Penulis: Tim | Editor: Ana Halima
“Kami bekerja sama ini tidak dalam konteks kewenangan yang lain, kerja sama yang di bangun ini dalam konteks keperdataan dan ketatausahaan negara, tidak dalam konteks kewenangan lainya,” tegasnya.
Hal ini kata Bayu berdasarkanUndang-undang No.11 tahun 2021 tentang perubahan atas UU No 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Negeri Rubublik Indonesia.
Dan Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain itu pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) dalam percepatan pembangunan proyek strategis Nasional
“Pada prinsipnya bapa ibu sekalian ada tugas Datum dalam konteks pertimbangan hukum, yang diberikan oleh pengacara negara atau legal asistensi, terutama juga di beri kewenangan audit hukum,” terang Bayu.
Selain BUMD, BUMN, hal yang sama juga dalam pendampingan pengadaan barang dan jasa penyelengaraan pemerintahan daerah.
CATATAN REDAKSI: apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada redaksi kami EMAIL.
Sebagaimana diatur dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
