Penulis: Vincent Ngara | Editor: Tim
Ronald pun mencurigai larangan terhadap wartawan oleh KPU Manggarai saat ini, bertujuan untuk menyembunyikan sesuatu. Misalnya, terkait dugaan pelanggaran PKPU seputar protokol kesehatan yang mereka lakukan.
Ia menegaskan, KPU Manggarai juga harus paham mengenai hierarki Undang-Undang, karena pada prinsipnya Undang-Undang Pers lebih tinggi posisinya dari PKPU. Maka, tidak ada alasan apapun untuk membenarkan penghalangan tugas-tugas jurnalistik.
“Alasan KPU Manggarai yang berlindung dibalik PKPU itu, sangat bertentangan dengan prinsip negara demokrasi,” pungkasnya.
Di sisi lain, kata dia, KPU Manggarai ingin menerapkan prokes, tetapi pada saat bersamaan pihak KPU Manggarai malah tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak menyediakan sarana thermo gun, tempat cuci tangan bahkan para Komisioner saling bersalaman dengan para Paslon.
“Ini kan sangat memalukan,” tutup Ronald.
Karenanya, FJM mendesak Kapolres Manggarai dan jajarannya, untuk segera bertindak tegas dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pengaduan Forum Jurnalis Manggarai (FJM) tertanggal 18 November 2020.
Penyelidikan dan penyidikan, menjadi penting, untuk segera dilakukan pihak kepolisian, guna mengungkap fakta dibalik persoalan yang sedang terjadi. Proses hukum yang profesional tanpa memandang bulu, juga memberi edukasi bagi semua pihak akan pentingnya taat hukum dan etika. (*)
