Penulis: Tim | Editor: Redaksi
RUTENG,FAJARNTT.COM – Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laku Nabit, menyerahkan Surat Keputusan (SK) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) kepada 293 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024, sembari menegaskan agar para pegawai baru itu bekerja dengan penuh loyalitas, disiplin, dan kesederhanaan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Penyerahan dilakukan secara simbolis di Lapangan Natas Labar Motang Rua, Ruteng, Senin (13/10/2025), bertepatan dengan apel mingguan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.
Setelah apel, prosesi penyerahan SK dan SPMT dilanjutkan di GOR PPO Kabupaten Manggarai untuk penyelesaian administrasi dan pengarahan teknis.
Sebanyak 293 PPPK resmi menerima SK pengangkatan mereka yang terdiri atas tenaga teknis, pendidik (guru), dan kesehatan (nakes).
Kegiatan ini menjadi momen bersejarah bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan kini resmi menjadi bagian dari birokrasi pemerintah daerah.
Dalam amanatnya, Bupati Hery menegaskan bahwa status sebagai ASN atau PPPK bukan sekadar jabatan administratif, tetapi bentuk tanggung jawab moral untuk melayani masyarakat dengan tulus dan profesional.
Ia meminta seluruh pegawai baru agar menjaga loyalitas, disiplin waktu, serta hidup sederhana sesuai semangat pengabdian.
“Saya tahu, di balik SK yang diterima hari ini ada cerita panjang, yaitu pengorbanan, air mata, dan perjuangan. Karena itu, bekerjalah dengan baik. Gaji yang kita terima setiap bulan adalah hasil dari pengorbanan banyak pihak,” ujar Bupati Hery.
Ia menekankan bahwa aparatur pemerintah dituntut untuk tepat waktu dan patuh pada aturan kerja.
“Yang kita butuhkan sekarang bukan hanya orang pintar, tetapi orang yang loyal. Kalau jam kerja dimulai pukul delapan, maka masuklah pukul delapan,” tegasnya.
Selain soal kedisiplinan, Bupati Hery juga berpesan agar para pegawai bijak mengelola keuangan pribadi.
Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran kini membuat ruang perjalanan dinas semakin terbatas.
“Pastikan selalu ada sisa gaji. Jangan bergantung pada uang perjalanan dinas, karena sekarang semua sudah dipangkas,” ujarnya.
Tiga Bulan Terakhir Jadi Momentum Tuntaskan Program
Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Bupati Hery meminta seluruh jajaran ASN dan PPPK untuk fokus menuntaskan program pembangunan yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Ia mengingatkan bahwa waktu tiga bulan terakhir, yaitu Oktober, November, dan Desember, harus dimanfaatkan sebaik mungkin.
“Saya minta semua fokus menyelesaikan program yang sudah tercantum dalam DPA. Jangan biarkan ada pekerjaan yang tertunda,” tegasnya.
Meski mengakui serapan anggaran daerah belum mencapai target optimal, Bupati Hery meminta seluruh ASN tidak larut dalam kritik publik, tetapi tetap fokus memperbaiki kinerja dan meningkatkan pelayanan.
‘Dalam situasi seperti ini, sebaik apa pun kerja kita, akan tetap ada yang menyalahkan. Karena itu, lebih baik kita fokus bekerja sebaik-baiknya,” katanya.
Pola Anggaran Berubah: DAK Fisik Dihapus, DAU Terpangkas
Dalam arahannya, Bupati Hery mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026 akan terjadi perubahan besar dalam pola transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Kabupaten Manggarai, kata dia, tidak lagi menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami pemotongan cukup signifikan.
“DAK fisik kita tidak ada sama sekali. Tidak untuk jalan, sanitasi, air minum, pertanian, pendidikan, maupun kesehatan. Tapi kita tidak perlu mengeluh. Pola mainnya sedang berubah,” jelasnya.
Menurut Bupati Hery, kini sebagian besar dana pembangunan terserap melalui program kementerian.
Karena itu, ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih proaktif menjemput peluang anggaran pusat dengan proposal yang kuat dan berbasis data.
“Kalau dulu uang datang sendiri lewat DAK dan DAU, sekarang uangnya ada di kementerian. Jadi tugas kita adalah menjemputnya dengan proposal yang kuat,” tegasnya.
Reformasi Birokrasi: Tanpa Proposal Tak Ada Kegiatan
Sebagai bentuk penataan birokrasi dan transparansi administrasi, Bupati Hery menegaskan bahwa mulai tahun ini setiap kegiatan pemerintah daerah wajib disertai proposal tertulis.
“Mulai tahun ini, tanpa proposal tidak ada kegiatan. Sekecil apa pun programnya, harus ada dokumen awal. Ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk menata birokrasi kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sistem ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperluas kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan lembaga non-pemerintah.
Efisiensi dan Potensi Penggabungan Dinas
Bupati Hery juga menyinggung kemungkinan penggabungan sejumlah dinas sebagai langkah efisiensi di tengah pengetatan fiskal nasional.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti pengurangan kinerja, melainkan upaya memperkuat efektivitas organisasi.
“Bisa saja dari tiga puluh OPD yang ada sekarang, nantinya hanya tersisa lima belas. Itu sangat mungkin terjadi,” ujarnya.
Langkah efisiensi, lanjutnya, menjadi strategi adaptif agar pemerintahan tetap berjalan optimal meski ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Menutup sambutannya, Bupati Hery mengajak seluruh ASN dan PPPK di Kabupaten Manggarai untuk tetap bekerja dengan hati, tanggung jawab, dan semangat pelayanan, meskipun kondisi fiskal daerah sedang menantang.
Anggaran boleh turun, tetapi tuntutan masyarakat tetap tinggi. Karena itu, kita tidak boleh berhenti bekerja,” pungkasnya.
Bupati Herybertus berharap, kehadiran 293 PPPK baru akan memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga urusan teknis pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa aparatur pemerintah Manggarai harus menjadi teladan dalam kerja keras, kesederhanaan, dan pengabdian.
“Kita mungkin bekerja di tengah keterbatasan, tapi dengan hati dan komitmen, hasil kerja kita akan tetap berarti bagi masyarakat,” tutupnya.(*)
Laporan: Yulianus Onca
