Penulis: Tim | Editor: Redaksi
RUTENG, FAJARNTT.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai, Nusa Tenggara Timur, mengambil langkah cepat dan terukur untuk menekan meningkatnya fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja.
Lonjakan kasus perilaku berisiko di pusat kota, khususnya di Kecamatan Langke Rembong, membuat Pemkab Manggarai menjadikan isu ini sebagai prioritas utama dalam 100 hari Program Terbaik Cepat (Quick Wins) Bupati Herybertus Geradus Laju Nabit dan Wakil Bupati Fabianus Abu (Hery–Fabi).
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Manggarai menggelar rapat koordinasi lintas sektor, Kamis (20/3), yang dihadiri beberapa pimpinan perangkat daerah, OM Puspas Keuskupan Ruteng, WVI AP Cluster Manggarai, Yayasan Gembala Baik Weta Gerak, SKB Randong, serta Forum Anak Manggarai (Fakam). Rapat dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan, Fransiskus Gero, S.Pd, yang sekaligus menjadi koordinator program.
Fransiskus Gero menegaskan bahwa arahan Bupati Manggarai disampaikan dengan jelas: pergaulan bebas remaja harus dikendalikan dengan cepat, sistematis, dan melibatkan semua unsur masyarakat.
“Program Terbaik Cepat merupakan masukan kepada Bupati melihat situasi pergaulan remaja di Kabupaten Manggarai, khususnya Kecamatan Langke Rembong, yang sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Ia menilai bahwa semakin kompleksnya tantangan sosial remaja menuntut intervensi bersama seluruh pihak agar dampaknya tidak semakin meluas dan merusak generasi muda.
Angka yang Mengkhawatirkan: 2.468 Siswa Tinggal di Kos-kosan
Dalam pemaparan data DP3A Manggarai, Kepala Dinas PPPA Maria Yasinta Aso, SST, mengungkapkan kondisi yang menjadi alarm serius:
– Dari 9.530 siswa SMA sederajat di Langke Rembong (data 18 dari 21 sekolah),
– Sebanyak 2.468 siswa tinggal indekos tanpa pengawasan langsung orang tua.
Konfigurasi ini meningkatkan kerentanan remaja terhadap perilaku berisiko, terutama bagi mereka yang bermigrasi mandiri tanpa bekal pengetahuan dan perlindungan yang memadai.
DP3A sudah menjalankan sejumlah kegiatan preventif melalui Forum Anak Kabupaten Manggarai (Fakam) dan kini bersiap melaksanakan intervensi besar-besaran dalam 100 hari pertama masa kerja Hery-Fabi.
“Kami akan bekerjasama dengan semua pihak, karena masalah pergaulan bebas remaja ini harus menjadi persoalan bersama yang membutuhkan penanganan serius,” tegas Kadis Yasinta.
Ia juga memaparkan hasil penelitian Yayasan Gembala Baik Weta Gerak yang menunjukkan bahwa remaja perantau berisiko terlibat perilaku berbahaya akibat minimnya akses pengetahuan tentang hak-hak anak, kekerasan, kesehatan reproduksi, seksualitas remaja, serta bahaya human trafficking.
Kolaborasi Lintas Sektor: Pendidikan, Gereja, dan Lembaga Sosial Turun Tangan
Pengawas Dikmen dan PLB, Elias Dagung, menyatakan dukungan penuh dengan memfasilitasi pertemuan antara sekolah, siswa, dan orang tua untuk kampanye pencegahan pergaulan bebas remaja.
Dukungan serupa datang dari pihak Gereja. Manager OM Puspas Keuskupan Ruteng, RD Beben Gaguk, Pr, menekankan bahwa sosialisasi harus dilakukan dengan pendekatan ramah anak.
Ia menawarkan sejumlah strategi, seperti:
– Optimalisasi duta pergaulan sehat dan tutor sebaya,
– Penyebaran informasi melalui pengumuman paroki,
– Majalah paroki dan jaringan Komsos Keuskupan,
– Kampanye berkelanjutan di paroki ramah anak.
Fokus Intervensi: Edukasi, Kegiatan Positif, dan Pengawasan Ketat
Dalam rapat, Frans Gero menyampaikan tiga fokus utama intervensi Pemkab Manggarai:
Pertama, Meningkatkan kesadaran remaja terhadap bahaya pergaulan bebas serta pemahaman nilai sosial.
Kedua, Mendorong kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan keterlibatan pendidikan untuk mengalihkan perhatian dari aktivitas berisiko.
Ketiga, Pengawasan kegiatan remaja, terutama di lingkungan kos-kosan yang kerap menjadi titik rawan.
Ia menegaskan bahwa pergaulan bebas bukan hanya berdampak pada moral, tetapi dapat menimbulkan risiko kesehatan seperti PMS (HIV/AIDS, sifilis, gonore), kehamilan tak terencana, hingga merusak progres pendidikan dan masa depan remaja.
Rapat ditutup dengan perumusan langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang.
Untuk rencana jangka pendek, meliputi pembentukan Tim Pengendalian Pergaulan Bebas Remaja tingkat kabupaten, penguatan kapasitas tim, kepala sekolah, dan guru BK, dan sosialisasi masif kepada siswa SMP–SMA, pemilik kos, RT/RW, orang tua, dan stakeholder.
Sementara untuk rencana jangka panjang, meliputi penertiban kos-kosan sebagai zona rawan, dan enyusunan Peraturan Bupati tentang penertiban kos-kosan di Manggarai, terutama Langke Rembong.
Melihat kondisi remaja yang kian berisiko, Pemkab Manggarai menempuh langkah intervensi massif yang melibatkan berbagai sektor. Dengan komitmen kuat dan langkah konkret dalam 100 hari, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan produktif bagi generasi muda Manggarai.(*)
