitu debat publik dan penilaian hasilnya menjadi batal demi hukum.

Pelanggaran protokol kesehatan selama debat berlangsung :
1) Komisioner KPU tidak menggunakan masker saat mendatangi Jurnalis untuk kedua kalinya. Pemakaian masker baru  dilakukan saat ditegur Jurnalis.
2) Tidak menempatkan fasilitas cuci tangan dan tidak mengukur suhu tubuh di pintu masuk tempat debat.
3) Komisioner KPU, Bawaslu, undangan tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan faceshield.
4) Komisioner KPU, Bawaslu bersalaman dengan cara berpegangan tangan dengan kandidat usai debat.

Begitu pula pengusiran Wartawan atas nama protokol COVID-19 atau berlindung dibalik ketiak COVID-19, akan tetapi pada waktu yang bersamaan Komisioner KPU Kabupaten Manggarai pun melanggar protokol COVID-19 sebagaimana poin 1 sampai dengan 4 diatas, artinya misi KPU Kabupaten Manggarai tidak memberi contoh keteladanan, tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada publik terutama kepada calon pemimpin soal kepatuhan terhadap hukum, soal konsistensi dan keteladanan. Dan ini adalah bagian dari arogansi didalam proses melahirkan pemimpin, karenanya tidak heran kalau dari Pilkada selalu lahir pemimpin yang arogan dan minim tabiat atau keteladanan. (*)

*)Penulis Advokat PERADI/Koordinator TPDI