Penulis: Tim | Editor: Redaksi
RUTENG, FAJARNTT.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Setelah dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Manggarai.
Prestasi ini menandai WTP ketujuh secara berturut-turut, menunjukkan konsistensi daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai standar.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Triyantoro, S.E., M.M., CSFA, kepada Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit, S.E., M.A., dan Ketua DPRD Manggarai Paulus Peos, di Kantor BPK NTT, Kupang, Selasa (24/6/2025).
Bupati Manggarai, Hery Nabit, menyampaikan bahwa capaian ini membuktikan tata kelola keuangan Pemkab Manggarai semakin tertata dan profesional.
“Opini WTP ini yang ke-7 kita raih secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan administrasi keuangan semakin terstruktur dan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang baik, sehingga keputusan di bidang keuangan dan pelayanan publik juga semakin optimal,” jelasnya melalui pesan WhatsApp.
Meski bangga, Bupati Hery Nabit tetap menekankan perlunya perbaikan berkelanjutan.
“Ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki, sesuai masukan Tim Pemeriksa BPK NTT. Perbaikan ini akan kita lakukan pada Semester Kedua tahun 2025,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan NTT atas evaluasi dan pemeriksaannya.
Menurutnya, hasil pemeriksaan menjadi pedoman penting agar Pemkab Manggarai terus bekerja sesuai standar pengelolaan keuangan yang ditetapkan.
“Raihan WTP ke-7 ini membuktikan konsistensi Pemkab Manggarai dalam menjaga standar pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menegaskan komitmen mewujudkan visi misi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,”.tambahnya.
Senada, Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos, memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian Pemkab Manggarai.
“Mempertahankan Opini WTP bukan hal mudah, apalagi hingga tujuh kali berturut-turut. Ini menunjukkan kinerja Pemkab Manggarai sangat baik dan konsisten,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Paulus Peos menegaskan, DPRD juga memiliki tanggung jawab mendorong Pemda agar pengelolaan keuangan daerah selalu sesuai standar dan peraturan perundangan.
Ia berharap pencapaian ini menjadi motivasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Lebih jauh, opini WTP bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi dasar bagi Pemkab Manggarai untuk memanfaatkan keuangan daerah sebesar-besarnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menegaskan fokus pemerintah daerah pada pelayanan publik yang efektif dan berorientasi hasil.
Dengan raihan WTP ke-7 ini, Pemkab Manggarai semakin menegaskan posisi sebagai pemerintah daerah di NTT yang akuntabel, transparan, dan konsisten dalam pengelolaan keuangan, sekaligus menjadi teladan bagi kabupaten/kota lainnya.(*)
