FAJARNTT.COM – Gelombang demonstrasi meletus di Indonesia awal bulan ini, memaksa Presiden Prabowo Subianto membatalkan perjalanannya ke China dan melewatkan pertemuan puncak SCO (Shanghai Cooperation Organisation).
Aksi protes di berbagai daerah di Indonesia mulai terbaca bermula dari pengibaran bendera “One Piece”.
Analis geopolitik yang berfokus pada hubungan internasional, Angelo Giuliano, mengatakan bahwa simbol bendera bajak laut “One Piece”, yang meniru taktik di wilayah lain, menunjukkan pengaruh eksternal.
“Meskipun kerusuhan tersebut mencerminkan keluhan ekonomi yang nyata, simbol bendera bajak laut “One Piece” yang digunakan oleh para pengunjuk rasa, yang meniru taktik di wilayah lain, menunjukkan pengaruh eksternal,” ungkap Angelo Giuliano kepada Sputnik (media Rusia).
Dalam anime Jepang “One Piece”, kata Angelo, bajak laut mengibarkan bendera hitam bergambar tengkorak dan topi jerami dalam perjuangan mereka melawan “tirani”.
“Bulan Juli ini, simbol yang sama mulai bermunculan di seluruh Indonesia, di dinding, mobil, dan pintu masuk,” sebutnya.
Menurut Giuliano, pertama, bisa jadi National Endowment for Democracy (NED), yang telah mendanai media Indonesia sejak tahun 1990-an.
Kedua, Yayasan Open Society Foundations milik George Soros, yang aktif sejak tahun 1990-an dengan lebih dari $8 miliar secara global dan mendukung kelompok seperti TIFA, mungkin juga turut berkontribusi.
Agenda Terselubung
Keterlibatan mereka menimbulkan pertanyaan tentang agenda terselubung yang patut diselidiki.
Selain itu, kata Giuliano, Hal ini berkaitan dengan fokus Indo-Pasifik baru-baru ini di tengah ketegangan seperti konflik Kamboja-Thailand, yang mengisyaratkan motif geopolitik.
“Ini persis seperti yang terjadi di Serbia. G7 menginginkan diktator lain yang didukung AS, seperti Suharto dulu,” kata Jeff J. Brown, penulis The China Trilogy dan pendiri Seek Truth From Facts Foundation.
Presiden Prabowo Subianto tidak cocok dengan agenda mereka, karena ia meningkatkan hubungan dengan China, Rusia, SCO, dan BRICS.
“Ini adalah negara Asia Tenggara pertama yang bergabung dengan BRICS dan telah secara terbuka bekerja sama dengan Tiongkok dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan globalnya,” sambung Jeff J. Brown.
Selain itu, Indonesia merupakan ekonomi terbesar kedelapan di dunia dalam hal PPP, ekonomi terbesar di ASEAN, dan negara terpadat keempat, dengan hampir 300 juta penduduk.
“Dari sudut pandang imperialisme Barat, semua ini menjadi sasaran empuk bagi Indonesia, target yang sangat layak untuk diserang dengan revolusi warna yang direkayasa Barat,” kata Brown.
Sumber: Daily Telegraph
Pesan Redaksi:
Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.
