Gubernur NTT Buka Rakor PLTP: Kolaborasi untuk Energi Bersih dan Kesejahteraan Masyarakat

Penulis: Tim | Editor: Redaksi

KUPANG, FAJARNTT.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong transisi energi bersih yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi panas bumi di Pulau Flores dan Lembata.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena saat membuka Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Pelaksanaan Uji Petik Satgas Penyelesaian Masalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Jumat, 4 Juli 2025 di Hotel Harper Kupang.

Rapat koordinasi ini menjadi forum penting yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pengembang PLTP, LSM, tokoh masyarakat, hingga media untuk mendengarkan dan membahas secara terbuka laporan uji petik yang dilakukan oleh Satgas di enam lokasi pengembangan PLTP di Flores dan Lembata.

Turut hadir dalam rakor tersebut Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma, Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, bupati-bupati dari wilayah kerja panas bumi, serta para anggota Satgas, perusahaan pengembang, dan organisasi masyarakat sipil.

Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa energi panas bumi merupakan salah satu sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) yang paling menjanjikan dan potensial untuk mendukung transisi menuju Net Zero Emission.

“Panas bumi adalah energi hijau yang bersih, berkelanjutan, ramah lingkungan, dan ekonomis. Pemanfaatannya harus menjadi prioritas bersama demi kemandirian energi dan keberlanjutan lingkungan,” jelas Melki.

Namun demikian, Melki tidak menutup mata terhadap dinamika dan tantangan sosial yang muncul di lapangan. Ia menekankan bahwa proses pembangunan PLTP harus tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal.

“Kita tidak boleh abai terhadap suara masyarakat. Karena itu, kami bentuk tim Satgas yang bekerja secara independen, inklusif dan berimbang agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan akurat,” tegasnya.

Gubernur juga meminta agar hasil uji petik Satgas disampaikan secara objektif dan menjadi dasar evaluasi bersama.

“Sampaikan apa adanya. Jangan ditutupi. Kalau ada masalah, harus diperbaiki,” ujarnya tegas kepada pihak pengembang PLTP.

Dialog Terbuka Jadi Kunci

Usai pembukaan resmi, Satgas Penyelesaian Masalah PLTP memaparkan hasil temuan mereka berdasarkan pengamatan langsung di lapangan. Laporan ini mencakup isu-isu krusial seperti dampak lingkungan, sosial, komunikasi publik, keterlibatan masyarakat adat, hingga transparansi perizinan.

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Melki menyatakan bahwa rapat ini bukan akhir dari proses, melainkan bagian dari dialog berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola proyek.

“Ini belum final. Akan ada dialog lanjutan untuk menyempurnakan semua temuan. Setelah itu, baru kita ambil keputusan strategis yang betul-betul bisa menjembatani berbagai kepentingan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa dalam setiap pro kontra, pemerintah harus tetap menjadi jembatan yang adil. Oleh karena itu, dialog yang konstruktif harus terus dikedepankan.

“Semua pihak punya argumen dan data masing-masing. Tapi mari duduk bersama, berdialog terbuka, dan cari titik temu terbaik untuk rakyat,” ungkapnya.

Wakil Gubernur: Pemerintah Tak Akan Biarkan Rakyat Jadi Korban

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma juga menyampaikan pandangan senada. Ia menegaskan bahwa pemerintah selalu berpihak kepada rakyat dan tidak akan membiarkan masyarakat menjadi korban dari pembangunan.

“Kita ingin NTT maju, mandiri energi, tapi bukan dengan cara mengorbankan masyarakat. Pemerintah akan selalu cari jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak,” kata Asadoma.

Potensi Besar, Pemanfaatan Masih Minim

Pulau Flores sendiri telah ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi oleh Kementerian ESDM melalui Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 2268 K/30/MEM/2017. Potensi panas bumi di Flores sangat besar, mencapai 820 Megawatt (MW). Sedangkan total potensi panas bumi di NTT mencapai 1.149 MW, namun yang telah dimanfaatkan baru 20,5 MW.

Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di NTT tersebar di delapan titik, yakni:

• WKP Ulumbu (Manggarai) – 112,5 MW
• WKP Mataloko (Ngada) – 75 MW
• WKP Oka Ile Ange (Flores Timur) – 50 MW
• WKP Sokoria (Ende) – 196 MW
• WKP Atadei (Lembata) – 40 MW
• WKP Gunung Sirung (Alor) – 152 MW
• WKP Wae Sano (Manggarai Barat) – 50 MW
• WKP Nage (Ngada) – 40 MW

Potensi besar ini menurut Gubernur NTT harus dikelola dengan pendekatan kolaboratif, akuntabel, dan partisipatif agar benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.

Apresiasi untuk Tim Satgas

Menutup sambutannya, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Tim Satgas PLTP atas kerja keras mereka melakukan uji petik di lapangan.

“Kita butuh data faktual agar bisa mengambil kebijakan yang adil. Terima kasih untuk kerja maksimal teman-teman Satgas. Ini bentuk komitmen kita bersama membangun NTT dengan energi bersih yang manusiawi,” pungkasnya.

Energi untuk Semua, Bukan untuk Segelintir

Rapat Koordinasi ini menunjukkan bahwa pengembangan energi panas bumi di NTT bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga agenda pembangunan berkelanjutan yang menuntut kesadaran lingkungan, keadilan sosial, dan akuntabilitas publik.

Dengan semangat kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat, Pemprov NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur Johanis Asadoma berupaya menghadirkan masa depan energi bersih yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal.(*)